Mengukur Usaha Oxfam Menyelamatkan Hidup Masyarakat Korban Perang Suriah

Data terbaru yang diambil dari situs resmi Oxfam sendiri menjabarkan bahwa lebih dari setengah populasi Suriah melarikan diri dari negara mereka, lebih dari 13 juta wanita, pria, dan anak-anak masih membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, Oxfam secara maksimal dan optimal telah menyalurkan bantuan kepada 1,5 juta warga Suriah yang tersebar di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Masih ada separuh target yang harus segera tercapai. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan ialah penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, mendistribusikan pakaian, popok bayi, sabun, bumbu-bumbu dapur, dan barang-barang kebutuhan wanita, serta mengakomodasi kebutuhan ketahanan pangan, tempat tinggal, pelatihan dan pengembangan diri bagi wanita dan pria, dan uang-uang tunjangan untuk mengadakan kegiatan.  

Lebih jauh, Oxfam mewakilkan utusannya kepada Daniel Gorevan selaku direktur Lembaga kemanusiaan Oxfam Suriah menyatakan bahwa negara-negara teluk yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seharusnya mampu mengambil peran siginifikan untuk menekan angka pengungsi yang terabaikan dengan memberikan lebih banyak dan lebih luas ruang kehidupan bagi mereka. Sebaliknya, menurut informasi yang didapat oleh seorang wartawan UEA Sultan Sooud al-Qassemi, negara-negara Arab cenderung enggan untuk menerima orang-orang Suriah masuk ke dalam teritori mereka disebabkan akan membawa ancaman keamanan turut masuk ke dalam wilayah mereka. Sebagai gantinya, negara Arab seperti Saudi Arabia menggelontorkan dana sebesar 700 juta USD untuk kemah-kemah penyintas dan hanya memberikan izin resmi 100 ribu pengungsi Suriah (Tsani, 2016). Tentu, jika menyoroti sokongan tempat tinggal bagi pengungsi yang hanya tersedia 100 ribu kuota, bilangan ini masih kecil dan belum mampu menjangkau korban sipil lainnya.

Pada level universal, Oxfam berhasil menyelesaikan laporan kritisnya terhadap kegagalan badan keamanan PBB (UNSC) untuk mengatasi krisis kemanusian Suriah yang tidak kunjung selesai, alih-alih angka pengungsi berkurang, jutaan orang masih terlantar, akses kemanusiaan malah berkurang, dan jumlah orang yang terbunuh semakin bertambah ribuan kali. Laporan kritis berjudul "Failing Syria" mencatatkan penilaian sejauh apa dan sesignifikan apa usaha yang telah dilakukan UNSC menyelesaikan huru-hara di negara pimpinan Bashar Al-Asaad tersebut. Ternyata, dari 4 indikator yang telah ditentukan, hanya satu yang mendapat nilai D dan sisanya tidak ada lagi nilai lebih baik selain pantas mendapatkan nilai F. Indikator ;pertama' perlindungan warga sipil mendapat nilai F, indikator kedua; akses kemanusiaan dan komunitas yang terkepung menyandang nilai D. indikator ketiga; kontribusi internasional kepada respon humaniter bernilai F, dan indikator terakhir: perkembangan politik memperoleh skor F (Martin Hartberg, 2015). 

Di akhir laporan, Oxfam menyuarakan agar UNSC beserta negara anggota yang berada di bawahnya, baik anggota tetap maupun tidak tetap mengambil langkah praktis dan lebih aktif lagi. Sebagai aktor yang mempunyai pengaruh besar, negara anggota UNSC seharusnya menggunakan pengaruh dan sumber finansialnya untuk mengajak negara-negara lain turut membantu menyelesaian krisis, memperingati pihak-pihak terlibat untuk segera menyudai pertikaian, hambatan bantuan yang disengaja harus segera dihentikan, dan impunitas yang masih melekat pada beberapa aktor harus segera diakhiri. Semua hal ini tidak lain bertujuan untuk mengaktualkan harapan silent majority masyarakat Suriah yakni memiliki tempat untuk hidup yang adil, aman, damai, dan berkelanjutan di negara mereka.

Oxfam dalam perjuangannya memberikan bantuan kemanusiaan terbaik berkomitmen untuk terus mengawal masyarakat sipil yang rentan sebagai korban terdampak dari perang sipil yang terjadi antara kelompok oposisi dan pihak pemerintah. Tanggung jawab untuk membantu sisi advokasi, humaniter, finansial, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya tidak akan usai hingga rakyat Suriah bisa kembali menjalankan hidupnya dengan normal. Perjuangan yang masih berlanjut, tidak terasa hanpir 9 tahun sudah konflik di Suriah belum menemukan titik terang dan rakyat Suriah masih bertebaran, berceceran di sepanjang garis-garis perbatasan negara untuk mencari tempat berlindung. 

Di antara mereka secara harfiah bercebur ke laut untuk menyeberang ke pulau seberang dengan harapan dapat melanjutkan hidup, di antara mereka juga masih ada yang kuat bertahan di dalam negeri, walau tiada hari tanpa dentuman dan ancaman bom yang terus menemani.  Potongan skenario nyata inilah yang terus menjadi suntikan kuat para volunter dan petugas Oxfam agar tidak berhenti membantu sesama manusia dalam masa-masa krisis seperti ini.

Berstatus sebagai organisasi non-pemerintahan internasional (INGO) memudahkan mobilitas Oxfam untuk bisa menggaet banyak partner, mitra, dan pihak guna mencapai tujuan utama Oxfam. Sebaliknya, Oxfam memang akan mengalami banyak kendala jika hanya bergerak sendiri. Sudah menjadi salah satu ciri kelompok penekan bahwa semakin banyak dia membawa sekutu dalam pergerakan, maka semakin memudahkan dia untuk menjalankan misinya. Maka tak tanggung-tanggung, Oxfam lebih menekankan mitra kerjanya dengan instansi non-negara, selain juga meletakkan markas-markas perwakilan di hampir setiap benua di 67 negara. Kerjasama Oxfam dalam menuntaskan situasi darurat di Suriah meliputi kemitraannya dengan aktor individual, nasional, regional, dan internasional. Dalam bekerja, diperkirakan Oxfam memiliki 3500 sekutu yang tersebar di 96 negara. Setidaknya, mitra Oxfam ketika bertugas di Suriah yakni bersama Amnesty International, Human Right Watch, Unilever dan ICRC.

Picture by: ReliefWeb

Oleh karena itu, Oxfam melakukan penekanan kepada negara dan organisasi negara (IGO) tentu sudah melalui pertimbangan yang matang, karena dirinya memiliki banyak instansi kemanusiaan yang berdiri dalam barisannya, siap memberikan dukungan secara praktis, teknis, dan dinamis. Termasuk laporan yang menggarisbawahi kecacatan PBB mengurusi krisis Suriah yang berjudul "Failing Syria" merupakan tindakan berani dari Oxfam untuk melontarkan pandangan kritis dan anti-mainstream terhadap kinerja organisasi yang ditukangi oleh dunia (negara-negara besar). 

Tidak cukup di PBB, Oxfam juga menggugat Organisasi Kerjasama Negara Islam yang terhimpun dalam OKI. Dua tindakan vokal ini memang patut dan sudah sewajarnya diinisiasi oleh NGO. Bermula dari aksi-aksi yang dilakukan melalui jalur resmi seperti ini, ia bisa menginspirasi akltivis-aktivis kemanusiaan yang lain, menghadirkan secercah harapan bagi para penyintas Suriah, dan menggugah sikap pemimpin dunia untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya.

Untuk itu semua, saya telah memikirkan dan meyakini bahwa rekomendasi saya selanjutnya kepada organisasi Oxfam ada baiknya untuk dijalankan sebagai langkah baru atas nama perjuangan untuk kemanusiaan. Oxfam yang lahir dari rahim Inggris raya sudah sepatutnya mempertimbangkan Inggris untuk memasukkan negaranya ke dalam salah satu daftar kandidat negara mediator, untuk menengahi pertikaian di negara Suriah. Mengingat Inggris juga termasuk ke dalam salah satu pemegang hak veto PBB, Inggris punya otoritas lebih dan memiliki akses luar biasa di PBB. Sebagai negara besar dan sudah diketahui dunia mempunyai reputasi yang bagus, Inggris berpeluang besar mampu mendamaikan pihak-pihak yang berperang di Suriah melalui asistensi Oxfam tentunya. Kerjasama negara dan NGO di lapangan akan memberikan dampak yang berbeda dari sebelumnya. Agar ini bisa terwujud, harus diawali oleh pihak Inggris sendiri yang diwakilkan oleh Oxfam melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak yang terlibat. Tiada motiv yang paling tinggi lagi untuk Inggris untuk mulai ambil bagian di perang saudara Suriah kecuali atas dasar Responsibility to Protect. Adapun keuntungan-keuntungan lain yang bersifat materi yang kiranya akan didapat, seyogyanya akan kembali lagi ke perputaran pendanaan organisasi-organisasi kemanusiaan yang terdaftar resmi di negara persemakmuran itu.