Kesejahteraan Guru di Hari Guru Internasional

Lantas, sudah sejahterakah guru di negeri ini?

Dibeberapa kasus belum semua guru di negeri ini sejahtera, problemnya adalah terjadi sebuah kesenjangan terkait dengan status. Guru honorer memikirkan kapan di angkat menjadi PPPK, guru PPPK atau yang sudah PNS non sertifikasi memikirkan kapan diberi sertifikasi. Terlebih kebijakan  baru membuat guru tak lagi masuk dalam kategori PNS.

Saya juga memiliki kisah tentang keluh "kesejahteraan"  seseorang yang bekerja sebagai guru honorer.

Beliau telah mengabdi sebagai guru honorer selama 5 tahun, manis pahit telah dialaminya. Upah yang tak seberapa hanya dibayar setiap tiga bulan sekali. Gaji yang dibayar tiga bulan sekalipun masih sering mengalami keterlambatan dalam pembayarannya. Bahkan di masa pandemi yang semua serba susah masi meerasakan keterlambatan.  

Terparah, pembayaran pada bulan april-mei-juni 2021 pembayarannya molor hingga dua bulan. Gaji yang seharusnya cair di bulan Juni baru dibayar akhir agustus, itupun tidak dibayar lunas, hanya hanya cair dua bulan tanpa keterangan kapan sisanya akan turun.

Tapi tentu dengan hal tersebut tidak mengedorkan semangatnya dalam menunaikan tanggung jawab demi generasi masa depan negeri ini. Hal tersebut tentunya tidak dirasakan oleh beliau seorang, hal tersebut dirasakan oleh guru-guru honorer negeri ini.

Dari hal tersebut tentu akan berdampak pada  kekhawatiran  para calon guru.

kesejahteraan itu penting, dengan pendidikan dapat menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan negara yang berkualitas. Pemerintah  perlu merevisi aturan terkait guru, guru PNS maupun non PNS. guru sertifikasi ataupun non sertifikasi.

Sejatinya pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan guru di negerin ini, karena guru merupakan kunci untuk generasi yang berkualitas di masa depan, dan tidak perlu adanya status yang membedakan. Menjadikan satu nama untuk tenaga pendidik yaitu GURU. Sesuai dengan isi sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".