Awalnya saya menonton tayangan ILK di Trans 7. Saat itu hari Jum’at tanggal 9 Mei 2014 dengan tema Fasilitas Mewah Pejabat. Meskipun dibalut dengan humor, tetapi hati ini miris juga kalau membayangkan gaji dan fasilitas yang didapat oleh pejabat. Sementara rakyat masih banyak yang galau memikirkan kebutuhan hidupnya, yang makin lama makin mahal.
Kegelisahan yang timbul membuat saya membayangkan, misalnya gaji para pejabat itu dipotong untuk membayar utang-utang luar negeri Indonesia, rasanya tak perlu lagi kita melihat laporan jumlah utang luar negeri yang menyayat hati. Kalau para pejabat rela tunjangannya dikebiri untuk pos-pos yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil, rasanya tak mual lagi kita dijejali berita-berita tentang kemiskinan. Tak bosan lagi kita disuguhi acara-acara tentang penderitaan rakyat miskin di televisi.
Namun, kata orang pintar, argumen tak lengkap rasanya bila tak disertai data pendukung. Untuk itu mari bantu saya menghitung gaji pejabat supaya kita bisa mengetahui jumlah pemborosan negara yang seharusnya tidak terjadi.
GAJI DAN TUNJANGAN PEJABAT
Sebenarnya jumlah pejabat di Indonesia sangat banyak, mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Akan tetapi karena keterbatasan otak, saya hanya akan menghitung gaji pejabat di tingkat pusat saja. Pejabat yang masuk dalam hitungan yaitu Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Anggota DPR, Ketua MK, dan ketua MA.
1. Presiden dan wakil Presiden
Menurut data dari Kementrian Keuangan pada tahun 2005, gaji pokok Presiden RI sebesar Rp 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selain gaji pokok, ada tunjangan sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total gaji yang diterima Presiden RI sekitar Rp 62.740.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
Sedangkan gaji yang diterima Wakil Presiden RI sebesar Rp 42.160.000,- (empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari gaji pokok sebesar Rp 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
Data tersebut adalah data pada tahun 2005. Jujur, saya tidak tahu apakah sekarang gaji duo eksekutif initetap, naik, atau justru turun.
2. Para Menteri
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II terdapat 31 (tiga puluh satu) menteri dan 3 (tiga) koordinator menteri. Masing-masing menteri mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan tunjangan sebesar Rp 13.608.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah), sehingga total yang diterima masing-masing menteri sebesar Rp 18.648.000,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
3. Anggota DPR
Agak sulit menemukan data yang pasti tentang jumlah gaji anggota parlemen. Banyaknya tunjangan yang diterima seringkali luput dari pengamatan. Akan tetapi saya ambil dari data yang paling rinci, seorang anggota DPR minimal menerima Rp 51.567.200,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah.
4. Ketua MA dan Ketua MK
Ketua MA mendapat gaji pokok plus tunjangan yang totalnya sebesar Rp 24.390.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan gaji pokok dan tunjangan Ketua MK menurut Mahfud MD (mantan Ketua MK) diperkirakan lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena tidak ada data rinci tentang gaji Ketuia MK, maka saya anggap gajinya seratus juta rupiah.
BIAYA HIDUP
Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) untuk mengetahui rata-rata biaya hidup per kepala keluarga di tiap kota di Indonesia. Data terakhir yang dipublikasikan BPS menempatkan Kota Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup termahal, yaitu Rp 7.500.726,- (tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
Berdasarkan data tersebut, seharusnya biaya hidup para pejabat juga masih dalam kisaran angka 7 juta karena pejabat juga manusia. Nah, dengan biaya hidup tersebut berarti gaji yang mereka terima masih tersisa sangat banyak.
Namun dengan posisinya sebagai pejabat, saya “berbaik hati” menaikkan kebutuhan hidup para pejabat dan keluarganya menjadi dua kali lipatnya, yaitu sebesar Rp 15.001.452,- (lima belas juta seribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Dengan dinaikkannya kebutuhan hidup menjadi 100%, itupun gaji pejabat masih bersisa.
[caption id="attachment_335887" align="aligncenter" width="480" caption="SBH BPS"][/caption]
IURAN NASIONAL
Bank Indonesia mempublikasikan jumlah utang luar negeri Indonesia sampai Februari 2014 mencapai US$ 269,3 milyar atau lebih dari tiga ribu triliun rupiah (Rp 3.000.000.000.000.000,-). Sebuah angka fantastis untuk benda bernama utang.
Akal pikiran kita mungkin sulit membayangkan berapa ratus tahun lagi utang tersebut akan lunas. Apalagi tiap tahun utang negara kita bertambah. Mungkin sampai kiamatpun utang Indonesia tidak akan lunas.
Coba kita bandingkan dengan gaji pejabat yang terlalu banyak sisa tersebut. Maka, saya punya pikiran seandainya gaji para pejabat itu dipotong sebagian lalu dikumpulkan sebagai iuran nasional dan digunakan untuk melunasi utang luar negeri Indonesia, tampaknya tak butuh ratusan tahun untuk melunasi pinjaman berbunga itu.
Mari kita kalkulasikan.
Dengan asumsi bahwa kebutuhan hidup para pejabat tadi mencapai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka sisa gaji para pejabat adalah sebagai berikut :
1. Presiden, menyisakan gaji sebesar Rp 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Wakil Presiden menyisakan gaji sebesar Rp Rp 27.160.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
3. Para menteri, menyisakan gaji sebesar Rp 3.648.000,- Dengan jumlah menteri saat ini sebanyak 34 orang, maka jumlah seluruhnya adalah Rp 124.032.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Anggota DPR, menyisakan gaji sebesar Rp 36.567.000,- Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, maka lembaga DPR menyisakan gaji sebesar Rp 20.477.520.000,- (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Ketua MA dan Ketua MK masing-masing menyisakan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp 9.390.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Jumlah seluruh sisa gaji yang dihimpun menjadi iuran nasional tersebut menjadi sebesar Rp 20.760.842.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Itu jumlah iuran nasional dalam sebulan. Dalam setahun akan terkumpul iuran nasional sebesar Rp 249.130.104.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah). Dengan utang luar negeri Indonesia sebesar tiga ribu triliun rupiah, maka butuh waktu kurang lebih 13.000 tahun iuran nasional hingga pinjaman negara kita lunas. Itupun dengan catatan selama 13.000 tahun kita tidak menambah utang luar negeri lagi.
Sungguh jangka waktu yang bombastis. Ternyata perkiraan saya salah. Ternyata masih butuh belasan ribu tahun untuk menjadikan utang luar negeri kita berangka Rp 0,-
Namun begitu, angka tersebut hanya dihimpun dari sisa gaji sebagian kecil pejabat, khusunya dari lembaga tinggi negara (eksekutif, legislative, yudikatif). Kalau mau dihimpun lebih banyak lagi potongan gaji dari ribuan pejabat di Indonesia, saya yakin kita mampu melunasi utang luar negeri kita dalam jangka waktu puluhan atau bahkan belasan tahun saja.
AKTUALISASI CINTA TANAH AIR
Mungkin banyak yang mencibir tentang hitungan matematis sederhana yang saya buat ini. Pasti banyak pejabat yang bertanya,”Ini utang kan peninggalan jaman orde baru, lalu kenapa kami yang harus membayarnya? Dan kenapa hanya pejabat saja yang harus membayarnya? Kenapa rakyat lain tidak wajib menyisihkan gajinya untuk membayar utang luar negeri Indonesia?”
Utang luar negeri (yang selama ini justru dikorupsi) membuat rakyat makin miskin. Pinjaman-pinjaman yang sedianya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru masuk ke slip-slip gaji para pejabat yang terlampau tinggi. Sebagai manusia normal yang memiliki siklus kehidupan normal, apakah biaya hidup sebesar lima belas juta rupiah itu masih kurang?
Coba kita lihat para petani miskin di desa-desa, para buruh di berbagai kota, para pedagang pasar tradisonal di penjuru nusantara. Mereka bisa hidup dan bertahan hanya dengan penghasilan tak sampai lima juta rupiah per bulan.
“Loh? Kami kan butuh mobil mewah, butuh menyekolahkan anak kami di luar negeri, butuh beli tas dan perhiasan mahal untuk istri kami. Ya jelas dong jumlah kebutuhan kami beda jauh dengan para petani, buruh, dan pedagang itu. Jangan samakan kami dengan mereka dong,” begitu kata para pejabat.
Rakyat kecil rela menyisihkan penghasilannya demi membayar pajak, demi iuran nasional agar kalian wahai para pejabat bisa menikmati gaji yang besar. Petani, buruh, dan pedagang kecil telah rela hidup prihatin demi kemewahan hidup kalian, wahai para pejabat. “Sekarang waktunya kalian para pejabat membantu negeri ini melepaskan diri dari lilitan utang. Sekarang saatnya kalian para pejabat yang hidup prihatin (dengan gaji 15 juta rupiah per bulan???) demi tanah air tercinta ini. Sekarang waktunya kalian membantu kami,”begitu jawab rakyat kecil.
KESIMPULAN
Akhirnya, ini hanya uneg-uneg bodoh dari orang pinggiran yang dilengkapi argumen ngawur dan data kadaluwarsa. Akan tetapi harapan orang pinggiran ini bukan harapan ngasal. Masih terselip setitik logika di dalamnya.
Sekarang sudah saatnya semua rakyat Indonesia prihatin. Keadaan ekonomi negeri kita sedang kacau balau. Utang kita menumpuk sangat banyak. Rasanya tidak pantas kalau negara sedang dalam keadaan terpuruk, tapi pejabatnya justru hidup bermewah-mewahan dari gaji yang luar biasa banyaknya.
Ditambah lagi keadaan rakyat miskin yang bahkan dalam sebulan saja belum pasti menerima uang gajian, rasanya ironis sekali jika pejabatnya justru hidup berfoya-foya dan berendam dalam kolam penuh uang.
Jokowi pernah berkata bahwa sebenarnya pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Rakyat bosnya dan pejabat adalah pesuruhnya, pelayannya. Maka tak pantas bila bos hidup penuh kemiskinan sementara pelayannya, pesuruhnya hidup bermewah-mewahan.
Semua memang butuh kesadaran. Semua butuh jiwa yang besar. Semua butuh pengorbanan dan keikhlasan.
Semoga presiden dan parlemen ke depan bisa menjadi pioner dalam mengikhlaskan sebagian gajinya demi mengobati Ibu Pertiwi yang sedang diopname. Dan semoga Nusantara segera terbebas dari lilitan utang dan keterpurukan ekonomi.
Merdeka! Merdeka! Merdeka untuk selama-lamanya!
.
.
.
Klaten_12052014
For better Indonesia
.
.
Sumber bacaan dan gambar:
http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-pejabat-negara-ri
http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-pejabat-negara-ri/tunjangan-anggota-dpr
http://www.tempo.co/read/news/2011/01/26/078309103/Inilah-Daftar-Gaji-Pejabat-Negara-Kita
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/392123-ini-besaran-penghasilan-gubernur-dan-bupati
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/12/17195764/Inilah.Gaji.Bulanan.Para.Anggota.DPR
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Januari-2014.aspx
http://www.tempo.co/read/news/2014/04/11/087569879/Turun-102-Poin-Rupiah-Semakin-Liar
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kementerian_di_Republik_Indonesia
http://beritagar.com/p/10-kota-termahal-di-indonesia-11270
.
Jika ada data atau hitungan yang kurang tepat, silakan tuliskan di kolom komentar sebagai bahan koreksi dan pertimbangan untuk pembaca lain. Terimakasih.