Gubernur dan DPR “Berapangku Tangan?“

Jambi-Menteri Dalam Negeri dan Menteri KLH dan Kehutanan diminta untuk turun tangan, guna menyelesaikan sengketa Tapal batas wilayah, antara Kota Jambi dengan Kabupaten muaro jambi. selama dua tahun terakhir 2015, belum berhasil dituntaskan. Sementara Gubener nur dan DPR berpangku tangan.

Pada tahun 2013, Dirjen PUM melakukan pengukuran ualang, tentang tapal batas wilayah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan jasa salah satu Konsul tan pemetaan. Akhirnya menetapkan bahwa, luas Kota Jambi 16.850 hektar. Hal ini ditolak oleh Walikota Jambi Syarif Fasha. Alasannya, pengukuran luas wilayah itu tidak sesuai deng an fakta yang ada.

Walikota Jambi Syarif Fasha bersikeras dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Alasannya, Jumlah luas Kota Jambi, sebenarnya berjumlah 205,38 km2. atau setara dengan 20.500 hek tar lebih. “Pemkot Jambi menggugat lahan yang menyusut ini, mempunyai dasar. Bukan mengada-adah,” jelas Syarif Fasha kepada Majalah Forum, di ruang kerjanya Senin (23/3-2015.)

Kasubag Pertanahan dan Perbatasan Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi. Rahmad juga mengakui bahwa, luas wilayah Kota Jambi telah terjadi pergeseran, khususnya pada Kecam atan Kotabaru, dan di Kecamatan Danau Teluk, serta di Kecamatan Pelayangan, dalam kur un waktu selama dua tahun, sejak tahun 2011 sampai tahun 2013.

Kota Jambi terdiri dari 8 kecamatan; Yakni Kecamatan 1. Kota Baru 77,78 Km, 2. Jambi Sela tan 34,07 Km, 3. Jelutung 7,92 Km, 4. Pasar Jambi 4,02 Km, 5. Telanaipura 30,39 Km, 6. Danau Teluk 15,70 Km, 7. Pelayangan 15,29 Km, 8. Jambi Timur 20,21 Km. Total 205,38 Km. Secara geografis wilayah Kota Jambi berba tasan sebelah Utara : Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah Selatan : Kabupaten Muaro Jambi, sebelah Timur : Kabupaten Muaro Jambi, sebelah Barat : Kabupaten Muaro Jambi.
Walikota Jambi meminta luas wilayahnya ditambah, untuk pemekaran, selain mengembali kan luas lahan tanah yang berkurang itu. Mengingat Kepadatan penduduk di Kota Jambi kian meningkat. Dicontohkan, pertumbuhan Pembangunan di Kota Jambi, pada tahun 2000 jumlah penduduknya hanya 379.168 orang. Namun dari Hasil sensus kependudukan, pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan, mencapai 529.118 Orang.

Dengan demikian berarti, dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi pertambahan pendu duk Kota Jambi yang cukup besar, dan perlu segra mendapat perhatian dari Pemerintah, untuk dilakukannya pemekaran, demi kesejahtraan penduduk dan lingkungan hidup. Dalamhal ini, tentunya Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur) Hasan Basri Agus (HBA) yang harus turun tangan, guna penyelesaiannya, dan kemudian diteruskan Ke Depdagri.

Melihat dari dekat Keca matan Kota Baru, memilik 10 Kelurahan ; Kelura han/Desa Rawa Sari, Kelurahan/Desa Simpang Tiga Sipin, Kelurahan/Desa Suka Karya, Kelurahan/Desa Kenali Asam Atas, Kelu rahan/Desa Kenali Asam Bawah, Kelurahan/Desa Paal Lima, Kelurahan/Desa Bagan Pete, Kelurahan/Desa Beliung Patah, Kelurahan/Desa Kenali Besar, Kelurahan/Desa Mayang Mangurai.

Kecamatan Jambi Selatan memiliki 9 Kelurahan; Kelu rahan/Desa Wijaya Pura, Kelura han/Desa Pakuan Baru, Kelurahan/Desa The Hok, Kelura han/Desa Eka Jaya, Kelurahan /Desa Lingkar Selatan, Kelurahan /Desa Paal Merah, Kelura han/Desa Pasir Putih, Kelura han/Desa Talang Bakung, Kelurahan/ Desa Tambak Sari.Kecamatan Jelutung, memiliki 7 Kelurahan ; Kelurahan/Desa Talang Jauh, Kelurahan /Desa Cempaka Putih, Kelurahan/ Desa Lebak Bandung, Kelurahan/Desa Payo Lebar, Kelu rahan/Desa Jelutung, Kelurahan /Desa Handil Jaya, Kelurahan/Desa Kebun Handil.

Kecamatan Pasar Jambi, memiliki 4 Kelurahan ; Kelurahan/Desa Orang Kayo Hitam, Kelu rahan /Desa Beringin, Kelurahan/Desa Pasar Jambi, Kelurahan/Desa Sungai Asam. Kecam atan Telanaipura, memiliki 11 Kelurahan ; Kelurahan/Desa Legok, Kelurahan/Desa Murni, Kelurahan/Desa Solok Sipin, Kelurahan/Desa Sungai Putri, Kelurahan/Desa Telanai pura, Kelurahan/Desa Buluran Kenali, Kelurahan/Desa Teluk Kenali, Kelurahan/Desa Peny engat Rendah, Kelurahan/Desa Simpang Empat Sipin, Kelurahan/Desa Pematang Sulur, Kelurahan/Desa Selamat.

Kecamatan Danau Teluk. Memiliki 5 Kelurahan; Kelurahan/Desa Ulu Gedong, Kelura han/Desa Olak Kemang, Kelurahan/Desa Tanjung Pasir, Kelurahan/Desa Tanjung Raden, Kelurahan/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Pelayangan, memiliki 6 Kelurahan ; Kelurahan/Desa Arab Melayu, Kelura han/Desa Mudung Laut, Kelurahan/Desa Jelmu, Kelurahan/Desa Tengah, Kelurahan/Desa Tahtul Yaman, Kelura han/Desa Tanjung Johor.

Di Kecamatan Jambi Timur, memiliki 10 Kelurahan; Kelurahan/Desa Kasang, Kelurahan/ Desa Kasa ng Jaya, Kelurahan/Desa Talang Banjar, Kelurahan/Desa Rajawali, Kelurahan/ Desa Sulan Jana, Kelurah an/Desa Budiman, Kelurahan/Desa Tanjung Pinang, Kelurahan/ Desa Tanjung Sari, Kelurahan/Desa Payo Selincah/Silincah, Kelurahan/Desa Sijenjang (Sijinjang).

Kondisi Geografis dan Adminstratif Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara res mi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pus at Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabu ng Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

14276136651486585578
Secara Administratif. Kabupaten Muaro Jambi sampai tahun 2012, terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan. Jambi Luar Kota, Mestong, Sekernan, Muaro Sebo, Kumpe, Kumpe Ulu, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Taman Rajo, Sungai Bahar Utara, Sungai Bahar Selatan. 5 Kelurahan, dan 146 Desa. Kalaupun Kabupaten ini memberikan kebijakan, untuk pemekaran kota Jambi. Bukanlah berarti menciutkan wilayah Muaro Jambi yang begitu luas dan banyak yang belum tergarap, oleh penduduk Kabupaten Muaro Jambi.

Tanpa campur tangan Gubernur, DPRD dan Mendagri, serta Menteri KLH dan Kehutanan, masalah sengketa tapal batas ini, tentu tidak berkesudahan, dan pada akhirnya akan menimbul kan dampak yang tidak diinginkan. Demikian laporan dari Jambi.(Djohan)