Anomali PDIP, Mendominasi Pemilu Tetapi Citra Positif Kian Merendah

PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tiga kali beruntun dinyatakan menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 2014, 2019, dan 2024. Pada pemilu 2024, PDIP berhasil meraup 25,3 juta suara atau sekitar 16,72 persen dari suara sah nasional. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu bahkan mengalahkan partai besar lainnya, seperti Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI hingga detik ini.

Namun, perolehan itu berbanding terbalik dengan citra positif PDIP di mata publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis (30/1), PDIP dinobatkan menjadi partai politik dengan citra positif paling rendah. PDIP mencatat citra positif hanya sebesar 56,3 persen dengan tingkat kepuasan publik sekitar 53,1 persen. Sebaliknya, partai dengan citra positif paling tinggi di mata publik diduduki oleh Partai Gerindra dengan citra positif sebesar 88,3 persen dan tingkat kepuasan publik sekitar 83 persen.

Pada waktu yang sama, Agung Baskoro selaku Direktur Trias Politika Strategis menilai ada anomali pada PDIP. menurut dirinya, salah satu alasannya karena PDIP sampai detik ini belum mengambil sikap yang tegas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Agung menganggap ada dua faktor kecendrungan yang membuat citra positif PDIP mengalami dekadensi di mata publik, pertama PDIP memiliki 'wajah ganda' karena tidak memiliki posisi yang jelas dalam masa pemerintahan saat ini.

Dirinya menilai bahwa PDIP mengalami distorsitas dalam posisi pemerintahan saat ini dan 'wajah ganda' PDIP bermuara pada aspek historis belaka, kedepannya masih belum pasti diproyeksikan apakah PDIP tetap menjadi oposisi atau berubah pikiran dan berlayar bersama perahu pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Agung berpendapat bahwa Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka banyak menggagas kebijakan yang populis, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) hingga berjanji untuk menaikkan gaji guru. PDIP tampak belum sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ia juga memberikan contoh pada rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen. PDIP turut mengkritik rencana itu dan kendati turut terlibat dalam pembahasan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Karena itu, Agung berharap PDIP harus berbenah untuk menentukan sikap politiknya di Kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025. Dirinya berpendapat bahwa keputusan sikap politik PDIP pada pemerintahan Prabowo Subianto dapat membuat publik lebih tertarik dan jelas untuk menilai.

Kemudian faktor kedua, adalah citra PDIP tergerus lantaran kasus hukum yang menimpa sejumlah kader dan menjadi sorotan publik belakangan ini. Beberapa kader yang terjerat dugaan korupsi, yaitu Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP dan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kader PDIP yang sempat diperiksa oleh KPK, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Yasonna Laoly. Sementara itu, PDIP terus mengambil sikap yang terkesan defensif atas persoalan ini. Ia menganggap PDIP sudah sepatutnya untuk mengambil langkah maju dan tak perlu berlarut-larut dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah kadernya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), yaitu Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa citra positif PDIP yang rendah merupakan buntut konflik yang berlarut-larut dengan Presiden RI ke-7, yaitu Joko Widodo dan keluarganya. Pada Desember tahun 2024, PDIP mengumumkan Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP. PDIP  beralasan Jokowi dan keluarganya tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di pilpres tahun 2024.

Dedi menuturkan persepsi citra dari sebuah partai hanya berdurasi pendek saat opini berkembang pesat. Bahkan, ia menganggap kasus korupsi yang menimpa kader partai kerapkali tidak berimplikasi pada citra negatif partai tersebut. Menurut pandangannya, hal ini dapat dibuktikan dengan kemenangan PDIP di Pemilu 2024 kendati sejumlah kadernya tetap terjerat kasus hukum.

Dirinya menegaskan bahwa sudah sepatutnya PDIP berbenah dengan memperbaiki kinerja dan reputasi kader mereka di parlemen. Dengan demikian, partai akan terus mendapatkan reputasi yang baik di mata publik. Di kesempatan yang sama, Guntur Romli selaku Juru Bicara PDIP mengatakan bahwa hasil survei litbang kompas merupakan saran dan masukan bagi partai. Menurut dirinya, hasil survei bukan untuk diperdebatkan. Namun PDIP akan selalu bekerja untuk masyarakat.

Guntur pun menilai hasil survei Litbang Kompas juga belum tentu benar. Sebab, dalam survei indikator, PDIP masih menduduki peringkat kedua, oleh karena itu PDIP hanya perlu fokus berbenah dan mengambil sikap yang tegas di mata publik agar PDIP dipandang sebagai partai yang memiliki harkat dan martabat.