Ubah Orientasi Kebijakan Pangan untuk "Revolusi Pangan 4.0"

"Sekarang , bawa duit cepe udah gak dapet apa-apa di pasar," Keluh Ibu penulis beberapa kali. Pernyataan serupa juga penulis dengar dari banyak ibu-ibu di sekitar penulis. Kemampuan ekonomi mereka beragam. Dari yang (maaf) kurang mampu sampai yang sangat mampu. Apa artinya kalau para Beliau-Beliau ini sudah mengeluh demikian? 

Harga pangan membumbung tinggi. Beras, jagung, tepung terigu, hingga tahu-tempe semakin mahal. Daya beli uang belanja ibu-ibu ini mengalami penurunan. Semakin sedikit bahan pangan pokok yang dapat mereka beli. Porsi makanan yang dikonsumsi keluarga semakin sedikit. Akhirnya, jumlah asupan nutrisi yang masuk ke tubuh anggota keluarga Indonesia semakin berkurang. 

Jumlah asupan nutrisi yang berkurang mengakibatkan berbagai dampak negatif. Mulai dari stunting, kekurangan gizi, sampai perlambatan perkembangan kognitif anak. Kalau sudah begini, bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045? Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga kita? 

After all, mereka memiliki harga pangan yang lebih murah dibanding negara kita. Sebagai perbandingan, harga beras dan gula di Malaysia adalah Rp 7.000 dan Rp 15.000 per kilogram. Lalu, di Singapura (yang tidak punya sektor agrikultur), harga komoditas yang sama adalah Rp 10.000 dan Rp 13.000 per kilogram. Sementara, komoditas yang sama di Indonesia memiliki harga Rp 13.000 dan Rp 15.000 per kilogram (Center for Indonesian Policy Studies [CIPS], 2019:1). 

Belum cukup yakin? Lebih lanjut, CIPS (2019:1) membandingkan harga beras dan gula di Indonesia dan Thailand. Seperti kita ketahui, Thailand adalah negara tetangga kita di Asia Tenggara dan sesama negara agraris. Harga kedua komoditas di Thailand hanya Rp 5.000 dan Rp 8.000 per kilogram. Berbeda Rp. 8.000 dan Rp 7.000 per kilogram dengan Indonesia. 

Bukti statistik di atas menyatakan dengan sangat jelas; Harga bahan pangan di Indonesia mahal.  

Fenomena seperti ini sangat mengherankan. Indonesia adalah negara agraris, mengapa harga pangan bisa mahal? Penyebab fenomena ini kompleks. Namun, semuanya berakar pada satu penyebab; Orientasi kebijakan pangan yang salah. 

Orientasi kebijakan pangan kita selama ini adalah swasembada pangan (food self-sufficiency). Orientasi ini sudah berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Kasimo Plan pada tahun 1952. Artinya, tujuan kebijakan pangan Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan pokok dari produksi sendiri, tanpa impor atau membeli dari negara lain (CIPS, 2019:1). 

Tujuan ini membuat pemerintah melakukan segala upaya intervensionis untuk menekan impor dan mendorong tingkat produksi pangan. Seperti biasanya, tidak ada full consideration of market discipline dalam upaya ini. Mulai dari subsidi pupuk dan benih oleh Kementan, pembelian hasil panen dengan harga eceran terendah oleh Bulog, sampai penetapan harga eceran tertinggi oleh Kemendag di pasar. 

Melalui berbagai kebijakan ini, diharapkan petani menerima keuntungan yang layak dari hasil panennya. Sehingga, tingkat produktivitas petani meningkat seiring waktu. Selain itu, konsumen juga dapat membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Akhirnya, swasembada pangan tercapai dan konsumen serta produsen menerima keuntungannya. 

Tetapi, apakah penerapan kebijakan-kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya? Tidak. Justru sebaliknya. Harga pangan di Indonesia semakin mahal bagi konsumen, dan lebih mahal dibanding negara tetangga. Selain itu, pendapatan petani sebagai produsen juga sangat tidak layak. Apa buktinya?