DaDi era digital, disinformasi merupakan sesuatu yang sering terjadi. Berita bohong, hoax, serta tulisan-tulisan provokasi dan adu domba dikonsumsi secara kontinu tanpa saringan. Kebutuhan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran literasi lantas menjadi esensial. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat terpenuhi dengan pemahaman terhadap ontologi, sebuah cabang keilmuan filsafat.
Jika didefinisikan, aksiologi merupakan kajian terhadap nilai dan bagaimana nilai terbentuk. Dalam Hubungan Internasional, Implementasi aksiologi berguna dalam memahami bagaimana negara memandang negara lain, cara mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Dalam kata lain, ontologi menjadi lensa untuk mengeksplorasi tema-tema dasar Hubungan Internasional, yakni kekuatan, identitas, dan dinamika internasional.
Gagasan utama aksiologi dalam Hubungan Internasional adalah persepsi bahwa nilai manusia harus dijunjung. Nilai yang dimaksud tidak terbatas pada prinsip dan konsep moral yang abstrak. Tetapi, unsur nilai yang dimaksud dapat memuat signifikansi strategis dan praktis yang melandaskan aksi maupun pilihan kebijakan dan politik.
Contohnya saja adalah nilai-nilai demokrasi. Dalam Hubungan Internasional, demokrasi tidak hanya menjadi gagasan moral. Namun, internalisasi nilai demokrasi dalam negara juga memiliki peran dalam kepentingan strategis bagi pemimpin yang ingin meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan melalui pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia.
Sesuai namanya, nilai-nilai dalam Hubungan Internasional tidak bersifat individual serta domestik, melainkan mengglobal dan universal. Institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, telah mengadopsi berbagai prinsip dan nilai universal yang mengkerangkai arah kerja mereka dalam pemertahanan perdamaian, peningkatan perkembangan, serta penjagaan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.
Terdapat pertentangan terhadap penggunaan aksiologi dalam Hubungan Internasional. Permasalahan utama adalah ketidaksamaan nilai antarnegara dan budaya. Sebut saja nilai kebebasan sangat kontradiktif dengan nilai pertanggungjawaban kolektif dalam beberapa masyarakat. Ilustrasi lainnya adalah perkembangan ekonomi yang identik dengan perusakan lingkungan.
Konflik-konflik ini dapat menimbulkan ketegangan, ketidaksetujuan, dan konflik pada negara-negara yang memiliki tujuan dan nilai yang berlawanan. Tetapi, perjuangan terhadap nilai universal yang 'mulia' seperti hak asasi manusia, kemiskinan, demokrasi, ketimpangan sosial, dapat dijadikan batu pijakan untuk mempersatukan pemikiran masyarakat.
Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, tantangan lain dalam penerapan nilai universal adalah bagaimana cara untuk mendorong serta menegakkan nilai-nilai tersebut. Solusi pertama yang muncul adalah argumen bahwa nilai dapat ditegakkan melakukan persuasi, dialog, serta kooperasi.
Di sisi lain, pendapat lainnya erat kaitannya dengan penggunaan tindakan-tindakan yang menekan, seperti sanksi, intervensi, agresi militer. Oleh karena itu, penyeimbangan promosi nilai dan penghargaan terhadap kedaulatan merupakan sebuah aksi yang membutuhkan negosiasi dan pertimbangan yang rumit.
Pada akhirnya, aksiologi dalam Hubungan Internasional merupakan topik kompleks multidimensional. Secara inheren, nilai merupakan konsep abstrak yang ditentukan oleh pertimbangan praktis dan strategis. Dengan menyadari betapa pentingnya nilai, etika, dan hak asasi, kita dapat mempersempit model tujuan nasional dan bekerja menuju tatanan global yang inklusif.
Aksiologi dalam Hubungan Internasional juga memudahkan pemupukan diplomasi, kooperasi, maupun pengembanagn berkelanjutan, sekaligus menghadapi tatanan-tatanan global secara kolektif. Dengan keadaan dunia modern yang semakin terintegrasi, perangkulan prinsip-prinsip aksiologis Hubungan Internasional tidak hanya menjadi kebutuhan, melainkan menjadi sebuah hal yang imperatif ke arah masa depan yang lebih baik.
