Puluhan warga transmigran Cecar Bunga, Desa Sungai Naik, SP 10, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Mura mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Kedatangan massa ini untuk menyampaikan keluhan sudah tiga bulan tidak menerima sembako jatah hidup (Jadup). Padahal bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) Jadup merupakan program Pemerintah Kabupaten Mura melalui  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Dijanjikan selama satu tahun jadup komplit diantaranya meliputi beras, kacang ijo, gula pasir, minyak goreng, minyak tanah, sabun dan kecap.  Kita sudah 3 buln dilokasi trans, terus jatah hidup (jadup) yg ketiga kami hanya diberikan beras," kata Ketua Rombongan, Marzuki. Mereka juga meminta agar kantor UPTD Transmigrasi yang ada di SP 10 agar diaktifkan. Sebab selama ini petugas dilokasi tersebut tidak berada ditempat. "Jadi komunikasi kita putus. Apa yang ingin kita sampaikan, semuanya tidak tersampai," ungkapnya. Masih  kata Marzuki, warga transmigrasi SP 10 menginginkan agar pemerintah segera membangun fasilitas sekolah dan rumah sakit. "Kita disana ada 300 kepala keluarga (KK), tapi mau menjangkau ke luar, sangat jauh, apalagi berobat," tegasnya. Ditambah lagi, akses jalan yang mengalami rusak parah. "Mohon segera diperbaiki supaya bantuan bisa masuk terutama jadup tadi. Terbukti bantuan tanaman buah-buahan di SP4 sudah satu bulan tidak bisa masuk kelokasi Sp10 karena akses jalan rusak. Serta mengharapkan petugas penyuluh dari Dinas Pertanian turun guna memberikan pendampingan kepada kami dalam mengolah tanah pertanian," beber dia. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Mura, Murtin, mengaku jadup tersebut tengah dilakukan perencanaan proses lelang sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi pihaknya akan secepatnya melakukan proses lelang sehingga barang-barang kebutuhan hidup bagi warga transmigrasi dapat terpenuhi. "Anggarannnya sudah ada, tapi harus melalui prosedur yakni pelaksanaan lelang. Nah terkait dengan keinginan warga transmigrasi agar kantor UPTD diaktifkan, itu sudah berjalan dan petugas kita ada dilokasi," jelasnya. Terpisah Ketua Komisi I DPRD Mura, I Wayan Kocap, akan segera memanggil Disnakertrans terkait dengan keluhan warga Trans SP 10 yang mempertanyakan jadup mereka. Sebab hal tersebut merupakan hak mereka dan tidak boleh dipotong. "Akan kita panggil Disnakertrans, soalnya itu hak mereka mengenai jadup itu dan apakah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya," ujarnya. Sedangkan terkait keinginan warga transmigrasi agar segera dibangun fasilitas sekolah dan puskesmas, Kocap menerangkan pihaknya meminta agar mereka mengajukan permohonan ke Pemerintah Desa ataupun DPRD agar dianggarkan.
