5. Keamanan Negara dan Kejahatan Terhadap Negara
- UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan dasar negara).
- UU No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.
6. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
7. Lingkungan Hidup
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan.
8. Perlindungan Anak dan Perempuan
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9. Penyalahgunaan Senjata Api
- UU No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.
10. Penyalahgunaan Kekuasaan
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
11. Peradilan
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
12. Keamanan Negara dan Kejahatan Organisasi
- UU No. 8 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
13. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
14. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
15. Keamanan Pangan
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!