Mohon tunggu...
Rega Octora
Rega Octora Mohon Tunggu... wartawan lepas -

Seorang pemuda independent yang mencoba untuk membangun negeri,,, Jayalah Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik

Apakah Gerakan #2019GantiPresiden Murni Gerakan Politik?

3 September 2018   08:07 Diperbarui: 3 September 2018   08:26 385
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Fenomena munculnya Gerakan #2019GANTIPRESIDEN bukan lagi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Gerakan ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat baik itu dunia nyata maupun dunia maya. Perang status di dunia maya tak pernah luput dari kata Gerakan #2019GANTIPRESIDEN, cebong dan kampret dan lain sebagainya.

Berbagai aksi dilakukan dengan memanfaatkan moment-moment berkumpulnya massa untuk berdeklarasi, mulai dari  Car Free Day, konser musik, dan moment lainnya. Seolah -- olah mereka mencari panggung untuk berbicara. Lucunya semakin hari Gerakan #2019GANTIPRESIDEN  semakin massif terjadi sehingga memicu masyarakat yang selama ini memilih untuk diam menjadi geram dengan gerakan itu dan melakukan penolakan. Belum lama ini Gerakan #2019GANTIPRESIDEN ditolak di Pekanbaru dan Surabaya.

Dalam penolakan itu terlihat adanya oknum aparat dan isu adanya keberpihakan pun kembali diolah menjadi suatu isu yang seksi seolah-olah Gerakan #2019GANTIPRESIDEN adalah kelompok yang terdzalimi. Sehingga masyarakat telah lupa dan gelap mata, bahwa tujuan atau dibalik keterlibatan pihak  aparat dalam kegiatan itu adalah untuk mengamankan, bukan berarti mendukung kelompok yang kontra terhadap Gerakan #2019GANTIPRESIDEN.

Dengan isu adanya keberpihakan tersebut, para kelompok #2019GANTIPRESIDEN  kembali mengolah isu tersebut dengan menggaungkan kalimat "mengapa ketika yang berdeklarasi kelompok #Jokowi2Periode atau #2019TetapJokowi dibolehkan sementara ketika Gerakan #2019GANTIPRESIDEN berdeklarasi pasti dilarang". Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka berdeklarasi mereka akan melontarkan kalimat -- kalimat yang provokatif, mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah, melontarkan ujaran kebencian, mengajak perang seolah -- olah negara ini sudah sangat bobrok dan akan hancur. Hal itu kemudian menjadikan masyarakat saling benci antara massa yang pro pemerintah dan kontra pemerintah. Masyarakat perlu sadar dan bisa membedakan isu-isu yang ada di media sosial. Oleh karena itu, mari kita kaji lebih dalam kemana arah Gerakan #2019GANTIPRESIDEN sebenarnya.

Dalam beberapa deklarasi Gerakan #2019GANTIPRESIDEN sangat jelas ditemukan simbol-simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan slogan Khilafiyah yang bermaksud merombak NKRI. Bahkan inisiator Gerakan #2019GANTIPRESIDEN, Mardani Ali Sera sempat berfoto bersama pimpinan HTI meneriakan Slogan "Ganti Sistem". Maksud ganti sistem apa? Sudah jelas Ganti sistem demokrasi menjadi Sistem Khilafah.

gp-2019-5b8c8e03c112fe01c36a8fe4.jpg
gp-2019-5b8c8e03c112fe01c36a8fe4.jpg
Inilah yang menjadi alasan aparat keamanan menolak mengeluarkan izin untuk agenda deklarasi tersebut. Aparat tentu telah berpikir matang dan tidak mungkin berani bertindak demikian jika tidak memiliki bukti kuat. Apakah masyarakat mengerti akan hal itu? Tentu tidak, yang mereka tahu bahwa junjungannya didzolimi oleh para aparat. Mereka telah gelap mata dan menolak menerima bahwa mereka masih bisa merasakan rasa aman karena upaya keras para aparat yang telah berjuang menjaga kesatuan negara ini.

Masyarakat telah lupa bahwa HTI dibubarkan dengan dasar bahwa mereka memiliki ideologi yang mengancam ideologi Pancasila. Masyarakat lupa atau pura --pura lupa atau bahkan tidak tahu bahwa dengan bubarnya suatu organisasi bukan berarti Ideologi mereka juga ikut bubar.

Target HTI sudah sangat jelas, mereka ingin memanfaatkan pemilu sebagai Golden Ticket untuk menyodorkan agenda perubahan sistem, yaitu mengganti demokrasi dengan sistem khilafah, mengganti azas Pancasila dengan syariah. Dimana ketika situasi chaos, pemilu gagal, saat itulah mereka masuk dan menawarkan khilafiyah sebagai pengganti Pancasila.

Masyarakat Indonesia perlu melihat lebih jauh, terhadap permasalahan yang sedang bergejolak di negeri ini, karena jika dibiarkan maka dapat dipastikan negeri ini akan mengalami perpecahan. Jika memang Gerakan #2019GANTIPRESIDEN adalah murni gerakan politik, maka seharusnya mereka menggunakan panggung politik untuk bertarung secara jantan dalam tahapan pemilu. Tak perlu menggunakan isu -- isu SARA dan sebagainya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun