Dalam masyarakat transisi seperti Indonesia, berbagai masalah dan fenomena masih silih berganti dan senantiasa terjadi. Entah itu masalah ekonomi, lingkungan, politik, hukum. Seperti misalnya isue kontemporer yang selalu saja hangat dibicarakan, lingkungan. Pergeseran musim, pemanasan global menjadi isue-isue yang sampai sekarang masih seksi untuk diangkat dan dibicarakan. Manusia, dengan andilnya yang besar dalam perubahan iklim selalu menjadi pihak yang menyalahkan dan disalahkan. Dari ketidakdisiplinan mereka untuk membuang sampah ditempatnya, hingga masalah besar seperti penggunaan kendaraan pribadi dengan jumlah unit yang berlebihan. Semua berujung pada manusia itu sendiri, sebagai ‘pelaku’ utama dinamika kehidupan di ruang bumi ini.
Berita yang tidak kalah hangat lainya adalah isue hukum dan upaya penegakanya. Berbagai kebobrokan manusia yang ditunjukan dalam wujud ketidakpatuhan pada hukum dengan mudah dijumpai. Undang-undang ibarat menjadi satu formalitas pemanis hukum, tanpa ada kepatuhan dari masyarakat sebagai pihak yang terikat oleh aturan tersebut. Contoh yang lebih dekat dengan keseharian kita adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran lalulintas menjadi kejadian yang sering dijumpai dalam keseharian kita. Bahkan kita tak ayal menjadi pelaku dari pelanggaran tersebut.
Kesadaran Masyarakat Yang Kurang
Dalam diskusi dibeberapa tempat yang saya ikuti, berbagai identifikasi faktor-faktor penyebab masyarakat yang tidak peduli dengan fenomena-fenomena sehari-hari yang sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan adalah KESADARAN MASYARAKAT yang kurang. Banyak dari mereka menaruh ‘kesadaran masyarakat’ sebagai salah satu faktor penyebab masalah lingkungan, hukum, ekonomi bahkan politik. Ketidakmauan masyarakat merubah gaya hidupnya untuk mengikuti norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum sering menjadi kambing hitam atas ketidakaturan yang terjadi di Indonesia. Semua-semuanya berhubungan dengan ‘Kesadaran Masyarakat Yang Kurang’.
Kalaupun benar kesadaran masyarakat menjadi satu faktor penyebab dari segala ketidakaturan yang terjadi, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Tidak hanya semata-mata kita berkata: ‘Ya, semua itu karena kesadaran masyarakat kita kurang’ lalu masalah akan selesai. Menurut hemat saya, yang bisa menjadi pemecah masalah-masalah yang ada tentunya dengan meyadarkan masyarakat terlebih dahulu sebagai sebuah awal perubahan. Sebagai contoh, dalam hukum, sadarkan masyarakat dengan hukum-hukum yang erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti misalnya hukum lalu lintas, atau hukum-hukum yang mengatur sosial kependudukan masyarakat seperti KTP dan lain-lain. Dalam lingkungan, terus sosialisasikan hidup bersih di tiap-tiap ruang publik kota, kampung-kampung, hingga gedung-gedung megah dan mewah. Semua itu harus terus dilakukan hingga pada saat tertentu nanti, kepatuhan masyarakat akan norma-norma etik yang ada dalam keseharian mereka menjadi kebiasaan hidup. Inilah yang menjadi kesuksesan program-program regulasi. Seperti Bangkok, pemerintah terus berupaya untuk merubah gaya hidup masyarakat Bangkok agar patuh dengan regulasi kota yang sudah ditetapkan dengan waktu kurang lebih 10 tahun. Waktu yang tidak instan untuk mencapai sebuah keteraturan dinamisme kehidupan manusia, ruang, dan kegiatan.
Tuntutan Perencana
Begitupun dalam kehidupan seorang perencana, tugas dan kewajiban kita tidak hanya membuat keteraturan ruang hingga mencapai penggunaan yang optimal. Kita juga dituntut untuk menemukan solusi dari perilaku dan gaya hidup masyarakat yang tidak patuh akan norma yang pada hakikatnya mengatur dan mengikat kehidupan mereka. Semua itu harus dirumuskan dalam rencana yang komprehensif dengan media pembangunan yang strategis sebagai upaya penciptaan keteraturan kehidupan masyarakat. Mungkin itulah esensi yang banyak orang maksud bahwa Perencana seharusnya juga menjadi seorang Social Engineer.
