Akan tetapi sekali lagi, pejabat publik yang menangani masalah tersebut,harusnya mengevaluasi lagi kebijakan terkait biaya pendikan tinggi, bukannya mengamini dan malah menegaskan posisi kemewahan tingkat perkuliahan.
Jadi seakan-akan ada kasta dalam pemenuhan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan. Â Lebih-lebih mengkomersialisasikan pendidikan menjadi hitung-hitungan ekonomi.
Di sisi lain, apakah ada jaminan lulusan siswa setingkat SLTA bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak? Â Mungkin iya bagi sebagian lulusan SMK, tapi sebesar apa lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan non sarjana?
Oleh karena itu bagaimanapun, perkuliahan tetap sebisa mungkin diwajibkan untuk anak-anak lulusan sekolah, untuk menambah kompetensi, pengalaman dan daya saing mereka tentu saja.Â
Sepertinya memang sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang hal-hal negatif terkait UKT, mungkin ada solusi yang lebih baik agar warga negara tercinta ini bisa mendapatkan hak pendidikan setinggi-tingginya. Â Bukan dibatasi dengan opini sesat bahwa perkuliahan adalah hal tersier yang merupakan bentuk lain dari pengkastaan pendidikan.
Semoga ada jalan keluar terbaik nantinya, agar semakin banyak anak-anak yang bisa masuk jenjang perkuliahan,hingga nantinya semakin banyak pula lulusan anak negeri yang pintar-pintar untuk mengelola masa depan negeri yang penuh berbagai macam masalah yang perlu dipecahkan dan dicari solusinya.
Demikianlah sekilas pintas pendapat terkait fenomena biaya perkuliahan akhir-akhir ini, semoga ada faedahnya.
