Perihal Tapera, Pengelolaan Keuangan, Trust, dan Lembaga

Jadi, dari berbagai macam kegagalan pengelolaan keuangan yang melibatkan dana orang banyak, dimana negara secara langsung dan tidak langsung berperan dalam segala macam kekacauan tersebut.  Bagaimana bisa masyarakat akan percaya jika seandainya uang yang dititipkan bisa dikelola dengan benar dan transparan?

Mungkin, trust akan muncul seandainya pengelolaan keuangan yang melibatkan urunan uang rakyat bisa terlihat manfaatnya bagi banyak orang dan pengelolanya bisa dipercaya tak akan memakan hak orang lain.

Sekarang, apa urgensinya memaksakan potongan perumahan sebesar 3 %.  Sementara kenaikan harga properti pun sudah tak sebanding dengan tabungan perumahan, semisal jadi diterapkan.   

Kembali pada pertanyaan, apakah kumpulan potongan gaji ribuan pekerja di negara ini, jika dipaksakan dilakukan pemotongan, akan dikelola dengan baik, benar dan jujur?

Lembaga

Di sisi lain, struktur Badan Pengelola Tapera pun terlalu memusingkan bagi saya.  Kalau dulu jaman Bapertarum, dipimpin langsung oleh Presiden.  Sekarang Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Komisioner ditambah adanya Komite Tapera yang terdiri dari beberapa menteri.

Saya tak paham, nama lembaganya adalah Badan Pengelola, harusnya ada Ketua Badan.  Penamaan Komisioner sendiri biasanya merujuk pada lembaga berbentuk Komisi yang merupakan kepemimpinan kolektif kolegial dari beberapa orang, semacam KPU (Komisi Pemilihan Umum) misalnya.  

Saya pribadi, sekilas memandang struktur organisasinya saja ragu, bagaimana nanti terkait kinerja pengelolaan keuangan dana masyarakat.  Walaupun terkesan potongannya tak banyak per orang, tapi kalikan saja dengan entah berapa juta pekerja.   Pertanyaan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu yang mungkin juga menjadi ganjalan bagi banyak masyarakat.

Mungkin begitulah.  Sepanjang trust masyarakat rendah akan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan.  Semestinya pemerintah juga tak memaksakan kehendak dengan kewajiban pemotongan penghasilan. Toh, masyarakat mungkin juga memerlukan untuk keperluan lain.

Mari sama-sama kita cermati, apakah niat pemerintah untuk memotong penghasilan pekerja murni untuk kepentingan masyarakat, atau hanya akan menguntungkan bagi sebagian petinggi-petinggi di balik kebijakan tersebut.  Wallahualam.