Tony Blair, Cerminan Reformisme dalam Ibu Kota Baru

Sejak "oleh-oleh" Presiden Jokowi dari UEA menjadi viral, media massa mulai menyorot orang-orang yang akan menjabat sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Ternyata, Presiden Jokowi memilih tiga orang untuk menjalankan steering commitee tersebut. Ketuanya adalah Sheikh Mohammed Bin Zayed, pemimpin de facto UEA. Lantas, dua orang lain yang membantunya adalah Masayoshi Son, Presiden Softbank dan Tony Blair, mantan PM Inggris (Bayu dalam katadata.co.id, 2o2o).

Sebagai pembaca, penulis tidak bereaksi membaca kedua nama pertama. Tidak ada kesan tertentu yang muncul dari nama-nama tersebut. Akan tetapi, kesan berbeda muncul ketika membaca nama 'Tony Blair' sebagai Dewan Pengarah. Apa alasan pemerintah memberikan jabatan ini kepada Beliau?

Sedangkan Tony dipilih karena dianggap memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Ini mengingat rekam jejak Tony sebagai mantan perdana menteri Inggris (Bayu dalam katadata.co.id, 2o2o).

Lantas, seperti apa rekam jejak Blair sebagai perdana menteri Inggris? Menurut hemat penulis, hanya satu kata yang menggambarkan rekam jejak Beliau: Kontroversial.

Sebagai politisi, Blair adalah simbol harapan baru pada masanya. Di tengah pemerintahan Konservatif yang terjerat sleaze dan terbelah isu Eropa, Blair memberikan warna persatuan di bawah bendera reformasi dan modernisme. Dengan kharismanya yang kuat, Blair mampu mengubah partainya menjadi New Labour dan mendulang dukungan dari berbagai kelompok. Bahkan, Murdoch media yang biasanya pro-Konservatif mendadak berada di belakang Blair. Tak heran, Blair selalu mendapat mayoritas besar dalam setiap pemilu (1997, 2001, 2005).

Pada bidang domestik, semua orang mengakuinya sebagai reformis yang berhasil. Bank of England berhasil dijadikan bank sentral yang independen. Gaji minimum diberikan kepada seluruh pekerja. House of Lords berhasil dibuat lebih demokratis dan accountable. Selain itu, perdamaian berhasil dicapai di Irlandia Utara (Good Friday Agreement 1998) serta devolusi diberikan kepada Skotlandia dan Wales. Sehingga, Blair berhasil mengubah berbagai institusi publik Inggris menjadi lebih modern dan transparan.

Selanjutnya, negara kesejahteraan juga diperluas di bawah Blair. Belanja pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan meningkat drastis. Namun, perluasan ini dilakukan seiring dengan market reforms. Dengan cara ini, diharapkan bahwa sistem negara kesejahteraan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan biaya lebih rendah. Sayang, Resesi Besar 2008 menghancurkan impian ini.

Pada bidang internasional, Blair memancing kontroversi besar. Sebagai PM Inggris, Blair mendorong keterlibatan Inggris dalam Perang Irak Kedua pada tahun 2003. Dengan kata lain, Beliau "membebek" kebijakan luar negeri pemerintahan Bush Jr. di Amerika Serikat. Perang ini dianggap fraudulent karena senjata kimia yang dijadikan dasar invasi tidak pernah ditemukan. Inilah yang membuat rakyat Inggris marah. Jutaan orang sampai berduyun-duyun ke Trafalgar Square untuk menghadiri protes anti-perang pada tahun 2003.

Akan tetapi, ada satu elemen kontroversi yang menarik dari sosok ini. Elemen itu adalah gaya kepemimpinan Blair. Dalam mencapai berbagai reformasi besar di atas, Blair menggunakan model kepemimpinan presidensial. Artinya, pengambilan keputusan pemerintah terpusat pada dirinya dan penasihat-penasihat terdekat. Sehingga, kabinet hanya berperan sebagai eksekutor keputusan besar yang sudah diambil oleh Blair.

Bahkan, pengamat Inggris sering menyebut pemerintahannya sebagai sofa government atau the British presidency. Nyinyiran ini terjadi karena gaya memerintahnya berlawanan dengan natur sistem cabinet government Inggris. Dalam sistem ini, kabinet berperan sebagai tempat diskursus politik, pengambilan keputusan, dan eksekutor keputusan. Menurut mereka, Blair menyunat peran tersebut sampai tinggal peran eksekutor semata. Hampir sama seperti kabinet Presiden AS atau Presiden RI.

Menurut hemat penulis, semangat reformisme-modernis dan model kepemimpinan Presidensial yang dibawa Beliau membuat Presiden Jokowi memilih Beliau sebagai Dewan Pengarah. Pemindahan ibukota adalah simbol semangat reformisme-modernis baru yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan dinamis di ibu kota yang baru. 

Selama ini, Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa Indonesia sudah kebanyakan aturan. Over-regulation inilah yang menyebabkan inefisiensi. Ia menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, penulis melihat bahwa Blair ikut menjadi inspirasi Presiden Jokowi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Advancing the presidential style to break the deadlock.

Dengan cara ini, Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan politik. Beliau bisa menjadi dirinya sendiri dalam menentukan kebijakan publik. Dengan kata lain, he could leave his own mark in history. Persis seperti PM Blair.

Kesimpulannya, Tony Blair memang pantas menjadi Dewan Pengarah. Beliau adalah cerminan dari semangat reformisme-modernis yang ingin dibawa dengan pemindahan ibu kota ini. Lebih jauh lagi, Beliau juga memberikan inspirasi strategi kepemimpinan presidensial agar Indonesia mampu melakukan lompatan besar ke depan. Lompatan inilah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

SUMBER

3 Tokoh Dunia Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Imbalannya. Diakses pada 18 Januari 2020.

Tony Blair: Policies of the Blair Premiership. Diakses pada 18 Januari 2020.

Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.