Pada intinya, Bogor Barat adalah sisi lain dari Kabupaten Bogor. Tidak ada tanda-tanda jika daerah ini kecipratan dampak positif ekonomi dari gemerlapnya DKI Jakarta, atau "Kota Cibinong" itu sendiri. Hal ini sangat kontradiktif mengingat banyak bupati dan tokoh terkemuka di Kabupaten Bogor kebanyak dari Bogor Barat. Sebut saja Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin, atau KH. Sholeh Iskandar yang namanya diabadikan menjadi nama jalan protokol di Kota Bogor.Â
Ditambah, sekarang Bakal Calon Bupati Kabupaten Bogor juga berasal dari Bogor Barat, sebut saja mantan Kades Cileuksa; Jaro Ade dan tokoh masyarakat Pamijahan, Ade Wardhana Adhinata. Akankah mereka bisa membangun Bogor Barat lebih masif lagi? Atau sekedera beutifikasi Kantor Pemda seperti Dinasti sebelumnya?
Lagipula, membangun Bogor Barat sebenarnya adalah tanggung jawab besar bagi Pemerintah daerah di Cibinong. Mereka seharusnya tidak lupa, Kecamatan Nanggung yang amat terpencil di ujung barat Kabupaten Bogor pernah menjadi saksi bisu pemerintahan Kabupaten Bogor di masa carut-marut Agresi Militer Belanda. Pada tahun 1948-1949, Bupati Bogor Ipik Gandamana terpaksa memindahkan ibukota ke daerah tersebut untuk menghindari konflik militer. Walaupun tidak lama, tetapi berhasil menyelamatkan Kabupaten Bogor kekuasaan Belanda yang kedua kalinya merengsek kedaulatan RI.Â
Pemekaran Kabupaten Bogor Barat
Wacana pemekaran Kabupaten Bogor sendiri muncul di tahun akhir 1990-an pada masa Eddie Yoso Martadipura. Tetapu karena ketidakstabilan politik, perihal ini ditunda sementara. Walaupun pasca-reformasi diangkat kembali menjadi isu regional, tetapi tidak sampai untuk tahap realisasi di masa bupati Agus Utara Effendi. Hingga Rachmat Yasin dan Nurhayanti wacana ini bagai terkubur di sumur terbengkalai, terlupakan begitu saja di saat banyak kabupaten/kota baru di luar Pulau Jawa bermunculan. Bahkan disalip oleh Kabupaten Pangandaran, yang sekarang maju setelah memisahkan diri dari Ciamis pada 2014.
Sekian lama menguap, isu ini kembali mengembun di saat Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur. Beliau mendorong realisasi pemekaran daerah tingkat II di Jawa Barat karena ingin mempercepat pembangunan daerah. Hal itu bisa dipahami karena berkaca dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki penduduk lebih sedikit, tetapi malah mendapat porsi APBD yang lebih besar karena memiliki kabupaten/kota yang jauh lebih banyak.
Jika rencana ini bisa terealisasi, Kabupaten Bogor Barat akan memiliki luas 1.38,45 km2 atau 44,15% wilayah asli Kabupaten Bogor dengan penduduk 1,63 juta jiwa, yang meliputi 14 kecamatan, diantaranya:
- Dramaga
- Tenjolaya
- Ciampea
- Cibungbulang
- Pamijahan
- Leuwiliang
- Leuwisadeng
- Nanggung
- Sukajaya
- Cigudeg
- Jasinga
- Tenjo
- Parungpanjang
- Rumpin
Akademisi dan Pemkab Bogor sendiri telah melakukan kajian untuk memilih lokasi pusat pemerintahan CDOB Bogor Barat. Dianatara keempatbelas kecamatan yang ada, Cigudeg dinilai cocok menjadi ibukota karena dinilai memiliki posisi sentral dan stategis. Wilayahnya secara geografis berada di tengah-tengah dan dilalui Jalan Nasional rute 11. Akan tetapi, beberapa pihak masih memperdebatkan perihal titik rawan bencana di daerah ini. Pasalnya, topografi Cigudeg yang berbukit-bukit menyebabkan daerah ini sangat rawan bencana longsor dan pergerakan tanah. Sehingga, Rumpin dipilih menjadi opsi kedua dan kajian ini akan terus dilakukan hingga pemekaran daerah bisa terwujud.
Terlepas dari itu, tentu saja ini adalah angin segar bagi warga Bogor Barat yang merindukan genjotan pembangunan. Penetapan CDOB Bogor Barat adalah harapan baru untuk membangun wilayah ini lebih intensif lagi. Dengan mengecilnya luas daerah dan jumlah penduduk, konsentrasi pemerintah daerah menjadi kiat terfokus sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal pembangunannya. Pemerataan pembangunan akan jauh lebih mudah diwujudkan. Selain itu manfsat yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahani warga perbatasan Jasinga, Sukajaya dan sekitarnya untuk tidak jauh-jauh lagi pergi ke Cibinong jika memiliki keperluan administrasi tertentu.
