Realita Kebijakan Publik Berkaitan dengan Dunia Cyber

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan setiap akan melakukan realisasi tersebut. Jika memang ingin disebut dengan wakil rakyat, maka pemerintah tidak lupa untuk melakukan serap aspirasi dari rakyat.  Pada era digitalisasi saat ini, dengan mudahnya akses informasi tersebar. Apakah kemudian pemerintah sudah memanfaatkan kemudahan yang ada?.

Berbicara realita kebijakan publik di negeri Indonesia yang kita cintai ini maka tidak akan lepas dari sebuah problematika. Bagaimana tidak, dolar naik rupiah turun jadi persoalan pelik, harga-harga naik daya beli turun jadi persoalan besar, tetapi ibadah melemah, iman turun, bid’ah, syirik, kejahatan merajalela seakan bukan masalah padahal itu semualah yang menjadi pokok akar permasalahan.

Sebelum kita membahas realita kebijakan publik, lebih baik kita mengetahui apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan, atau juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembuat kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas.

Dalam kebijakan publik ini ada suatu perumusan, yaitu:

• Apa yang dilakukan pemerintah ?
• Mengapa melakukan tindakan itu ?
• Apakah terjadi suatu kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat sesuai dengan kenyataan ?

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Wiliam Duun ada 4 tahap, diantaranya:

• Penyusunan agenda. Suatu fase proses yang sangat strategis dalam realita kebijakan publik. Dalam proses ini akan terjadi yang namanya masalah publik.
• Formalisasi kebijakan. Ketika sebuah masalah telah masuk dalam agenda kebijakan yang kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Disini terdapat yang namanya pemecahan masalah publik.
• Adopsi/legatimasi kebijakan. Bertujuan untuk memberikan otoritasi pada proses dasar pemerintahan.
• Penilaian/evaluasi kebijakan. Suatu kegiatan yang menyangkut estimasi , implementasi, dan dampak atau juga dapat disebut dengan  kegiatan fungsional.

Realitas kebijakan publik seakan tidak terlepas dari yang namanya “Dunia Cyber” yang dapat diartikan dengan dunia maya. Kaitan antara kebijakan publik dengan dunia cyber seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan kebijakan publik itu selalu berkaitan dengan media massa baik itu media cetak seperti koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan radio, bahkan media yang tercanggih pada abad ini yaitu internet. 

Media massa apapun bentuknya, merupakan sarana yang dapat digunakan oleh publik untuk mengontrol gerak – gerik penguasa negeri ini. Kecanggihan dunia maya kita bisa melihat bagaimana konyolnya perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat dalam menggunakan alokasi dan operasional yang mereka miliki.

Maka menjadi tidak mengherankan apabila kemudian muncul aksi massa yang terkadang tidak masuk akal sehat manusia. Aksi jahit mulut dan mogok makan kerap menjadi warna tersendiri didunia maya. Salah satu hal paling konyol adalah aksi sok patriotik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa  dengan membakar dirinya  sebagai bentuk ketidakpuasan dirinya dan mungkin kita semua terhadap rendahnya etos para penguasa negri ini. Baru-baru ini yaitu aksi damai 4 November 2016, menurut saya aksi tersebut merupakan suatu penyaringan antara mukmin (islam) dan kafir (non-muslim). 

Aksi tersebut bukan merupakan sebuah bagian dari Pilkada, bukan masalah gubernur, bukan pula masalah politik tetapi aksi tersebut merupakan aksi untuk menuntut keadilan kepada pemerintah atas sebuah penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Jhaja Purnama (Ahok). Para ulama dan seluruh umat islam melakuakan aksi besar-besaran didepan istana presiden yang merupakan aksi demo paling besar dalam sejarah Indonesia,  yang mana seluruh umat islam diseluruh indonesia ikut serta dalam penyampaian aspirasi dan harapan mereka supaya orang yang bernama Ahok ini dihukum karena telah melakukan sebuah penistaan agama.

Pemberitaan aksi 4 November tersebut menjadi simpang siur didunia maya sekarang, ada yang menuduh para pengikut aksi tersebut dibayar, dan ada juga yang mengatakan bahwa profokator demo tersebut merupakan teman Ahok sendiri. Menurut saya kegagalan pemimpin negri ini dalam menjalankan harapan rakyat adalah  seperti kambing hitam yang harus disembelih.

Kebijakan publik yang ada di Indonesia masih cenderung ke arah kontinentalis. Hal ini bisa dilihat bahwa 3,5 abad kependudukan Belanda di Indonesia telah mewariskan corak yang begitu kental dalam agenda politiknya dimana kebijakan publik masih identik dengan hukum. Permasalahannya adalah ketika hukum bermuka dua. 

Dia menggunakan wajah yang begitu seram dan menakutkan ketika berhadapan dengan masyarakat  yang lemah secara ekonomi dan begitu radikal dia merubah wajahnya menjadi begitu lembut  dan ramah ketika berhadapan dengan para elite yang memiliki kemampuan  ekonomi lebih, terlebih lagi berhadapan dengan para tikus-tikus berdasi atau koruptor dia seolah-olah akan memberikan wajah lembutnya dan menawarkan dirinya untuk dilahap dengan lahapan yang besar. Contohnya lama terungkapnya sebuah kasus Jessica atas kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Mirna.

Secara normatif, kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan interaksi yang terjadi antara negara dengan tiap-tiap masyarakat. Saya mengambil sebuah contoh anggota dewan. Anggota dewan sebagai representasi publik adalah jalan terdekat bagi negara untuk berinteraksi dengan rakyatnya.  Agenda utama mereka adalah membawa aspirasi rakyat agar bisa diakomodir oleh pemerintah. 

Anggota dewan harus iklas dengan amanah yang dia emban dan mawas diri  dengan segala kemewahan fasilitas yang dimilikinya. Anggota dewan adalah pelayan masyarakat terutama masyarakat tidak mampu dan terpelosok serta terpinggir dari agenda-agenda pembangunan negara. Secara normatif, ini dapat dipahami dan dijalankan oleh legislator atau leader dinegri ini maka saya yakin tidak akan lama lagi Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sejahtera.     

Demikian juga halnya dengan para eksekutif negri ini. Presiden sebagai sosok tertinggi harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan. Paling utama presiden harus memiliki mata yang banyak dan jeli agar dia mengetahui pola tingkah pola para bawahannya serta berani memberikan tindakan tegas apabila ada pelanggaran yang terjadi. Dalam proses ini presiden bisa menggunakan segala media canggih yang telah ada di abad-21 ini untuk memantau bagaimana kinerja bawahannya.

Pada era digitalisasi saat ini, dengan mudahnya akses informasi tersebar. Apakah kemudian pemerintah sudah memanfaatkan kemudahan yang ada?. Berbagai informasi simpang siur membuat negri ini seolah penuh dengan hingar bingar berita yang penuh dengan struktural persoalan yang tak henti-hentinya. Misalnya, tentang perkataan Ahok yang membahas tentang al-maidah ayat 51. 

Ada media yang mengubah dan menghilangkan kutipan atas pembicaraan Ahok sehingga menimbulkan sebuah perdebatan dan persoalan yang berkelanjutan antara para ulama dengan para pendukung Ahok. Menurut saya pemerintah belum memanfaatkan kemudahan yang ada bahkan merekalah yang dipermainkan oleh dunia maya. Banyak yang mengubah-ubah sebuah kenyataan menjadi sebuah penipuan dan kepalsuan.

Diakhir tulisan atau sepercik pendapat ini saya berusaha memiliki pandangan baik kepada pembuat kebijakan publik alias penguasa. Bagi saya penguasa adalah satu kesatuan pembangunan yang berisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan memiliki kemampuan untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. 

Menurut saya tidak ada negara lain didunia sehebat Indonesia. Kemudian harapan saya untuk seluruh mahasiswa Indonesia, berdiri gagahlah dibarisan terdepan menjaga Indonesia anak muda, hadapi dengan watak kesatria para penjajah dan penghianat bangsa. Karena, pada pundak kitalah kelak negri ini dititip sejahterakan. Dijiwa dan raga kitalah republik ini akan dipertaruhkan.