Masih Perlu Belajar Berdemokrasi

Masalah ini bukan tanpa sebab. Penyebab masalah ini adalah dinamika politik yang menganggu. Mulai dari tarik menarik antara KMP-KIH di tahun 2015, sampai dengan penggantian ketua DPR berturut-turut karena berbagai sebab. Terakhir, banyak anggota DPR RI yang membolos, bahkan pada saat Sidang Paripurna. Ini menunjukkan adanya kemalasan endemik di antara anggota DPR RI. 

Kemana muara dari ketiga masalah ini? Lembaga legislatif yang tidak representatif, tentu saja. Banyak aspirasi kita yang tidak ditampung dan disampaikan oleh wakil kita di Senayan. Suara kita pun tidak dilibatkan dalam decision making secara aktif dan efektif. Akhirnya, sistem demokrasi representatif kita tidak mampu bekerja dengan baik, dan tidak menghasilkan output yang diharapkan. 

Berlanjut ke diskusi bebas, Demokrasi Pancasila a la Indonesia sudah menjadikan hal ini sebuah fundamen ideologi dengan adanya sila keempat. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 juga menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, Pemilu 2019 berhasil memperkuat implementasi jaminan ini. 

Sumber: http://www.tribunnews.com

Tetapi, masih banyak pihak yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan "aksi damai" untuk menyusup, mendorong aksi provokatif dan anarkis. Kericuhan pada Aksi Damai 22 Mei menjadi bukti pernyataan ini. Bahkan, Mahfud M.D. menyatakan bahwa, "Gerakannya terlihat sekali sangat terencana dengan peralatan dan sistem komandonya." 

Untung saja aparat kepolisian kita berhasil menjaga ketertiban dengan sangat baik. Penulis sangat berterima kasih pada pekerjaan yang mereka lakukan untuk melindungi demokrasi. 

Berdasarkan perbandingan ideal dan realita di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak aspek dari pelaksanaan demokrasi kita yang berlawanan dengan karakteristik demokrasi. Dalam istilah Democracy Index dari Economist Intelligence Unit, kita adalah sebuah flawed democracy, demokrasi yang cacat. 

Ternyata, memang benar demikian. Indonesia berada di urutan 65 dari 167 negara, dengan skor indeks sebesar 6,39. Kita tergolong sebagai sebuah flawed democracy. Area dengan skor yang cukup terletak pada proses pemilu, pluralisme, dan mekanisme pemerintahan. Sementara, area dengan skor yang rendah terletak pada budaya politik dan hak sipil (selengkapnya bisa dilihat di sini). 

Budaya politik yang kurang demokratis menunjukkan adanya disrespect terhadap hak politik orang lain. Hak sipil yang rendah juga menandakan rendahnya kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, serta rendahnya perilaku respecting other individual's rights. Akhirnya, kedua indikasi ini menunjukkan ketidakdewasaan aktor politik di dalam negeri.  

Ini adalah wake-up call untuk kita semua. Sebuah panggilan untuk belajar berdemokrasi bagi setiap individu Indonesia. Mari kita tingkatkan decency dan respect dalam demokrasi kita. Ayo, kita rajut kembali persatuan yang sekarang ini kendur. "Build bridges, not walls," tandas Paus Fransiskus. 

Hentikan sudah segala tindakan penyebaran hoax dan saling menghina antar kubu. Let's learn to separate the political and the personal. Kita boleh berdebat hebat dalam panggung politik, tetapi tali silaturahmi tidak boleh putus. Kita boleh berbeda dalam politik, tapi kita sama-sama anak bangsa Indonesia.