Konsisten dengan Demokrasi

Kalau kita konsisten dengan demokrasi, yang mengutamakan sistem perwakilan, tentu yang memerintah adalah orang-orang miskin. Tapi kenyataannya lain, orang-orang yang duduk di sistem pemerintahan sekarang adalah orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak bisa, mustahil, dan tidak mungkin duduk di sana. Sekalipun di DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, di sana tidak ada konstituen yang bisa mewakili mayoritas orang miskin dari rakyat Indonesia.  Di DPR semua anggotanya adalah orang-orang kaya, bahkan secara tidak tertulis, syarat p0koknya adalah anggota DPR harus beruang-beruang.

Esensi Demokrasi itu perwakilan, itu yang sering diajarkan oleh guruku sejak sd, smp, sma; namun sekarang aku tidak tahu esensi demokrasi untuk masa kekinian itu apa. Ataukah masih perwakilan, tapi yang diwakili bukan lagi mayoritas rakyat, tapi segelinitir minoritas rakyat beruang?

Fakta rakyat adalah sebagian besar orang miskin, itu iya dan masih berlaku sampai sekarang di Indonesia. Secara cacah hitungan rakyat kalau dihitung, mayoritas adalah orang miskin. Tapi secara kenyataan, mayoritas orang miskin itu kalau uang (kekayaan)nya dihitung total, lalu dibandingkan dengan minoritas kaya, maka kekayaan mayoritas orang miskin itu barangkali cuma 1 sampai 5 persen dari kekayaan minoritas orang kaya, atau berapa. Yang jelas kekayaan minoritas orang kaya kalau ditotal akan jauh lebih banyak dibanding dengan kekayaan total dari mayoritas orang miskin. Kekayaan hanya berputar di kalangan minoritas orang-orang kaya.

Melihat fakta DPR semuanya orang kaya,  aku jadi berkesimpulan, demokrasi di alam kekinian merupakan representasi perwakilan kekayaan. Semakin besar kekayaan orang, akan semakin besar pula pengaruh mereka di ajang perdebatan dan pembuatan peraturan undang-undang di DPR.

Akhirnya akibat dari DPR dan orang-orang pemerintahan adalah orang kaya, bisa jadi begini:

1. wajar kalau mereka berpihak kepada orang kaya, dan membela mati-matian nasib orang-orang kaya supaya tidak mungkin untuk jatuh miskin

2. isu orang miskin hanya komoditas untuk janji-janji biar ada legitimasi seolah-olah demokrasi itu mewakili seluruh rakyat, padahal dalam konteks kekinian perwakilannya memakai sistem proporsional sesuai dengan tingkat kekayaan seorang rakyat

3. orang miskin diperalat hanya saat pengumpulan suara, mereka disuruh menjalani ritual pemilu secara periodik sebagai upacara peribadatan untuk melanggengkan kekayaan (dan kekuasaan)  minoritas orang-orang kaya atas mayoritas orang-orang miskin

Kesimpulan, demokrasi tidak dijalankan dengan konsisten sebagaimana aku pelajari waktu aku masih sd, smp atau sma, tapi sekarang sudah menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan jaman, yakni jaman sekarang adalah jaman kekuasaan minoritas orang-orang kaya di atas mayoritas rakyat yang miskin.

Akhirnya aku ada saran, agar bisa sesuai dengan perkembangan jaman dan kenyataan sekarang, aku usul bagaimana kalau nama DPR ditiadakan dan diganti dengan DEPOK (Dewan Perwakilan Orang-orang Kaya)?