Hubungan diplomatis yang sehat antara Indonesia dan Thailand ini juga diwujudkan dengan ucapan terima kasih yang disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Thailand bagi Indonesia melalui Duta Besar Rachmat Budiman atas program kegiatan vaksinasi bagi seluruh Warga Negara Thailand yang berada di Indonesia khususnya para Diplomat dan Staf Kedutaan Besar Thailand yang dilakukan di Jakarta (Kemlu RI, 2021). Begitu juga sebaliknya, perwakilan Duta Besar Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas program vaksinasi yang dilakukan untuk WNI yang tinggal di Thailand termasuk Korps Diplomatik KBRI Bangkok beserta setiap anggota keluarganya. Dari program vaksinasi yang dilakukan ini diharapkan pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi di setiap negara.
Dari berbagai bidang kegiatan kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Thailand tersebut, aspek yang paling diprioritaskan yakni pada upaya memperkuat kerja sama pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan antara Duta Besar RI di Thailand Rachmat Budiman, Gubernur Provinsi Phuket Narong Wunsiew, Gubernur Provinsi Krabi Prasit Osathanon dan Wakil Gubernur Surat Thani Damri Bunching pada rangkaian kunjungan kerja 1-4 November 2021 (Kemlu RI, 2021). Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan Thailand mengenai masuknya Indonesia pada daftar 63 negara yang dapat memasuki Thailand tanpa karantina per tanggal 1 November 2021 (Kemlu RI, 2021).
Diterapkannya kebijakan ini ditujukan untuk membuka peluang kunjungan wisatawan Indonesia ke Thailand sebagai upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Thailand. Selain itu juga demi mendorong kegiatan kerja sama bilateral di bidang lain seperti ekonomi perdagangan dan jasa transportasi pada kedua negara. Pada pertemuan ini Duta Besar RI, Rachmat Budiman juga turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Phuket Sandbox, Samui Plus, dan 7+7 Extension sebagai upaya Thailand dalam menghidupkan kembali sektor pariwisatanya di masa pandemic Covid-19. Dengan adanya program ini, kegiatan bisnis pariwisata pada provinsi Phuket, Krabi, dan Surat Thani dinilai semakin membaik dan diharapkan dapat pulih dalam waktu dekat.
Pada kesempatan yang sama Duta Besar RI Rachmat Budiman juga menyampaikan beberapa informasi mengenai kebijakan pembukaan kembali Pulau Bali dan Kepulauan Riau bagi wisatawan asing dari 19 Negara yang telah dikeluarkan Indonesia sejak 14 Oktober 2021. Namun, kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pariwisata Thailand. Dimana pemerintah Indonesia masih menetapkan peraturan karantina 14 hari bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Berkaitan dengan hal ini juga dibahas mengenai persiapan antara Indonesia dan Thailand untuk membentuk berbagai inisiatif kerja demi peningkatan sektor pariwisata seperti halnya rencana konektifitas pariwisata Provinsi Phuket Thailand dengan Provinsi Bali Indonesia.
Dari berbagai contoh kegiatan kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Thailand diatas, jika dilihat melalui sudut pandang Teori Liberalisme maka dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut sama-sama bertindak secara rasional demi kepentingan bersama (The shared rational-actor assumption). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia dan Thailand menjadi dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar pada kawasan Asia Tenggara, hal ini yang membuat kedua negara tersebut kemudian terdorong untuk saling bekerja sama dalam memperbaiki kondisi perekonomian baik pada negaranya sendiri maupun kawasan. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip pengendalian diri dan berbagi kepentingan (The self-restraint assumption). Dimana kerja sama ekonomi ini juga tidak hanya melibatkan aktor negara (NGO) tetapi juga perusahaan multinasional (MNC) yang bertindak sebagai investor maupun pelaku bisnis pada kedua negara tersebut (The state and the non-state actors assumption).
Selain itu, dari hubungan kerja sama antara Negara Indonesia dan Thailand selama ini dapat dilihat bahwa kedua negara tersebut menerapkan prinsip pengendalian diri yang memungkinkan negara dapat terlibat dalam tindakan kolaboratif dan kerja sama (The Self-restraint for collaborative and cooperative assumption) serta prinsip kerja sama atas dasar kepentingan bersama (The Mutual-cooperative assumption). Hal ini terwujud pada setiap kebijakan yang disepakati oleh kedua negara tersebut yang selalu mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama yakni menangani pandemi Covid-19, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kemajuan infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan, menjaga stabilitas keamanan kawasan, dan menjadikan Indonesia dan Thailand menjadi negara yang semakin maju.
Alasan penulis untuk mengangkat topik mengenai hubungan diplomasi dan kerja sama antara Indonesia dan Thailand ini karena penulis ingin membagikan informasi seputar hubungan dari kedua negara tersebut yang masih jarang diketahui publik. Selain itu, penulis merasa bahwa selama ini masih belum banyak orang yang tertarik untuk membahas isu seputar hubungan kerja sama antara kedua negara tersebut dan sebagian besar orang cenderung lebih suka untuk membahas topik-topik yang sedang ramai diperbincangkan seperti halnya konflik-konflik atau isu-isu yang sedang terjadi pada negara tertentu. Penulis juga memilih untuk melakukan analisa menggunakan Teori Liberalisme karena penulis menganggap bahwa hubungan kerja sama antara Indonesia dan Thailand telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan asumsi dasar teori tersebut.
