Permasalahan minyak goreng akhir-akhir ini kerap ramai diperbincangkan masyarakat, lantaran harga yang ditawarkan melambung tinggi dan mengakibatkan warga masyarakat mengeluh. Peningkatan harga tersebut membuat para pedagang yang memerlukan minyak goreng sebagai bahan dasar komersialnya menjadi ragu untuk membeli minyak goreng tersebut. Keluhan dilontarkan banyak masyarakat, seperti salah satu pedagang telur gulung yang mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Kenaikan harga yang mencekik juga menambah kesulitannya dalam memperoleh minyak tersebut. dikutip dari Republika co.id seorang pedagang tersebut mengeluh dengan mengatakan, "Ya, mau harga mahal juga mau gimana lagi namanya butuh, ya dibeli saja, nggak ada lagi pilihan. Meski mahal kalau tidak ada opsi lain pasti dibeli," jelasnya dalam Republika co.id (17 Maret 2022).
Krisis minyak goreng yang melanda bangsa ini tidak hanya pasal ekspor saja. Namun, juga disebabkan karena penimbunan komoditas yang dilakukan para pedagang pasar tradisional. Kelangkaan minyak goreng saat ini memicu ulah para pedagang curang untuk menimbun minyak goreng. Beberapa waktu lalu, ditemukan sebuah perusahaan di Deli Serdang Sumatra Utara, tengah menimbun sebesar 1,1 juta liter minyak goreng. Terungkap pemilik perusahaan minyak tersebut ialah orang terkaya di Sumatra utara, yakni Salim Group. Penemuan itu disampaikan oleh Gubernur Sumatra utara, Edy Rahmayadi. Temuan itu membuat masyarakat geram lantaran tidak disangka perusahaan tersebut termasuk ke dalam perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Penimbunan minyak itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk memproses hukum sebagai efek jera agar tidak bermain-main di atas penderitaan rakyat
Merespon persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai. Jokowi melarang Ekspor minyak goreng serta bahan baku minyak sawit, mulai tanggal 28 April 2022. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini justru menuai kritikan dari sejumlah ekonom. Direktur Ekonom Celios mengatakan bahwa kebijakan baru ini sama halnya mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus batu bara , Januari 2022. Direktur Celios Bhima Yudisthira Adhinegara mengatakan, “Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO crude palm oil (CPO) 20%. Selain DMO, pemerintah juga harus menggunakan HET di minyak goreng kemasan dan pengawan yang benar, jangan pakai suap.” Ungkap Bhima dikutip dari Solopos.com (22 April 2022).
Presiden mengambil langkah tegas dengan upaya memberhentikan ekspor minyak ke luar negeri. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.” Ungkap Presiden Jokowi dalam Kanal Youtube KompasTv pada (26 April 2022). Strategi ini malah membawa banyak dampak negative dalam sector perdagangan ekspor. Kebijakan ini dapat menghilangkan devisa milyaran dollar, Bhima Yudisthira mengatakan “Resiko menghilangkan devisa sampai 3 milyar US dollar dalam satu bulan, apabila diterapkan pada bulan mei ke depan.” Jelasnya dalam Youtube KompasTv pada (26 April 2022). Upaya memberhentikan Ekspor ini ditujukan untuk mengendalikan harga minyak goreng dalam negeri. Dilihat dari jangka pendek, usaha kebijakan ini sangat berdampak. Lantaran ketika Ekspor di luar negeri dihentikan, otomatis para produsen akan menjual ke dalam negeri, dan mengakibatkan supplier bertambah banyak dan otomatis harga menurun.
Dilain sisi, pelarangan ekspor CPO Indonesia merupakan sebuah pukulan besar bagi pasokan minyak goreng dunia. Pelarangan tersebut dimulai pada 28 April 2022 hingga waktu yang akan ditentukan. Pasokan minyak yang terbatas akan mengakibatkan harga melonjak dan memperburuk inflasi bahan pangan dan kosmetik. Pelarangan ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi beberapa negara berkembang, seperti india. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak sawit akan merasakan kesulitan. Presiden Asosiasi Ekstraktor Pelarut India dan Kelompok Perdagangan Minyak Nabati Atul Chaturvedi, sangat terkejut dengan keputusan Indonesia.
“kami tidak mengharapkan larangan seperti ini,”Ungkap Atul Chaturvedi dikutip dari Bisnis.com pada (23 April 2022
Kebijakan ini membuat konsumen dunia gelapan dalam menangani permasalahan minyak di negara-masing-masing.
