Dinamika politik Indonesia bisa diukur dari dan dengan menggunakan berbagai variable. Salah satunya adalah melalui survei. Sejumlah lembaga survei di Indonesia memang kerap dipertanyakan keabsahan kerja dan independensinya. Kabarnya ada lembaga yang melakukan survei berdasarkan pesanan. Lantas, survei pun cenderung mengakomodir kepentingan dan keinginan pihak pemesan.
Namun, dengan persepsi kurang bagus yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya tersebut, kita tidak bisa menampik fakta bahwa persepsi masyarakat yang menjadi responden relatif menjadi representasi penilaian publik. Hal tersebut berlaku untuk kasil survei yang baru saja dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Dalam survei LSI yang melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi di Indonesia, dukungan untuk Golkar 18,9 persen, PDIP 14,2 persen, dan Partai Demokrat 13,7 persen. Survei ini dilakukan pada periode 21 Januari 2011 hingga 2 Februari 2012. Ini untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 Partai Demokrat jeblok berada di bawah Partai Golkar dan PDIP (Kompas.com, 5/2/2012, baca di sini).
Yang menarik adalah penilaian Burhanuddin Muhtadi selaku peneliti LSI. Sebagaimana dirilis Kompas.com, menurutnya "tren politik dan dukungan yang berubah disebabkan masyarakat saat ini pintar dalam menganalisis masalah yang terjadi" (baca di sini). Benarkah alasan yang diungkapkan LSI ini? Apa betul karena masyarakat kita pintar menganalisa dinamika politik yang ada?
Mungkin kalau kita tidak telisik lebih jauh, sepintas lalu penilaian LSI valid dan dianggap benar saja. Tapi menurut saya cukup meragukan. Patut untuk dipertanyakan. Apalagi di balik penilaian tersebut, tersembunyi anggapan samar-samar yang menempatkan masyarakat (seolah-olah) sebagai orang-orang yang tidak mampu menganalisa.
Saya kira, faktor yang paling menentukan penilaian masyarakat tidak pertama-tama merujuk kepada kemampuan mereka untuk menganalisa, tetapi justru kepada pemberitaan media yang begitu masif mengenai kiprah partai politik saat ini. Hal ini dibarengi oleh akses media yang sudah dengan begitu mudah diperoleh dan dijangkau oleh masyarakat.
Apalagi dalam laporannya, LSI menilai bahwa mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menyeret sejumlah elite partai menjadi elemen yang menentukan menurunnya dukungan terhadap Partai Demokrat. Saya kira, tanpa kemampuan analisa yang mumpuni, masyarakat bisa dengan mudah menilainya.
Kita berharap, media sebagai salah satu penyokong pendemokrasian demokrasi, semakin mampu memberitakan kondisi objektif dan faktual dinamika politik di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan itu menjadi rujukan penting bagi rakyat sehingga mampu memillih partai dan elite politik yang benar dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, media dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan tidak kebablasan.
Kunjungi Informasi Proyek "Pojok Baca Rangkat": klik di sini
