Gerak Cepat Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

                   Akhir-Akhir ini publik dihebohkan dengan berita penangkapan para koruptor. Bagaimana tidak, belum ada satu bulan dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah membuktikan komitmen beliau untuk memberantas korupsi di Indonesia, Beliau juga menekankan pentingnya perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan digitalisasi untuk mengurangi korupsi secara signifikan.

 1.KOMITMEN PRESIDEN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI

A.Peringatan Keras Prabowo Soal Korupsi

            Dilansir dari berita kompas di youtube. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada para pejabat pemerintah terkait korupsi. Beliau menekankan bahwa korupsi sudah menjadi seperti budaya sehari-hari, sehingga sulit untuk diberantas.

B. Korupsi Terlalu Banyak dan Terkesan Diterima

           Prabowo menyampaikan bahwa korupsi telah terlalu merajalela dan seolah- olah dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan, upaya untuk memberantasnya seringkali dianggap remeh atau dianggap mustahil.

C.Sikap Menyerah dan Tidak Ada Keberanian

          Presiden Prabowo menyinggung tentang sikap menyerah dan kekalahan dalam menghadapi korupsi. Beliau berpendapat bahwa hal ini harus dihentikan dan diperlukan keberanian untuk melawan praktik-praktik buruk tersebut.

D.Perintah untuk Segera Berhenti

          Prabowo menegaskan perlunya pejabat untuk segera menghentikan praktik praktik korupsi tersebut. la memberi sinyal akan ada konsekuensi jika hal tersebut tidak dijalankan.

sumber: https://youtu.be/MdmuBy30jQY?si=m4zZQKoZPzeRsR_r 

2. KINERJA KEJAGUNG YANG SANGAT BAIK

          Dalam memberantas korupsi, Kejaksaan Agung yang terlihat menonjol. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Kejaksaan Agung telah menyita kurang lebih Rp 301 Miliar. Angka yang sangat fantastis, dengan kurun waktu yang terbilang singkat.

         Bersumber dari berita dari video Youtube, strategi Kejaksaan Agung dalam mengungkap sejumlah kasus tindak pidana khusus di Indonesia. Diberikan contoh kasus Asabri. Jiwasraya, dan kasus korupsi Duta Palma Group yang melibatkan ratusan miliar rupiah. Pengungkapan kasus korupsi Duta Palma Group yang melibatkan dugaan penyalahgunaan izin perkebunan kelapa sawit, pencurian, dan penyimpangan uang dalam jumlah besar. 

        Proses Investigasi dan Penindakan dipresentasikan bagaimana Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap kasus tersebut. termasuk perolehan informasi, peta situasi, dan proses pembukaan ruangan penyimpanan uang. Video tersebut menekankan proses investigasi dan penemuan bukti yang rinci.

        Perspektif Kejaksaan Agung Wawancara dengan pejabat Kejaksaan Agung menjelaskan ruang lingkup bidang tindak pidana khusus, termasuk korupsi, HAM, dan pajak. Disebutkan prestasi sebelumnya seperti kasus ekspor CPU, dan strategi untuk penanganan kasus yang inovatif. Dalam video tersebut juga membahas prioritas Kejaksaan Agung, menekankan pada tata kelola yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penindakan. Dikatakan bahwa penindakan bukan fokus utama, namun perbaikan tata kelola yang mampu berdampak positif pada kerugian negara lebih besar. Diungkap tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus korupsi, terutama soal komitmen bersama dan perbaikan tata kelola. Video ini juga menyinggung harapan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan integritas dalam penanganan kasus. Ditambahkan juga hasil penindakan dan penyelesaian beberapa kasus besar dengan kerugian negara triliunan rupiah dan masih memungkinkan pengungkapan kasus-kasus lainnya.sumber: https://youtu.be/ockOXGspxfU?si=S2Yb1MmlYYz7EcYa

Kesimpulan

Bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas penting dalam pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan adil. Presiden berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah tegas dalam menindak pelaku korupsi, termasuk memberikan keleluasaan penuh kepada aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, untuk bekerja tanpa intervensi. Di sisi lain, Kejaksaan Agung memperkuat strategi melalui peningkatan kapasitas penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan guna memastikan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Upaya ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.