BANTEN DALAM ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN. BAGAIMANA PERAN KEKUASAAN DI BANTEN UNTUK MENANGANI HAL TERSEBUT.?
Oleh : Rendra Prasetya
Pemerintah Provinsi Banten telah berdiri sejak 2001 silam atau sekitar 23 tahun yang lalu dimana telah banyak capaian Pembangunan yang dilakukan, mulai dari Pembangunan fisik Gedung, jalan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengalami 3 Periode Pemerintahan berlalu. Kini Peemerintah Provinsi dijalankan sesuai Undang-undang dijabat oleh Penjabat Gubernur atas Surat Keputusan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menempatkan seluruh Pejabat Esselon 1 di seluruh Indonesia baik di Kementrian dan Lembaga serta Perwira Tinggi TNI POLRI menempati jabatan Gubernur sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak selesai dilaksanakan.
Kekuasaan dan Kebijakan Publik yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan saat ini masih menyisakan masalah yang notabene Masyarakat Banten terus menuntut perbaikan kualitas hidup, kesempatan bekerja, dan kesejahteraan. Maka maksud dan tujuan penulisan ini adalah bagian sumbangsih pikiran atas Analisa situasi terkini yang terjadi di wilayah banten terutama aspek kesempatan Masyarakat dalam bekerja dan apa yang diterima dalam kualitas hidupnya. Apakah Masyarakat Banten telah benar-benar memanfaatkannya.? Atau hanya segelintir pihak saja.
Teori Kekuasaan
Berdasarkan Teori Kekuasaan menurut Max Weber, Â kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya.
Sedangkan Konsep kekuasaan yang dikemukakan Michel Foucault bukan  merupakan fungsi dari suatu kelas yang didasarkan pada tingkat penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi seperti pernyataan Marx dan juga bukan didapatkan berkat kharisma yang dimiliki seperti yang dikatakan oleh Weber. Kekuasaan menurut foucault bukan merupakan institusi yang terstruktur, bukan kekuasaan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat (Umar Kamahi: 118)
Teory Kebijakan Publik
Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian.
Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1) Kebijakan  publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan -- tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Kemiskinan Di Banten
Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan sebagai salah satu warga Banten dan hidup di Banten  bahwa masih terdapat warga miskin di Sebagian wilayah baik di kota ataupun di pedesaan. Data yang akan saya tampilkan adalah data BPS yang telah dipublikasikan pada tahun 2024. BPS melakukan survey tahunan guna memotret secara mendalam seluruh aspek yang ada di daerah di seluruh wilayah Provinsi Banten.
Data Kemiskinan di Banten menurut BPS adalah sebagai berikut :
data ke 2 (dua) adalah sebagai berikut :
Penjelasan sebagai berikut :
- Jumlah Masyarakat Banten yang tergolong miskin berdasarkan data BPS per Maret-September 2023 adalah sebanyak 826.130 orang.
- Prosentasi jumlah penduduk Miskin di wilayah Banten sebesar 6,17% rata-rata penduduk Banten
- Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 6,17 persen. Angka ini relatif sama dengan tahun sebelumnya sebesar 6,16 persen. Wilayah di Provinsi Banten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pandegelang yaitu sebesar 9,27 persen dan wilayah yang memiliki angka kemiskinan terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan angka kemiskinan sebesar 2,57 persen
- Dari data-data yang tersaji diatas jelas menunjukan bahwa ada suatu keadaan yang perlu menjadi perhatian kita Bersama yaitu angka kemiskinan di Banten masih tinggi ataupun belum dikatakan tinggi teapi Masyarakat Banten masih terdapat warga miskin. Â
Angka Pengangguran.
Selain angka kemiskinan yang perlu kita kritisi, saya juga mencermati tentang angka pengangguran. Data ini lagi-lagi saya ambil dari BPS yang telah dipublish pada tahun 2024. Data Pengangguran di Banten adalah sebagai berikut :
Penjelasan data diatas adalah bahwa di wilayah Kabupaten angka pengangguran berada di angka 7.57% tepatnya di Kabupaten Lebak. Sedangkan di Wilayah Kota angka pengangguran berada di angka 7,45% tepatnya di Kota Serang.
Angka pengangguran ini termasuk hal yang patut kita bahas sekaligus kritisi, karena dampak dari meningkatnya angka pengangguran artinya kesempatan dan lapangan kerja di Banten semakin kecil dan sulit untuk dijadikan tumpuan mata pencaharian Masyarakat dalam kesempatan dalam bekerja.
Wajah Banten kini Â
Batasan bahasan penulisan yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Kekuasaan yang terjadi di Banten selama 23 tahun lamanya berdiri dan kebijakan publik apa saja yang dihasilkan sehingga masih terdapatnya gap Pembangunan yang berdampak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Banten.
Tentang kemiskinan data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional menggambarkan bahwa Masyarakat Banten masih tergolong miskin karena pendapatan per kapita per bulan rata-rata hanya 600 ribuan saja. Angka pendapatan ini menunjukan ketidak mampuan sebuah keluarga menghidupi kebutuhannya sendiri. Coba bayangkan, dengan pendapatan sebesar itu mereka sudah pasti tidak mampu mengakses dan menikmati fasilitas Kesehatan, tak mampu bayar sekolah apalagi bayar kuliah. Akibatnya buta huruf, Tingkat baca tulis otomatis rendah dan bisa jadi akan menjadi Masyarakat terbelakang. Jika sudah begini apa yang akan diharapkan untuk menyambut datangnya generasi Emas 2045. Bayang-bayang stunting, kekurangan gizi, bahkan kelaparan terus membayangi daerah yang baru saja berpisah dengan Provinsi Jawa Barat di tahun 2001 yang lalu.
Potensi hancurnya generasi muda kini atau yang disebut Gen Z bukan isapan jempol semata. Ini dikarenakan Tingkat angka pengangguran pun begitu tinggi. Selepas sekolah atau putus sekolah berpotensi otomatis jadi pengangguran baru dan angka ini terus bertambah, Kesempatan bekerja tertutup sudah. Tempat bekerja tidak ada, peluang bekerja kosong, bursa lowongan kerja nihil. Situasi ini mengakibatkan rawannya kriminalitas, dekadensi moral dan berbagai kejahatan baru muncul.
Situasi Banten kini penuh tantangan, sementara kekuasaan dan kebijakan public yang dihasilkan berpotensi tak memihak rakyat, Korupsi merajalela, manipulasi, suap dan gratifikasi terus menggerus kehidupan Masyarakat Banten pada umumnya. Hal-hal dan kondisi miring ini wajib menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah di wilayah Banten. Usaha yang perlu dilakukan adalah antara lain membuka lapangan kerja baru, membuka akses Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang adil bagi seluruh Masyarakat perlu dihadirkan sesegera mungkin.
Hubungan antara Kekuasaan yang ada di wilayah Banten guna menghasilkan kebijakan publik yang bagus ternyata harus diakui belum terlihat dan terimplementasi dengan baik dalam mensejahterakan masyarak Banten, hal ini tertera pada fakta dan data yang bisa kita lihat dan baca dari hasil laporan Survey BPS yang resmi diterbitkan pada tahun 2024 ini.
Issue Kemiskinan dan Pengangguran adalah hal yang harus saya kritisi bahkan wajib kita propagandakan agar pemerintah daerah di Banten tersadar dan terus bekerja untuk mensejahterakan rakyat Banten. Data yang disajikan sampai dengan tahun 2023 terlihat jelas bahwa masyarakat miskin dan besaran angka pengangguran masih ada dan sangat meresahkan.
Tantangan Banten menuju Indonesia Emas 2045
Keinginan dan harapan Pemerintah Indonesia bahwa bonus demografi yang diperkirakan akan menjadi modal bangsa Indonesia untuk mampu mewujudkan Generasi Emas di tahun 2045 selayaknya ditopang olah kerja-kerja Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Banten merupakan daerah strategs di ujung barat pulau Jawa yang memiliki sumber daya alam dan laut cukup besar adalah merupakan wilayah yang bisa menopang kemajuan bangsa. Maka Pemerintah Daerah di Banten hendaknya memiliki inovasi program pembangunan khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang sedikit lebih maju. Lapangan Kerja dan kesejahteraan masyarakat Banten adalah 2 (dua) hal penting yang wajib jadi priorotas pembangunan di wilayah Banten.
Sektor Pendidikan, tumbuh kembang tenaga kerja, sektor lapangan kerja dan usaha serta kesehatan ternyata masih terkendala. Kebijakan strategis untuk sektor-sektor tersebut belum optimal. Sektor tenaga kerja dan lapangan usaha dan kerja di wilayah Banten terus tergerus, para investor yang sejatinya mampu membuka lapangan kerja dan lapangan usaha masih terkendala oleh kebijakan. Tenaga kerja yang qualified pun beum tersedia dengan baik. Sektor pendidikan gratis dan terjangkau bagi masyarakat banten pun belum terlaksana dengan baik. Ini akibat ekonomi yang belum stabil, daya beli kurang bahkan pendapatan perkapita rendah. Upah minimum bagi tenaga kerja belum setara hidup layak.
Tantangan kekuasaan di Banten untuk kesejahteraan masyarakat  Banten belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Kesetaraan kesempatan bekerja, kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan bagus dan gratis pun belum sepenuhnya terlaksana merata. Akibatnya penduduk Banten masih terkungkung dalam kebodohan akut dan keterbelakangan peradaban modern.
Akses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sempit dan kadang tidak ada mengakibatkan keterbelakangan dan sulit melakukan inovasi kehidupan. Hal ini semua bisa bisa diatasi dengan kemampuan Pejabat Publik dan Pejabat Politik dalam hal ini wakil rakyat benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Jangan ada lagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Gratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Bantu dan subsidi seluruh kebutuhan Masyarakat, sudah saatnya priorotas Pembangunan lebih kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik Pendidikan, Kesehatan, lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Sektor ini sangat mendesak untuk diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk perbaikan kualitas hidup Masyarakat pada sektor-sektor tersebut.
Banten Bisa MajuÂ
Di akhir tulisan saya optimis jika masyarakat banten pasti dan mampu menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045 jika Pemimpin kedepan memegang teguh janji politik bahwa kekuasaannya focus membangun kesejahteraan Masyarakat Banten di sektor, Pendidikan, Kesehatan, lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Dan yakin Banten bisa Maju.
Semoga pemimpin Banten ke depan tetap Istiqomah membangun Banten dan Masyarakatnya dan  Jangan KORUPSI..!
