[caption id="attachment_266716" align="aligncenter" width="727" caption="Hatta Rajasa (Berita9.com)"][/caption] PKS giring daging sapi empuk hasil korupsi dari Kementerian Pertanian ke Kemenko Perekonomian? Nampaknya berbagai upaya terus dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ‘sedikit’ menjauh dari kasus besar yang tengah mengarungi bahtera partai berbasis Islam tersebut. Salah satunya adalah terus mendesak para penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk juga memeriksa dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, saat membacakan nota pembelaan pribadi (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 19 Juni 2013 lalu, Direktur HRD PT Indoguna Utama Juard Effendi mengungkapkan bahwa Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia dan Direktur PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat mencoba berbagai cara untuk meyakinkan atasannya, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah dengan menjual nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Penyebutan nama Hatta tersebut sepertinya menjadi senjata baru bagi PKS untuk menyerang pihak lain. PKS seolah menggiring opini publik, bahwa impor daging sapi yang sangat dekat dengan Kementerian Pertanian yang dalam hal ini dinahkodai oleh kader PKS, Suswono juga melibatkan Hatta yang adalah Menko Perekonomian. Padahal, jika dipahami lebih jauh, kewenangan urusan impor daging sapi kan urusannya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Artinya, teknisnya memang ada di Kementerian Perdagangan dan Pertanian, bukan Kemenko Perekonomian. Sekiranya ada enam kriteria importasi daging sapi, dan empat kriteria diantaranya harus dijalankan bersama Kementerian Pertanian. Untuk proses impor daging sapi, keputusan pertama diperoleh saat adanya rapat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perekonomian. Setelah adanya kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut, maka masing-masing perusahaan importir mengajukan surat impor daging sapi ke Kementerian Perdagangan. Surat tersebut juga akan diteruskan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk diverifikasi. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga akan melakukan verifikasi soal pengalaman importasi daging kepada masing-masing perusahaan selama empat semester terakhir. Jika beres semua, importasi ini baru bisa dilakukan. Dengan demikian, peran Kemenko Perekonomian sangatlah jauh dalam teknis urusan impor daging sapi. Dan sudah jelas, bahwa pencatutan nama Hatta hanya sekadar untuk meyakinkan Dirut PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian. Lalu, bagaimana mungkin Ketua DPP PKS, Aboebakar Al Habsy getol mendesak KPK agar memeriksan Hatta Rajasa? Apakah PKS tengah mencari kambing hitam sebagai tameng untuk melindungi kadernya atas dugaan keterlibatan pada kasus impor daging sapi? Bukankah Hatta sendiri juga pernah menolak penambahan kouta daging sapi impor? Menilik ke belakang, Suswono telah diperiksa beberapa kali oleh komisi anti rasuah, alias KPK. KPK menganggap Mentan tahu seputar kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, serta orang dekatnya, Ahmad Fathanah, juga Maria Elisabeth Liman dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Hemmm, semakin terpojok, dan terseok akan kasus korupsi tersebut, PKS terus mencari sasaran empuk. Paling tidak daging empuk sapi hasil korupsi tersebut mau juga dibagi-bagi ke orang lain. Biar makannya bareng, bebannya makin berkurang. Mungkinkah begitu PKS?