Respons Pemerintah dan Masyarakat dalam Menangani Tragedi Jambo Keupok Aceh Selatan

Tragedi Jambo Keupok Aceh Selatan pada tanggal 2 Januari 2021 merupakan peristiwa yang memilukan. Saat itu, bencana banjir dan longsor menimpa wilayah tersebut dan menewaskan sekitar 28 orang serta merusak ratusan rumah dan fasilitas umum.

     Tentunya, sebagai negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab dalam menangani tragedi ini. Langkah awal yang diambil adalah membentuk tim penanganan bencana yang terdiri dari aparat keamanan, petugas kesehatan, dan relawan. Mereka bekerja keras dalam memberikan bantuan dan melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di lokasi bencana.

    Selain itu, pemerintah juga mengirimkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban. Program rekonstruksi juga diluncurkan untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak dan membangun kembali rumah warga yang hancur. Pemerintah juga memberikan bantuan keuangan dan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.

Kritikan

      Pada 14 Juni 2020, terjadi tragedi di desa Jambo Keupok, Aceh Selatan, dimana sejumlah warga tewas dan luka-luka akibat bentrokan antara aparat keamanan dan penduduk yang melakukan protes terkait penambangan emas liar di wilayah tersebut. 

     Respon pemerintah dan masyarakat pada jampok keupok ini masih banyak memiliki kekurangan nya dan perannya pun masih minim dan Kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Sebelum kejadian, sebaiknya pemerintah berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang bahaya penambangan ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan dan keamanan.

 

       Sebagaimana Tindakan aparat keamanan yang terlalu keras dan kurang proporsional. Dalam menangani protes masyarakat, aparat keamanan seharusnya mengutamakan pendekatan persuasif dan preventif. Tindakan keras seperti menggunakan senjata api seharusnya menjadi pilihan terakhir. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan liar perlu dilakukan secara tegas dan efektif agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

    Sering terjadi keterlambatan dalam menangani korban dan memulihkan situasi. Pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani korban dan memulihkan situasi di desa Jambo Keupok. Keterlambatan dalam memberikan bantuan dan rehabilitasi dapat meningkatkan ketegangan dan mengakibatkan masyarakat semakin tidak percaya terhadap pemerintah.

    Dalam tragedi ini seharusnya pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif untuk menghindari terjadinya tragedi serupa di masa depan kurangnya kepedulian dari masyarakat secara luas terhadap konflik lingkungan yang terjadi. Meskipun kasus Jambo Keupok telah menarik perhatian dari berbagai pihak, namun masih terdapat banyak kasus penambangan liar lainnya yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kepeduliannya terhadap konflik lingkungan dan memperjuangkan hak-haknya dengan lebih aktif.

       Dan juga terdapat kecenderungan dari pihak pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi dari pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan seringkali dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Seharusnya dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan perdamaian di tengah-tengah perbedaan budaya dan kepentingan ekonomi. Tragedi Jambo Keupok Aceh Selatan ini merupakan Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat dimana pelanggaran tragedi Jambo Keupok ini merupakan suatu kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu yang mana kejahatan tersebut harus ditangani agar keluarga korban bisa mendapatkan keadilan dengan adanya Pengadilan HAM.