Mohon tunggu...
Refan Syah
Refan Syah Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

nama saya refansyah bisa di panggil refan aja hobi saya gemar dalam bidang fotografi dan mengedit foto dan vidio

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Permasalahan Antara Pemerintah China Kepada Kaum Muslim Uighur

10 Januari 2023   07:21 Diperbarui: 10 Januari 2023   07:45 552
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Han selalu memegang posisi penting dalam pemerintahan dan menikmati kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera di Xinjiang. Pada saat yang sama, komunitas Muslim Uighur mengalami kondisi kehidupan yang memprihatinkan, dimana mereka hanya menjadi penduduk kelas bawah atau pekerja tidak terampil dengan penghasilan yang kecil, sehingga banyak komunitas Muslim Uighur mengalami krisis ekonomi yang mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Ini terjadi karena pemerintah China tidak memberikan hak politik yang sama kepada masyarakat Xinjiang.

apa yang terjadi pada orang-orang Xinjiang

Menurut Human Rights Watch, Uighur khususnya diawasi dengan sangat ketat. Anda perlu memberikan sampel biometrik dan DNA. Penangkapan kerabat dilaporkan dari 26 negara yang tergolong sensitif. Dan hingga satu juta orang ditangkap di sana. Kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang dipaksa untuk belajar tentang China di kamp-kamp dan disuruh mengkritik atau bahkan meninggalkan keyakinan mereka.

Pemerintah China menerapkan kebijakan dan mengambil tindakan yang tidak menghargai hak asasi Muslim Uyghur. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Muslim Uighur tidak memberi mereka hak politik dan ekonomi, juga tidak membatasi kebebasan bergerak, kebebasan, hak sosial budaya dan hak atas keamanan dan perlindungan dari pemerintah China.

Dari segi politik dan ekonomi, pemerintah China tidak memberikan kesempatan kepada Muslim Uyghur untuk bekerja di pemerintahan dengan menerapkan Kebijakan Kefasihan Bahasa Mandarin. Hal ini membuat Muslim Uyghur tidak mungkin ikut serta merumuskan kebijakan, terutama kebijakan ekonomi, yang setara dengan Uyghur dan suku lainnya, terutama suku Han di wilayah Xinjiang. Konsekuensi dari hal ini adalah adanya ketimpangan sosial antar manusia. Selain itu, pemerintah Tiongkok menjalankan kebijakan monokultural yang membatasi kebebasan, hak sosial budaya dan keamanan, serta melakukan berbagai tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di kamp-kamp “transformasi”.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun