Bullying masih menjadi masalah yang tersebar luas di banyak masyarakat, mempengaruhi individu dari segala usia dan latar belakang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk dari penindasan, kesadaran akan perlunya strategi efektif yang tidak hanya mengatasi penindasan namun juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat juga semakin meningkat. Sinergi kebijakan publik dan tata kelola yang baik memainkan peran penting dalam menyusun dan menerapkan strategi-strategi ini. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dapat bekerja sama untuk melindungi warga negara dari penindasan
Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka kerja yang digunakan pemerintah untuk menetapkan peraturan, regulasi, dan program untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Terkait dengan perundungan, kebijakan publik yang efektif harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Di sisi lain, tata kelola yang baik mengacu pada proses dan keputusan yang membentuk cara kekuasaan dijalankan dalam masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ada pun beberapa Fungsi Utama Kebijakan Publik dalam Melindungi Warga Negara
1. Menetapkan Kerangka Hukum: Kebijakan publik dapat menciptakan undang-undang yang secara khusus menyasar perilaku penindasan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para korban.
2. Mengalokasikan Sumber Daya: Dapat mengarahkan pendanaan dan sumber daya ke program yang ditujukan untuk pencegahan, pendidikan, dan dukungan bagi para korban.
3. Memfasilitasi Pendidikan dan Kesadaran: Kebijakan dapat mendorong kampanye yang mendidik masyarakat tentang dampak penindasan dan mendorong budaya saling menghormati dan inklusivitas
Selain memiliki fungsi utama Good Governance juga memiliki Prinsip Tata Kelola yang Baik untuk Implementasi Kebijakan yang Efektif. Tata kelola yang baik meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui prinsip-prinsip inti:
1. Transparansi: Memastikan proses pembuatan kebijakan terbuka, memungkinkan masyarakat memahami keputusan dan terlibat dalam wacana.
2. Akuntabilitas: Pejabat dan lembaga bertanggung jawab atas tindakan mereka, menumbuhkan kepercayaan pada sistem yang dirancang untuk melindungi warga negara.
3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan memungkinkan adanya beragam perspektif dan mendorong kebijakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketika prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan publik yang bertujuan untuk memerangi penindasan, prinsip-prinsip ini akan menciptakan strategi yang lebih responsif dan efektif. Mengatasi bullying memerlukan pendekatan multi-sisi yang mengintegrasikan upaya dari berbagai sektor, terutama pendidikan, hukum, dan kesehatan.
A. Sektor Pendidikan
