Sebuah kegiatan Strategi komunikasi dalam bentuk Promosi tidak disangkal menjadi urat nadi utama terhadap keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Seberapa jauh publik ekternal mengenal sebuah organisasi (Public Recognitions) akan menentukan seberapa baik dan seberapa percaya (Public Trust) mereka terhadap aktivitas sebuah organisasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga negara non-kementerian yang bertugas utama menyediakan data-data Statistik Dasar sebagai acuan Kebijakan Pemerintah yang ada, memerlukan tingginya intensitas promosi untuk membangun kepercayaan responden untuk memberikan data yang benar, jujur serta akurat.
Landasan Hukum terkait pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya sudah tercantum dalam UU no.16 Tahun 1997 tentang Statistik terutama pada pasal 27 yaitu “Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan”.
Tetapi apakah hal itu cukup untuk menjamin ketersediaan data yang diperlukan oleh Pemerintah?
Jawabannya adalah “tentu pasti tidak”, hal ini dikarenakan walaupun ada landasan hukum yang dapat “memaksa” responden untuk memberikan keterangan.
Namun untuk memastikan keterangan yang diberikan adalah jujur dan sesuai keadaan yang sebenarnya, perlu dilandasi oleh pemahaman responden terhadap pentingnya data serta tinggi rendahnya tingkat kepercayaan responden terhadap Organisasi Pelaksana kegiatan Statistik Dasar tersebut, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Lalu bagaimana BPS melaksanakan kegiatan promosinya? Kegiatan promosi yang dilakukan oleh BPS secara garis besar dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu Above The Line dan Below The Line.
Strategi Above The Line mencakup penyebaran pesan melalui media-media komunikasi massa konvensional, baik publikasi dalam bentuk cetak seperti leaflet, poster, baliho, maupun media elektronik seperti Iklan, wawancara radio dan tv, e-banner, promosi visual di videotron, dan bahkan yang saat ini semakin gencar dilakukan adalah promosi melalui media sosial.
Di mana semua unit kerja di lingkungan BPS semakin intens melakukan pemberitaan melalui kanal-kanal resmi di Instagram, Facebook maupun twitter dan Youtube.
Sedangkan untuk strategi promosi Below the line, BPS semakin memperkuat Hubungan relational dengan kementrian, Badan dan instansi pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah, serta Lembaga-lembaga non pemerintahan yang relevan dengan kegiatan statistik, melalui fungsinya sebagai Pembina Data Statistik dalam program Satu Data Indonesia.
Kunci keberhasilan dalam Strategi Promosi Below the line ini adalah adanya Agen Komunikasi yang terpercaya dan mampu menyebarkan pesan-pesan positif yang bersinergi terkait aktivitas komunikasi yang sedang dilakukan. Diantara banyaknya Agen Komunikasi yang dimiliki oleh BPS, salah satu yang cukup menarik untuk ditelisik lebih lanjut adalah adanya eksistensi kegiatan promosi yang dilakukan oleh Mitra BPS.
Eksistensi pentingnya Mitra BPS lahir dari tuntutan terhadap adanya kebutuhan ragam jenis data yang pemanfaatan dibutuhkan oleh Pemerintah maupun masyarakat luas, selain itu tuntutan kecepatan dan akurasi terhadap proses penyediaan data juga menjadi asumsi dasar akan pentingnya keberadaan sebuah mitra kerja yang berada diluar jajaran pegawai BPS dan dapat mendukung proses bisnis BPS dalam hal pengumpulan data di lapangan.
Mitra BPS ini mempunyai potensi tinggi untuk mendukung kegiatan promosi yang dilakukan, hal ini dikarenakan keistimewaan dalam Jumlah Mitra yang banyak serta distribusi lokasi mitra yang tersebar hingga level teritorial Desa/Kelurahan di seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dalam kegiatan Sensus yang diselenggarakan oleh BPS, distribusi teritorial keberadaan mitra BPS ini mampu mencapai level wilayah SLS (Satuan Lingkungan Setempat) atau wilayah RT/RW.
Dengan jargon Mitra BPS sebagai “Ujung Tombak” pengumpulan data, maka tak dipungkiri signifikansi konsep ini menjadi sebuah kekuatan baru bagi kesuksesan BPS.
Salah satu bukti yang nyata adalah kesuksesan sosialisasi Sensus Penduduk 2020 yang mempergunakan potensi Mitra BPS ini untuk mempromosikan pesan-pesan terkait kegiatan tersebut. Adanya intesitas promosi secara massif yang dilakukan oleh Mitra BPS seperti: Sosialisasi Word Of Mouth mengenai event kegiatan BPS, postingan materi promo di Update Status Whatsapp pribadi dan repost Pesan melalui saluran Whatsapp Group yang dilakukan oleh Mitra BPS kepada WAG SLS maupun WAG komunitas yang diikuti, Penyebaran Konten Publikasi e-flyer, e-Leaflet maupun e-brochure di akun-akun media sosial pribadi yang dimiliki oleh para Mitra BPS, serta dukungan Mitra BPS dalam hal Like, Share, Comment serta repost publikasi dari Akun Resmi Media Sosial Unit Kerja BPS Kabupaten/kota sehingga meningkatkan Engagement Akun Medsos tersebut.
Hal yang paling istimewa dari kekuatan mitra BPS adalah Loyalitas mereka dalam mendukung Kebijakan dari BPS, hal ini tercermin dari aksi suportif yang mereka tunjukan ketika BPS harus merubah kebijakan terkait Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terjadi.
Hal lain yang perlu diapresiasi terkait mitra BPS adalah Bentuk dukungan mereka yang sangat tinggi dalam aktivitas pengumpulan data, dan tidak surut ketika dihadapi dengan halangan geografis, kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, karakteristik responden yang tidak mau dimintai keterangan, kondisi cuaca ektrim yang terjadi, maupun halangan internal dari dalam diri mereka.
Namun di balik Keuntungan Eksistensi Mitra BPS ini, terdapat juga beberapa potensi permasalahan yang menghantui.
Permasalahan yang muncul antara lain seperti Potensi penyalahgunaan wewenang sebagai perwakilan BPS di lapangan, pelanggaran etika yang seringkali dilakukan secara tidak sadar, kemungkinan akan terjadinya proses gratifikasi pada pelaksanaan kegiatan lapangan, adanya potensi ketidakakuratan data yang terjadi karena pelangaran SOP hingga euphoria postingan di media sosial sebagai dampak kekurangpahaman para Mitra BPS yang baru direkrut terhadap tata letak proses administratif serta kesalahpahaman terhadap kebijakan yang berlaku di BPS.
Permasalahan ini muncul dikarenakan kelemahan monitoring terhadap tata laksana lapangan yang dilakukan kepada Mitra BPS.
Kelemahan ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, salah satu faktor yang dapat terlihat adalah adanya ketimpangan dalam distribusi jumlah Pegawai BPS dengan jumlah Mitra BPS yang banyak dan sangat tersebar distribusi teritorialnya, serta adanya karakteristik dan motif yang beragam dari para individu Mitra BPS tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka BPS memerlukan adanya suatu sistem Pembinaan Mitra, salah satunya dengan pembentukan Tim Pembina Mitra yang berada pada Unit kerja BPS Kabupaten/Kota dan mempunyai otoritas dalam hal seleksi rekruitment mitra baru, pemeliharaan database Mitra BPS, pemantauan proses pengumpulan data yang dilakukan Mitra BPS di lapangan dan penindakan terhadap adanya pelanggaran Standart Operational Procedure yang dilakukan oleh Mitra BPS, baik pelanggaran tata laksana kerja maupun pelanggaran etika yang mungkin dilakukan.
Sistem ini harus dapat melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh mitra BPS.
Terlebih lagi Sistem ini juga harus mampu membuat dirinya terinterkoneksi dengan Unit kerja BPS lain yang ada, baik di level BPS Kabupaten/Kota se-Indonesia maupun di Level Provinsi dan Pusat.
Selain itu sistem ini diharapkan akan dapat juga memberikan apresiasi terhadap sumbangsih Mitra BPS yang luar biasa.
Dengan mengaplikasikan sistem ini dalam manajerial tata kelola organisasinya maka BPS akan mampu meningkatkan reputasi dan memperkuat brand image-nya sebagai Penyedia Data Statistik yang Berkualitas, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa potensi dari keberadaan Mitra BPS sangatlah memberikan kontribusi positif yang luar biasa bagi efektivitas kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
