Namun, penulis memandang SBR007 adalah batu lompatan menuju sebuah visi yang lebih jauh. It's not just about economics. It's about a change in the relationship between our government and us.
Melalui SBR007, pemerintah berharap untuk mengubah komposisi portofolio utang publik. Perubahan ini diarahkan pada peningkatan utang dalam negeri dari investor-investor ritel. Seperti di Jepang, di mana banyak rumah tangga berinvestasi pada surat utang pemerintah (Anstey dalam Bloomberg.com, 2019). Sehingga, eksposur resiko kurs, suku bunga internasional, sampai neraca pembayaran bisa dikurangi.
Untuk itulah pemerintah membuat SBR007 seatraktif mungkin. Supaya banyak warga negara Indonesia mau berinvestasi pada surat utang pemerintah. Investasi inilah yang memunculkan sebuah persetujuan (consent) baru dari rakyat terhadap pemerintah.
Apakah persetujuan tersebut? Persetujuan tersebut adalah economic consent. Artinya, ada kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat secara ekonomi. Rakyat menggunakan kedaulatannya untuk memberikan piutang kepada pemerintah, dalam rangka membiayai segenap programnya. Sementara, pemerintah harus memastikan bahwa rakyat menerima keuntungan dengan prinsip prudent finance.
Selama ini, rakyat Indonesia hanya memiliki political and social consent terhadap pemerintahnya. Melalui Pemilu, rakyat mempercayakan kedaulatannya untuk diwakilkan oleh politisi di cabang eksekutif dan legislatif. Selain itu, ruang publik yang bebas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran, dan usulan terhadap segala tindakan pemerintahannya.
Sementara, SBR007 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatan ekonominya. Dengan mempertimbangkan berbagai indikator fundamental ekonomi kita, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah sektor publik kita layak dan kredibel untuk dijadikan ladang investasi? Apakah pemerintahan kita sudah mengelola keuangannya sampai layak investasi?
Jika sudah layak, rakyat Indonesia bisa langsung membeli SBR007. Jika tidak layak, rakyat Indonesia bisa membeli alternatif investasi lain di pasar sekunder. Jika kita justru ingin mempunyai kepemilikan terhadap sektor publik, beli saja saham-saham BUMN. Sehingga, setiap orang bisa menikmati pilihannya. Therefore, freedom of choice creates economic consent of the governed.
Economic consent inilah yang membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel terhadap rakyat. Rakyat juga menjadi tuan terhadap pemerintah. Sebab mereka langsung menjadi kreditor. Pemerintah sebagai debitor dituntut untuk mengelola keuangan publik secara efisien. Jika tidak, rakyat bisa merasa dirugikan sebagai kreditor.
Akhirnya, instrumen seperti SBR007 mendorong Bangsa Indonesia menuju sebuah hubungan baru pemerintah-rakyat. Sebuah hubungan di mana kedaulatan rakyat ditinggikan oleh sebuah pemerintah yang bertanggung jawab dan transparan.
SUMBER
https://www.kemenkeu.go.id/single-page/savings-bond-ritel/. Diakses pada 13 Juli 2019.
