Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Perbedaan adat istiadat, suku, agama, dan budaya bangsa Indonesia telah ada sejak bangsa ini terbentuk lewat sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan unsur yang potensial dalam membentuk kekuatan bangsa saat ini maupun pada masa yang akan datang.
Namun di sisi lain, jika kemajemukan ini tidak dibina secara terus-menerus, maka yang terjadi bukan kemajuan bangsa, melainkan kehancuran. Dalam tatanan sosial pergolakan pergolakan di berbagai daerah seperti tawuran antar kelompok, penyerangan terhadap kelompok lain, hingga perusakan fasilitas ibadah, pada umumnya dipicu oleh hal-hal seperti perebutan wilayah dan pekerjaan, adanya kesenjangan sosial, atau perbedaan pandangan dan keyakinan dalam beribadah.
Berbagai macam konflik tersebut lahir sebagai akibat dari lunturnya nilai-nilai toleransi untuk tetap saling menghargai perbedaan. Pada aspek pendidikan, perbedaan anak dalam hal tampilan fisik, komunikasi, kemampuan, sikap, perilaku menjadikan mereka sangat rentan diskriminasi. Mereka (anak berkebutuhan khusus) diperlakukan tidak adil oleh system pendidikan. Misalnya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus (ABK) harus bersekolah di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB).
Pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibu Kota Provinsi ataupun di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkelainan tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa), tidak hanya di Ibu Kota. Akibatnya, sebagian ABK, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah; sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, SD tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya.
Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah (Jhonsen, B.H., & Skjorten M.D.,2003). Permasalahan di atas akan berakibat pada kegagalan program wajib belajar.
Bagaimana anak berkebutuhan khusus yang berada di pelosok pedesaan?, apakah mereka harus menempuh perjalanan ke kota untuk mendapatkan pendidikan? apakah mereka harus tidak bersekolah karena dibatasi oleh system pendidikan?. Sementara mereka (ABK) sebagai anak bangsa juga mempunyai hak sama dalam hal pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Membangun kesadaran pluralisme akan efektif manakala melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen yang diyakini memiliki peranan paling penting untuk proses internalisasi dan penyampaian nilai-nilai pluralisme. Lewat jalur pendidikan, diharapkan kesadaran terhadap pluralisme dapat tumbuh subur di masyarakat luas. Maka dari itu, saat ini di Indonesia tengah membangun system pendidikan yang mengarah pada multi kultural, yaitu system pendidikan inklusif yang secara resmi lahir sejak tanggal 11 Agustus 2004 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Pendidikan inklusif adalah hak asasi, dan inimerupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada
beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain: (a) Semua anak memiliki hak untuk belajarsecara bersama-sama, (b) Keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurang mampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupunketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan.
Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita- cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Toto Bintoro, 2004).
Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertical maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertical ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb.
Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama.
Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara yuridis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) diatur pada: Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945 terdapat pasal ± pasal mengenai hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap orang yaitu pada pasal 28C ayat (1), Undang ± Undang (UU) RI No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PERMENDIKNAS nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya pelaksanaan pendidikan inklusif diatur dalam PERDA masing-masing daerah di Indonesia.
Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertical maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertical ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb
Semenjak dikeluarkannya Undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954 pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. SLB-A untuk Tuna netra, SLB-B bagi tuna rungu-wicara, SLB-C untuk tuna grahita, SLB-D untuk tuna daksa, SLB-E untuk tuna laras, SLB-G untuk tuna ganda. Jaminan pendidikan itu semakin menguat khususnya semenjak keluarnya program pemerintah tahun 1984 tentang program wajib belajar enam tahun.
Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal enam tahun. Berbagai program pendukungpun disusun, mulai dari pendirian sekolah baru, paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada, dengan daya tampung yang terbatas maka pemerintah melebur SLB yang ada menjadi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Luar Biasa) dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa). Pada tanggal 3 Desember 1992 dicanangkan sebagai hari Disabilitas Internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa - Bangsa. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) merilis data bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Lebih lanjut disampaikan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi.
Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu (blog Kemdikbud, 2017). Untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk dengan memberikan Piagam Penghargaan bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif.
Diantara Provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif diantaranya; Pada tahun 2012 dimulai oleh Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2014 Provinsis Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri dengan disusul oleh Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2015 hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Baru pada tahun 2016 Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan penyelenggara pendidikan Inklusif (diolah dari berbagai sumber).
Kita bersyukur dengan provinsi-provinsi yang telah turut serta dalam mensukseskan program nasional ini untuk memberikan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler dan bergaul dengan anak-anak penyelenggara pendidikan inklusif sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus sudah sangat mendesak, dengan adanya Legal Standing dari masing-masing daerah, maka sekolah-sekolah yang ada di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan akses, fasilitas, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Pendidikan Inklusif itu sendiri.
Berdasarkan payung hukum, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, pemerintah membutuhkan rencana detail untuk membuat pendidikan inklusif di Indonesia.Selain itu, pemerintah harus memastikan semua murid dengan kebutuhan tertentu bisa mengakses fasilitas belajar. Tak kalah penting, pemerintah harus memastikan adanya layanan pemeriksaan psikologis dan fisik secara individual untuk pelajar.
Pertama, menciptakan dan menjaga komunitas kelas, yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, agama, dan sebagainya. Dengan demikian pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas yang memang heterogen dan penuh dengan perbedaan-perbedaan individual memerlukan perubahan kurikulum secara mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi biasa ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, dan berfikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik.
Kedua menuntut penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Kelas yang inklusif berarti pembelajaran tidak lagi berpusat pada kurikulum melainkan berpusat pada anak, dengan konsekuensi berarti adanya fleksibilitas kurikulum dan penerapan layanan program individual atau
pendekatan proses kelompok dalam implementasi kurikulum yang multilevel dan multimodalitas tersebut.
Ketiga, menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional. di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus diganti dengan model pembelajaran dimana muridmurid bekerja sama, saling mengajar, dan secara, aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Kaitan antara, pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang jelas, semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bekerja sama dan saling belajar dari yang lain (UNESCO, 2002)
Pada dasarnya tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar ia merupakan medium atau perantara aktif antara siswa
dan ilmu pengetahuan, sedang sebagai pendidik ia merupakan medium aktif antara siswa danhaluan/filsafat negara dan kehidupan masyarakat dengan segala seginya, dan dalam mengembangkan pribadi siswa serta mendekatkan mereka dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang baik dan menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk (Hidayat , 2009). Dengan demikian seorang guru wajib memiliki segala sesuatu yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya, yaitu pengatahuan, sifat-sifat kepribadian, serta kesehatan jasmani dan rohani. Ada tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang ungul dan tangguhdi sekolah inklusif, yaitu: Pertama, Kemampuan Umum (general ability) antara lain adalah memiliki ciri wargaNegara yang religious dan berkepribadian, memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga Negara, memiliki sikap dankemampuan mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik.
Kedua, Kemampuan dasar (basic ability) meliputi memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, memahami konsep dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus
Ketiga, Kemampuan khusus (specific ability) kemampuan ini meliputi mampu melakukan modifikasi perilaku, menguasai konsep dan
keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran
bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual dan lamban belajar menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku dan sosial dan menguasai konsep dan
Akhir kata saya ucapkan Asalammualikum Wr.Wb “Mahasiswa tak perlu dipandang sebagai juru selamat atau ratu adil yang kedatangannya perlu dinantikan. Mahasiswa juga tidak perlu dipandang eksklusif sehingga harus selalu berjuang sendirian. Mari berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik” ( Ready Aqsa Perada, Mahasiswa, Bintaro, Minggu 10, Januari 2021)."
