Mohon tunggu...
Regina Ayu
Regina Ayu Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa

I'm an explorer

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kalau Rindu Kegiatan Luring, Penyelesaian Konflik Ini Merupakan Langkah yang Penting

18 Desember 2020   02:04 Diperbarui: 18 Desember 2020   02:09 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Bekerja bersama dalam tindakan yang relevan secara sosial juga dapat membangun sebuah ikatan relasi yang erat yang tanpa disadari bisa meminimalisir ternyadinya konflik, dan ketika terjadi suatu konflik dapat segera diselesaikan dengan langkah yang baik dan benar.

Konflik dalam hal ini termasuk dalam konflik nyata, di mana pemicunya adalah ego dan perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk tetap beraktivitas, namun ternyata mereka mengabaikan protokol kesehatan dalam usahanya. 

Para pelaku usaha ini tidak bisa memprediksi dan mengatur jumlah pelanggan yang datang, sehingga aturan menjaga jarak juga tidak diterapkan. Kemudian tidak sedikit juga yang tidak mengenakan masker sebagai langkah kecil yang bisa mencegah penyebaran virus.

Terdapat lima manajemen konflik dalam komunikasi antarbudaya (mis., Rahim 2002, Ting Toomey, 2005). Pertama, menghindari, di mana konflik yang ada akan dihindari dengan tidak menanggapinya. Kedua, mengakomodasi atau menghasilkan, dengan menyerahkan tuntutan kepada pihak lain. Ketiga, bersaing atau mendominasi, di mana akan ada satu pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang satu akan mengalami kekalahan. Keempat, kolaborasi dengan langkah win win solution supaya mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan kedua pihak. Kelima, penyelesaian konflik dengan berkompromi di mana melibatkan proses kolaborasi dan sedikit persaingan untuk menemukan solusi dan jalan keluar dari sebuah konflik.

Pelanggaran protokol kesehatan yang banyak terjadi di kalangan pelaku usaha Kota Yogyakarta ini sebenarnya bukan sebuah bentuk pemberontakan, namun lebih kepada perbedaan tujuan kedua pihak. Pemerintah menyadari adanya kebutuhan para pelaku usaha dalam kehidupan perekonomian mereka, yang sebenarnya juga menunjang perekonomian Kota Yogyakarta. 

Namun, sangat disayangkan sikap abai terhadap protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh pemerintah untuk ditaati demi kebaikan bersama. Di sisi lain, para pelaku usaha juga meyadari bahwa protokol kesehatan adalah poin utama, namun mereka juga tidak bisa memprediksi, bahkan membatasi pelanggan yang datang.

Dalam kasus ini, manajemen konflik yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dan kompromi. Pihak pemerintah dan pihak pelaku usaha saling membantu dengan adanya proses preventif, seperti penyediaan fasilitas mencuci tangan. Namun, diperlukan juga adanya pembatasan pelanggan yang datang setiap waktunya, juga pembatasan jumlah pelanggan di setiap meja atau tempat tunggu. 

Kemudian, dengan adanya beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, maka pemerintah selalu melakukan pemantauan rutin melalui program Sapa Protokol Kesehatan. Ketika para pelaku usaha tidak mengindahkan ketentuan protokol kesehatan yang ada, dan mengabaikan usaha preventif di awal, pemerintah akan melakukan tindakan yaitu penutupan supaya adanya sanksi tidak hanya menjadi sebuah gertak sambal saja.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tribun Jogja menuturkan bahwa meskipun ada tuntutan ekonomi yang mengharuskan para pelaku usaha tetap membuka usahanya, kegiatan perekonomian yang berlangsung harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Jika terjadi pelanggaran, maka memang harus ada tindakan tegas dari pemerintah hingga kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, yaitu penutupan yang dilakukan melalui pihak Satpol PP Kota Yogyakarta.

Dari penyelesaian konflik yang dilakukan, tentu saja terdapat dampak negatif dan positif yang dialami. Dampak positif yang dapat ditemukan adalah protokol kesehatan tetap berjalan dan upaya pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19 bisa benar -- benar terlaksana. 

Namun, dampak negatif yang ditimbulkan adalah para pelaku usaha terancam usaha dan kehidupan perekonomiannya, serta bisa saja timbul penurunan kualitas hubungan antara masyarakat terutama para pelaku usaha dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha merasa tidak mendapatkan dukungan dan jalan untuk tetap memenuhi kebutuhannya di masa pandemi ini. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun