Beberapa hari lagi Pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia. Setiap orang akan datang ke tempat pemilihan dengan harapan calon Kepala Daerah yang diunggulkannya keluar sebagai pemenang, dimana salah satunya adalah pemilihan Gubernur untuk DKI Jakarta.
Yang menarik adalah 3 Ketua Umum ParPol besar pendukung ketiga pasangan calon CaGub dan CaWaGub DKI turut terjun ke lapangan berkampanye.
Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan jagoan mereka bukan hanya karena Jakarta sebagai Ibukota negara dan pusat pemerintahan tetapi juga karena APBD nya yang mencapai angka lebih dari Rp.70 Trilyun pertahun.
Bila dihitung 1% dari Rp.70 T sama dengan Rp.700 Milyard per tahun belum termasuk gratifikasi dari para pengusaha infrastruktur dan realestate. Angka yang sangat menggiurkan bagi para "Tikus Tikus Lapar".
Sebelum Pak Jokowi dan Ahok memimpin Pemprov DKI, Jakarta memang sudah menjadi kota Metropolitan dengan bangunan kantor pencakar langit, Hotel, juga Real Estate.
Semua orang kagum melihatnya, namun mereka tidak tau dan tidak melihat bahwa terdapat ratusan bangunan yang berdiri di Lahan Hijau milik Pemda DKI. Para pejabat koruptor di Pemprov DKI mengeluarkan izin bahkan merubah kepemilikan tanah dari milik Pemprov DKI menjadi milik Swasta. Puluhan trilyun uang sogokan masuk ke kantong pribadi.
Beruntung sekali Pak Jokowi naik ke Kursi Presiden sehingga Ahok menjadi penerusnya mengurus DKI. Saya yakin korupsi berjamaah sepertinya sudah menjadi budaya di seluruh provinsi di Indonesia.
Sepuluh tahun era sebelum Pak Jokowi memimpin, Tikus berpesta pora membagi porsi APBN. Hal itupun juga terjadi di Pemprov DKI. Ahok terus menggempur para koruptor di dalam jajarannya dengan terus mencoba menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh para rampok uang negara yang juga uang rakyat.
Banyak kader Partai Demokrat pendukung paslon nomor 1 berhasil dijaring KPK karena kasus korupsi. Belum lagi selama 10 tahun ayahanda memimpin negeri puluhan proyek mangkrak dengan total ratusan trilyun rupiah APBN melayang. Para Tikus Lapar sedang berharap dan mengincar untuk ambil bagian mencicipi sebagian dari APBD Rp.70 Trilyun.Â
Kita tidak bisa bilang paslon nomor 3 akan memurak APBD untuk kantong pribadi namun setidaknya kita semua tau bahwa dana kampanye yang mereka gunakan sebesar hampir mendekati Rp.50 Milyard adalah dari kantong pribadi mereka.
Seandainya mereka menang dalam Pilkada, maka gaji mereka ditambah tunjangan jabatan Gubernur pun selama 5tahun (bila jujur tanpa korupsi dan tidak terima gratifikasi) tidak akan cukup untuk menutup biaya kampanye mereka.
Sedangkan seandainya paslon nomor 2 memenangi Pilkada 2017 maka tidak dapat dipungkiri bahwa paslon 2 ini adalah yang Pertama Dalam Sejarah pilkada bahkan pilpres di negara Indonesia dimana CaGub dan CaWaGub menerima sumbangan kampanye langsung dari rakyat. Jumlahnya pun tidak tanggung tanggung Rp.60 Milyard.
Suatu bukti nyata dimana rakyat rela berkorban mengeluarkan uang dan tenaga demi kemenangan paslon nomor 2.
Kerja keras Pak Jokowi untuk membangun Indonesia dan memberantas para Koruptor harus didukung penuh oleh para pemimpin daerah.
