Basuki Tjahya Purnama, atau lebih dikenal dengan nama Ahok, siapa tak kenal? Namanya mencuat ketika didapuk sebagai pendamping Jokowi menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta 2014. Menjadi wakil gubernur, Ahok diberi ruang yang cukup besar untuk terjun langsung ke lapangan. Sikapnya yang tegas, omongan yang lugas bahkan cenderung kebablasan inilah yang membuat nama Ahok semakin menjadi buah bibir.
Mantan Bupati Belitung dan mantan anggota Komisi II DPR RI ini terus meroket setelah menggantikan Jokowi, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sepak terjangnya memimpin Jakarta menuai kontroversi. Gaya komunikasi Ahok sudah melewati batas-batas etika dan kesopanan saat berhadapan dengan rakyat.
Dalam kontroversi Ahok, kita patut melihat kedewasaan masyarakat Jakarta yang tidak luas mengangkat isu SARA dibalik kepemimpinannya. Ya, Ahok. Gubernur keturunan Etnis Tionghoa beragama Kristen ini kerap didemo, dituduh korupsi dan dikatakan Pemimpin Kafir oleh beberapa ormas keagamaan. Namun, dibalik kehebohan demonstrasi yang mencoba-menarik-narik konflik SARA, masyarakat merespon dengan santai, seakan ingin menunjukkan bahwa isu SARA tidak mempan lagi digulirkan saat ini. Alhasil, konflik SARA gagal dihembuskan sementara nama Ahok tetap berkibar. Nilai positif yang patut kita syukuri bersama ditengan kisruh kebijakan Ahok akhir-akhir ini.
Namun, nilai positif ini mulai menurun ketika Ahok berada di atas angin dengan menebar kontroversi atas kebijakan-kebijakannya, terutama penertiban lahan. Beberapa kali Ahok menolak berdialog dengan warga di lahan yang digusur. Bahkan Ahok seringkali menyalahkan warga atas kebijakan yang diambilnya.
Lieus Shungkharisma, tokoh masyarakat keturunan Tionghoa mengaku risau dengan gaya kepemimpinan Ahok. Lieus mengatakan sejak peristiwa penggusuran di Kampung Pulo, warga Tionghoa di Jakarta sangat khawatir keberadaan Gubernur Ahok memicu berbagai kekerasan di ibukota. Selain sering mengumbar sumpah serapah, menurut Lieus Ahok juga dinilai menebarkan permusuhan, caci maki serta berperilaku kasar.
Berkali-kali media memperlihatkan sikap otoriter dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada warga Jakarta yang datang mengeluh padanya. Misalnya saja ketika ibu Sri mengeluhkan potongan 10% dari KJP anaknya, Ahok menyambutnya dengan mengatakan ibu Sri seorang maling.
Juga ketika keluhan warga Kalijodo yang menempati rusun Pulo Gebang dan Marunda yang tidak layak. Ahok membalas dengan mengatakan penghuni rusun manja dan meminta fasilitas yang mewah. Ahok pun bilang sudah ada fasilitas seperti fasilitas untuk orang kaya.
Yang terakhir tak kalah serunya. Ketika Ahok memutuskan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur partai politik. Sontak reaksi warga yang mendukungnya berbalik arah. Ramai di media sosial seperti twitter membuat tagar #BalikinKTPGue sebagai reaksi kemarahan atas keputusan Ahok ini. Ahok dianggap telah mengkhianati harapan para pendukungnya untuk maju melalui jalur independen.
Namun apa balasan Ahok? Dengan santainya Ahok mengatakan "KTP masih di rumah dia kok, apa yang mesti dibalikin? Dari dulu juga dibalikin, fotokopi doang kan.”
Pernyataan demi pernyataan Ahok ini sungguh membuat jurang pemimpin dan rakyatnya makin lebar.
Ahok telah out of track dalam menjalankan kepemimpinannya. Bukan lagi sekedar mengubah kesadaran warga, tetapi memposisikan diri sebagai orang yang paling berkuasa di Jakarta. Bahkan jika Ahok terus menerus mempertahankan sikap otoriter dan arogansinya, bisa memicu konflik yang lebih besar; konflik SARA.
