Jepang mungkin hebat dalam mengasuh anak Pemuda Indonesia dengan pelatihan militeryang disiplin dan terampil dalam perang waktu yang singkat tetapi merekamengabaikan pentingnya organisasidi tentara itu sendiri. Hal ni penting karena bekerja secara tidak langsungdi masa depan di mana militer Indonesia dapat dikatakan lemah secara organisasimengubah bentuk BKR untuk menjadi tentara. Tokoh-tokoh militer eks-PETA diantaranya ialah Jendral Soedirman dan A.H. Nasution.Â
MILITER PADA MASA PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA
Setelah Indonesia Merdeka, hal lain yang dibutuhkan selain aparatur Negara adalah pembentukan sebuah instusi keamanan atau militer. Hal ini baru terealisasikan pada sidang PPKI yang ke III, dimana salah satu isinya adalah pembentukan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR disambut positif oleh rakyat Indonesia yang kemudian secara spontan membentuk sebuah organisasi atau laskar pendukung militer, atau dengan meleburkan diri pada organisasi yang ada. Namun lebih dari itu mereka (BKR) menjelma menjadi sebuah badan revolusi-revolusi daerah, baik itu melakukan perebutan kekuasaan atau sekadar pelucutan senjata tentara Jepang yang sudah hilang moralnya akibat kekalahan di PD II.Â
Kemudian mengingat situasi revolusi yang makin genting, kemudian status ketentaraan yang simpang-siur dalam BKR, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 oktober 1945. Untuk mempermudah kerja pemerintah, maka ditunjuklah Urip Sumoharjo sebagai pendesain pertama keorganisasian Tentara yang pertama ini. Secara ringkas maklumat itu juga menjelaskan mengenai unsur-unsur dari tentara itu sendiri yang mayoritas merupakan eks-PETA dan KNIL. Disamping itu mereka yang masih muda, sehat, dan sempat mendapat pelatihan militer dari kedua unsur sebelumnya diharapkan untuk secepatnya mendaftarkan diri menjadi tentara di daerahnya masing-masing. Unsur yang ketiga ini adalah mereka yang berada dalam organisasi kepemudaan dan laskar-laskar yang banyak tersebar diseluruh Indonesia.Â
Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Tujuan Presiden Soekarno membentuk satuan ketentaraan ini ialah untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Hal ini dirasa tidak efisien dan kurang efektif karena memakan banyak korban.
Oerip Seoemohardjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jendral dan ditugaskan untuk membentuk tentara Indonesia . Antusiasme pemuda terlihat tatkala Oerip membentuk divisi TKR. Pada awalnya, Oerip Soemohardjo hanya akan membentuk empat divisi saja, yakni tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, hal ini urung terjadi karena tingginya antusiasme pemuda yang mendaftar sebagai anggota TKR. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho yang bergabung dalam BKR kemudian menjadi TKR (Soeara Merdeka, 10 November 1945). Para panglima komandemen tersebut ditetapkan oleh Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoadikoesoemo. Mereka adalah sebagai berikut: Komandemen I Jawa barat dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita; Komandemen II Jawa Tengah dipimpin oleh Jenderal Mayor Soeratman; Komandemen III Jawa Timur dipimpin oleh Jenderal Mayor Moehamad; serta Komandemen Sumatra dipimpin oleh Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo.Â
Oleh karena itu, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan. Pada awalnya, pemerintah tidak menanggapi desakan para perwira TKR tersebut, tetapi karena Oerip Soemohardjo sudah diberi mandat untuk membentuk tentara maka dia atas seizin pemerintah pusat berinisiatif untuk memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk sebuah rapat besar. Menurut Didi Kartasasmita, dalam ketentaraan pada masa itu telah muncul gejala persaingan antara mantan KNIL dan mantan PETA. Ia menduga gejala persaingan itu telah diketahui oleh Oerip Soemohardjo dan pemerintah pusat.Â
Soedirman akhirnya terpilih. Ia dilantik pada 18 Desember 1945, sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo dilantik kembali sebagai Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal (Tentara Keamanan Rakyat no 1 tahun I tanggal 10 Januari 1946). Pada akhir tahun 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan dengan konsep keselamatan tersebut tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya. Pemerintah mengabulkan, lalu menerbitkan surat penetapan pada tanggal 8 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut TKR (Tentara Keselamatan Rakyat). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan.Â
