Setelah kontroversi soal renovasi toilet seharga Rp 2 miliar, kini DPR jadi sasaran kritik atas renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menghabiskan dana Rp 20 miliar lebih.
Seperti yang kita ketahui, Banggar dipersepsikan dan diduga sebagai lahan empuk bagi tindakan koruptif DPR. Persepsi dan dugaan ini bahkan diamini oleh beberapa anggota dewan.
Yang mengherankan, anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku tak tahu soal renovasi ini (baca di sini). Ini senada dengan pengakuan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo (baca di sini)
Ini kontras dengan pernyataan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Menurutnya renovasi ruang rapat Banggar merupakan pesanan anggota Banggar DPR (baca di sini).
Pihak Setjen juga mengaku, renovasi ini sudah dikomunikasikan dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang diketuai oleh Marzuki Alie. Tapi anehnya, Marzuki bersikap seolah-olah cuci tangan.
"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," begitu kata Marzuki sebegaimana dikutip Kompas.com (baca di sini). Lho, kok sikap seorang Ketua DPR seperti ini?
Lantas, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Masih simpang siur. Kabarnya, sebagian besar anggota DPR memang tidak tahu soal renovasi ini. Kalau BURT memang harus tahu dan pasti tau.
Jadi, Marzuki Alie sebagai Ketua BURT pasti tau. Tapi sayangnya, dia bersikap seolah-olah tak tau dan tampak melemparkan tanggung jawab kepada pikak Sekjen DPR. Ini jelas menjadi preseden buruk dari seorang pemimpin lembaga yang terhormat.
Pesan penting lain dari persoalan ini adalah macetnya aliran komunikasi antara lini di DPR. Sikap saling tuding dan bantah membantah antar anggota DPR sudah memperlihatkan hal ini. Ini berdampak langsung bagi citra DPR yang semakin buruk. Potret buram ini entah sampai kapan baru bisa pergi menjauh dari Senayan.
