Sehingga, dapat dikatakan bahwa Koalisi Indonesia Adil Makmur, yang direpresentasikan oleh Bapak Prabowo, adalah kubu sosialis kanan dalam konstelasi politik Pemilu 2019. "Kiri" alias sosio-nasionalistik dalam isu ekonomi, namun "kanan" alias konservatif reaksioner dalam isu sosial.
Sekarang, mari kita beralih kepada kubu petahana, yaitu Koalisi Indonesia Kerja. Koalisi ini direpresentasikan oleh capres petahana, Bapak Jokowi. Dalam koalisi ini, tergabung partai-partai seperti PDIP, PKB, Gokkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP. Secara ideologis, terdapat partai religius dan nasionalis dalam koalisi ini.
Secara sosial, koalisi ini lebih liberal dan moderat. Memang, koalisi ini tidak pernah mengangkat isu legalisasi LGBT, legalisasi marijuana, atau penghapusan Tap MPRS No. 25 tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia. Tetapi, koalisi ini tidak pernah menggunakan agama sebagai alat politik.
Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Jokowi menjelang Pilkada serentak 2017. "Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik," tegas Beliau (nasional.kompas.com, 2017). Hal ini menjadi garis pemisah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM). KIK ingin memisahkan agama dari politik, sementara KIAM ingin melakukan fusi agama dan politik.
Secara ekonomi, kubu Jokowi justru lebih pro-pasar dan neoliberal dibandingkan kubu Prabowo yang sosio-nasionalistik. Bagi penulis, Jokowi menawarkan fusi neoliberalisme moderat dengan pembangunan infrastruktur skala besar kepada elektorat.Â
Memang, fusi ini tidak terlihat dari 9 program ekonomi Jokowi-Ma'ruf. Namun, fusi ini jelas terlihat dalam kebijakan ekonomi yang digelontorkan pemerintah akhir-akhir ini.
Contoh yang paling eksplisit adalah Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI yang diluncurkan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution pada 16 November 2018. Pokok dari paket kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Anastasia dalam tribunnews.com, 2018):
Memperluas pengurangan PPh Badan (Tax Holiday)
Merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada berbagai sektor unggulan
Memperkuat pengendalian devisa dengan insentif perpajakan.
Tiga pokok ini adalah sebuah upaya deregulasi, debirokratisasi, dan rasionalisasi ekonomi yang selalu didukung secara terang-terangan oleh ekonom neoliberal di seluruh dunia. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga melakukan pembangunan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) skala besar dari awal masa pemerintahannya.
