Ketika Perekonomian Indonesia Harus Ber-Revolusi Mengikuti Perkembangan Perekonomian Dunia

Sebagai salah satu negara yang perekonomiannya bermula daribasis pertanian tradisional, dimana saat ini sedang berusaha menjelma menjadi negara dengan proporsi industri yang besar, Indonesia kini mulai berperan dalam perekonomian global seperti di ASEAN, G-20, dan APEC. Namun, perlu disadari bahwa perjuangan untuk memajukan perekonomian Indonesia tidaklah mudah. Banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi ditengah kemelut krisis global sekarang ini, salah satunya adalah AFCTA (Asean-China Free Trade Area) yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2010. Dengan diberlakukannya ACFTA, maka secara otomatis pasar domestik (Indonesia) dibanjiri oleh produk-produk luar negeri yang dijual dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga domestik, akibatnya adalah negara lain meraih surplus dalam neraca perdagangannya, sedangkan Indonesia mengalami defisit. Oleh sebab itulah untuk mendorong perekonomian di Indonesia supaya tetap bisa bertahan dan bersaing dengan negara lain dan juga dengan melihat kenyataan yang ada bahwa daya beli masyarakat juga meningkat seiring dengan meningkatnya angka pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, maka Pemerintah menyadari perlu adanya sebuah trigger berupa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang fungsinya untuk mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia dari tahun 2011-2025.

Adapun visi percepatan dan pembangunan Indonesia adalah: ”Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Melalui MP3EI ini diharapkan pada tahun 2025, Indonesia sudah dapat menempatkan dirinya sebagai negara maju dengan pendapatan per-kapita antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian PDB berkisar antara USD 4 – 4,5 Triliun. Untuk mendukung hal ini maka sangat diperlukan adanya pertumbuhan di sektor ekonomi riil. Melalui visi tersebut, akhirnya MP3EI difokuskan pada 3 hal utama yaitu:

1. 
   
2. Penguatan Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu pemetaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di 6 koridor  (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku -Papua, Bali - NTT).
   
3. Penguatan konektivitas nasioal, visi yang diusung adalah Locally Integrated Globally Connected. Bagaimana agar menghubungkan pusat-pusat ekonomi maupun daerah terpencil agar terjadi value chain yang efektif di Indonesia.
   
4. Penguatan SDM dan IPEK nasional.
   

Program MP3EI ini juga merupakan bagian dari rencana Pembangunan Nasional, sehingga ”Badan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional (Bapenas)” bertanggungjawab untuk mensinergikan program yang ada di MP3EI dengan beberapa program di kementrian lainnya. Diharapkan dengan keberadaan masterplan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 10 negara terbesar dunia di tahun 2025.

Namun demikian, perlu disadari bahwa untuk mewujudkan visi MP3EI ini tidaklah mudah. Pembangunan ekonomi dalam skala panjang membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta. Perlu disadari bahwa kemampuan pemerintah melalui APBN dan APBD dalam melakukan pembiayaan terhadap pembangunan masih sangat terbatas. Oleh karena keterbatasan inilah maka pembangunan infrastruktur bisa jadi terhambat, karena itulah diperlukan cara lain untuk mengantisipasi hal ini agar pembangunan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan tanpa perlu menghabiskan banyak anggaran pemerintah,antara lain:

1. 
   
2. Public-Private Partnership (PPP)
   

Karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan, kerjasama ini sering disebut sebagai PPP (Public-Private Partnership). Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi.

1. 
   
2. Efisiensi Pemakaian Proporsi Hutang
   

Hal lain yang perlu dipahami juga adalah harus adanya efisiensi dalam pemakaian proporsi hutang, sehingga hutang yang kita pinjam akan lebih baik jika digunakan untuk investasi dibanding untuk membiayai belanja rutin, itulah mengapa reformasi birokrasi perlu dilakukan. Indonesia harus mampu memiliki birokrasi yang kuat, efektif dan transparan untuk dapat mendukung hal ini.

Hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam melaksanakan serangkaian program dari MP3EI ini adalah:

1. Kualitas SDM

Pemerintah harus memfokuskan pembangunan dan percepatan ekonomi dari hal yang paling mendasar, yaitu kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDMbisa ditunjang dari segi pendidikan dan kesehatan (hal ini sejalan dengan MDGs Goal). Bila tingkat pendidikan dan kesehatan terus membaik, maka akan tercipta suatu produktivitas perekonomian yang dapat mendukung terjadinya percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi.Sebagaimana kondisi yang kita lihat saat ini adalah, masih banyak SDM di Indonesia yang mengenyam tingkat pendidikan rendah dan hidup jauh dari standard kesehatan yang layak dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka.

1. 
   
2. Sektor Pertanian
   

Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam hal ini melalui MP3EI, tentu saja juga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat agraria, seperti: ”lalu bagaimana dengan sektor pertanian, ketika pemerintah justru gencar melakukan pembangunan infrastruktur di segala daerah, apakah pemerintah bisa menjamin tetap tersedianya lahan untuk sektor pertanian?”. Kita pun harus menyadari bahwa sumber pendapatan beberapa kelompok di Indonesia masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstrasi dan mengumpulkan hasil alam. Maka pemerintah juga harus memikirkan keseimbangan yang terjadi antara pembangunan infrastruktur, tata ruang kota dan ketersediaan lahan untuk sektor pertanian agar semua dapat berjalan selaras dan seimbang.

Pada akhirnya, dengan melihat optimisme pemerintah terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui program MP3EI maka kita sebagai warga negara wajib meng-apresiasi dengan baik hal tersebut sehingga terjadi kolaborasi yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk tetap bekerja sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan agar kepercayaan masyarakat Indonesia tetap terjaga, serta pemerintah juga harus lebih memperhatikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak ekosistem agar dapat tetap tercipta sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan slaha satu pihak saja. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa program MP3EI merupakan sebuah langkah yang baik sebagai landasan bagi negara untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan berharap program ini tidak terhenti ditengah jalan hanya karena adanya intervensi politik dari kaum oposisi ataupun karena pergantian prsiden nantinya. Indonesia memiliki potensi besar terhada seluruh kekeayaan yang dimilikinya, hanya tinggal bagaimana cara mengolahnya, bagaimana bersaing dari sisi teknologi nya, dan tentu saja dengan bagaimana human resource nya. Semoga MP3EI dapat menyumbangkan dampak positif yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita ke depannya.

http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/BakohumasKemenKo/MP3EI_revisi-complete_(20mei11).pdf