Hari ini, Kabupaten dan Kota Bogor baru saja merayakan hari jadinya yang ke-542. Mengingat pada tanggal 3 Juni 1482 Masehi, Sri Baduga Maharaja dilantik sebagai Raja Sunda yang memerintah di Pakwan Padjajaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di Kawali, Ciamis. Penobatan sang Prabu Siliwangi III menjadi raja menandai berdirinya cikal bakal wilayah yang kelak akan disebut Bogor tersebut.
Dinamika Pemerintahan
Mengalami pasang surut pemerintahan dan hilangnya catatan tertulis setelah penyerbuan tentara Banten, Pakwan Padjajaran jatuh ke tangan Hindia Belanda. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff mendirikan Istana Bogor. Seiring pembangunan Jalan Raya Daendels Jakarta-Bogor, daerah ini semakin berkembang dan dinamai Buitenzorg oleh pemerintah Hindia Belanda.
Di masa kolonial, Bogor dibagi menjadi 5 kewedanaan, diantaranya; Buitenzorg, Tjibaroesa, Cibinong, Parung, dan Leuwiliang. Berlanjut di era Republik Indonesia Serikat pasca-kemerdekaan, sesuai keputusan SK Wali Negara Pasundan; Bogor dibagi menjadi 6 kewedanaan dengan menambah Kewedanaan Jasinga hasil dari pemekaran Kewedanaan Leuwiliang. Serta sebagian Kewedanaan Tjibaroesa memisahkan diri ke Bekasi dan Karawang sehingga hanya menyisakan Jonggol.
Seiring restrukturisasi otonomi daerah di Indonesia, kewedanaan dihapuskan dan semua daerah wedana dilebur menjadi Kabupaten Bogor. Namun pada 1974 sesuai UU No. 5 Tahun 1974 Kota Bogor berstatus menjadi Kotamadya Tingkat II sehingga Kabupaten Bogor harus memindahkan pusat pemerintahannya di luar enklave Kota Bogor.
Atas usulan dari berbagai pihak, pada 1975 diusulkan beberapa lokasi yang direncanakan untuk menjadi ibukota baru Kabupaten Bogor. Diantaranya adalah, Kecamatan Semplak, Ciawi, Cibinong dan Leuwiliang. Namun, pemerintah pusat mengajukan Rancamaya sebagai lokasi ibukota. Hal tersebut ditolak karena dianggap terlalu dekat dengan Kota Bogor, sehingga atas desakan Manteri Dalam Negeri saat itu, Amir Machmud, lokasi ibukota ditetapkan di Kemang sebagau titik tengah. Sayangnya usulan itu kembali ditolak di sidang pleno DPRD 1980 sebab ketersediaan lahan di infrastruktur di sana masih sangat minim. Sehingga, pada akhirnya Kelurahan Tengah di Cibinong dipilih sebagai pusat pemerintahan pada 1985 dan peletakan batu pertama diinisiasi oleh Bupati Bogor saat itu, Soedradjat Nataatmadja.
Lahirnya Usulan Calon Daerah Otonomi Baru
Luas Kabupaten Bogor yang mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan menyebabkan sulitnya mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah ini. Dengan luas wilayah 2.710 km dan 5,4 juta penduduk pada tahun 2023, mendaulat Bumi Tegar Beriman sebagai kabupaten dengan penduduk terpadat di Indonesia sekaligus salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi keunggulan sekaligus tantangan bagi Pemkab Bogor dalam mengurus wilayahnya.
Lalu, terbitlah berbagai wacana pemekaran Kabupaten Bogor. Desas-desus ini bukan barang baru. Sejak era Orde baru, Kota Baru Jonggol direncakan menjadi calon ibokota Republik Indonesia menggantikan DKI Jakarta. Maka dari itu, gubernur Jawa Barat Yogie Suwardi Memet membangun jalan Transyogi sebagai langkah awal pembangunan. Sebenarnya, Jonggol juga telah mendapat usulan pemekaran pada 1975 saat kajian pemindahan pusat pemerintahan dimulai. Sayang karena masih dianggap mentah, rencana itu menguap begitu saja. Wilayah eks-kewedanaan Tjibaroesa tersebut gagal mendapatkan otonomi, sekaligus rencana pemindahan ibukota juga dibatalkan karena Krisis Moneter.
Bogor Barat: Daerah yang Terlupakan Pemerintah Pusat
