Mari Pagari Peran Pemerintah Setelah Krisis Ini

Dalam menjalankan pelayanan publik, sebaiknya pemerintah memaksimumkan kerjasama dengan sektor swasta. Misalkan dalam membangun infrastruktur, pemerintah bisa mendorong Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Selanjutnya, kepemilikan pemerintah dalam badan usaha milik negara (BUMN) sebaiknya dijual kepada masyarakat umum melalui privatisasi. Jadi, belanja negara pada sektor industri dapat dipangkas

Sementara, dalam membangun jaring pengaman sosial, pemerintah sebaiknya menciptakan mekanisme yang memberikan kebebasan memilih (freedom of choice) kepada kaum menengah-bawah. Menimbang kemampuan fiskal kita saat ini, memperkenalkan education dan health savings account bisa dilakukan agar belanja pemerintah bisa langsung menyasar warga negara.

Terlebih lagi, belanja sektor publik di Indonesia masih memiliki banyak ekses yang dapat dipotong. Ekses itu muncul karena krisis ini mengajarkan bahwa kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Sehingga, belanja pegawai yang boros itu (misalkan rapat di hotel-hotel, konsumsi listrik di kantor pemerintah, dsb) bisa dikurangi secara drastis. 

Sementara dari sisi perpajakan, kita mesti menyederhanakan struktur pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya penerimaan sektor publik adalah struktur pajak yang terlalu kompleks. Kompleksitas ini memicu munculnya berbagai loophole yang dapat digunakan untuk tax avoidance. Maka, pajak langsung ini harus disederhanakan dengan mengurangi tingkatan pajak dan memotong tarif pajak.

Singkat kata, upaya di atas dapat dilakukan agar penerimaan negara meningkat, pengeluaran negara terkendali, serta lingkup peran pemerintah dapat dibatasi secara tegas. Sehingga, sebagaimana individu melakukan diet untuk menjaga berat badan, pemerintah wajib menjaga ukuran sektor publik dengan memotong ekses di luar empat spesialisasi tadi. Akhirnya, inilah kunci utama untuk mengembalikan sustainable growth setelah COVID-19 usai.

Kini, COVID-19 memaksa manusia Indonesia untuk mengencangkan ikat pinggang. Setelah COVID-19 pergi, giliran pemerintah yang melakukannya.

REFERENSI

Kompas Diakses pada 22 Mei 2020; Accounting Notes Diakses pada 22 Mei 2020; Bisnis Diakses pada 22 Mei 2020; CNBC Diakses pada 23 Mei 2020.

Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.

Link: https://www.qureta.com/next/post/mari-kita-pagari-peran-pemerintah-setelah-krisis-ini.