Memandang Peradilan Dan Pengadilan Sebagai Wujud Utuh Dari Hukum Yang Hidup Di Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mengatur tentang peradilan militer yang menangani perkara anggota militer.

• Pasal 9: Peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
• Pasal 44: Susunan peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009)

Mengatur kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan.

• Pasal 20 Ayat (1): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
• Pasal 21 Ayat (1): Mahkamah Agung berfungsi mengawasi jalannya peradilan di bawahnya.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

• Pasal 10 Ayat (1): Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara terkait pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.