Demokratisasi di Indonesia Tidak Mencerminkan Kesejahteraan Rakyat

Secara umum demokratisasi adalah proses untuk melakukan pendemokrasian kepada seluruh rakyat agar ikut andil bagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang sudah dipilih atau ikut turut andil bagian kedalam berbagai bidang negara atau masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, dengan beberapa pertimbangan yang tentunya adalah untuk memperhatikan hak dan juga kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua rakyat di sebuah negara. 

Dua konsep yaitu demokrasi dan kesejahteraan nyatanya sampai saat ini masih belum terselesaikan untuk diperdebatkan, terkait dengan hubungan antara keduanya. 

Permasalahan yang menjadi pembahasan utama adalah, apakah benar demokrasi mempengaruhi atau dapat mengakibatkan terwujudnya kesejahteraan atau justru sebaliknya, yaitu kesejahteraanlah yang dapat meningkatkan terwujudnya tujuan demokrasi.

Agar demokrasi yang yang ada di sebuah negara dapat dijalankan dengan baik dan dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap kesejahteraan rakyat, yaitu kebebasan dan penegakan hukum, maka terdapat dua hal penting yang dapat mewujudkannya. 

Kedua hal tersebut harus bisa berjalan secara bersamaan, dimana kebebasan harus dipayungi oleh supremasi hukum. Sedangkan penegakan hukum harus menjadi panglima dan juga tidak pandang bulu dalam hal apapun pada proses penegakannya. 

Untuk melakukan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari perbaikan institusi dan sistem politik agar dapat melahirkan pemimpin yang bersimpati dan peduli terhadp kepentingan rakyat dan agar bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Pelaksanaan sistem pemilu harus dapat memberikan kesempatan kepada putera terbaik bangsa yang memiliki visi, misi, dan konsep untuk membangun bangsa Indonesia, bukan kepada tokoh yang sekedar memiliki popularitas yang tinggi, namun tidak memiliki visi, misi yang jelas untuk program kedepannya.

Adanya beberapa elite politik yang memiliki jabatan atau kekuasaan dan juga memiliki kekuatan keuangan dapat membuat demokrasi yang ada di internal partai politik menjadi terhenti. 

Maka dari itu untuk mencegah permasalahan mengenai partai politik tidak hanya dikuasai oleh beberapa pihak tertentu yang mempunyai kekayaan, secara institusi partai politik harus mempunyai kekuatan finansial yang cukup dan memadai dalam menghadapi persaingan yang ada di bidang politik.  

Keuangan atau dana pada partai politik dapat diperoleh melalui iuran anggota partai, selain itu bisa juga berasal dari bantuan anggaran negara yang mana dapat dijadikan salah satu solusi dalam upaya partai untuk melahirkan pemimpin yang memumpuni. 

Walaupun demikian, partai politik juga tetap dituntut untuk melakukan pertanggung jawaban pada setiap pengeluaran uang yang berasal dari bantuan negara tersebut. 

Partai politik juga diharapkan dapat melakukan pendidikan dan seleksi kepemimpinan dalam internal partai dan dilakukan melalui prosedur yang baik. 

Selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Karena tidak dapat dipungkiri saat ini banyak partai politik yang mengusung calon pemimpin pada berbgai tingkatan dan lembaga pemerintahan hanya karena memiliki hubungan atau keturunan dari pemilik partai atau memiliki kekuatan finansial yang besar dengan mengabaikan kompetensi dan rekam jejak calon tersebut.

Di Indonesia sendiri hingga saat ini pelaksanaan demokrasi masih dinilai gagal. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang belum dapat mencerminakan tujuan sejati dari demokrasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Beberapa maslaah yang masih terjadi pada masa demokratisasi yang menyebabkan kerugian bagi rakyat salah satunya adalah ksus korupsi. 

Seperti yang kita ketahui kasus korupsi di Indonesia seperti sudah mendarah daging dan sudah dapat hampir dipastikan pada setiap tahunnya ada pejabat baik itu ditingkat daerah atau pusat yang terjerat dalam kasus korupsi. 

Korupsi di Indonesia berkorelasi negatif signifikan dengan tingkat investasi, pendapatan perkapita, tingkat belanja kesehatan publik, dan pertumbuhan ekonomi. 

Korupsi di Indonesia juga berkorelasi positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan dampak yang negatif yang masih akan terjadi terhadap masayarakat Indonesia pada berbagai lini kehidupannya. 

Dampak yang ditimbulakan tersebut antara lain adalah dampak sosial, politik dan demokrasi, ekonomi, birokrasi pemerintahan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan juga terhadap permasalahan lingkungan hidup. 

Korupsi yang kian merajalela juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin lambat, dapat juga meningkatkan kemiskinan, menurunnya investasi, serta meningkatkan ketimpangan dalam hal pendapatan. Dampak lainnya dari korupsi adalah dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang ada di Indonesia.

Dengan banyaknya permasalahan demokrasi di Indonesia saat ini, maka tujuan utama dari demokrasi yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan senantiasa untuk mengedepankan nilai kejujuran, keterbukaan dan keadilan belum sepenuhnya terwujud di Indonesia saat ini. 

Banyaknya permasalahan yang masih banyak di Indonesia seperti contohnya adalah banyaknya elite politik yang menguasai sebuah partai politik dengan kekuatan finansial tanpa dibarengi dengan rekam jejak dan kompetensi yang jelas, selain itu banyaknya pejabat yang melakukan korupsi di masa ini membuat semakin rumitnya keadaan demokrasi di Indonesia. 

Sehingga saat ini tujuan dan prinsip dari demokrasi nyatanya belum dapat terlaksana dengan baik dan benar di Indonesia dan menyebabkan masyarakat Indonesia hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya sejahtera. 

Pemerintah diharapkan untuk dapat memperbaiki kinerja dari pejabat pemerintahannya dan juga mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan rakyat Indonesia agar terciptanya demokrasi yang dapat mencerminkan kesejahteraan kepada masyarakat di Indonesia.