Hari ini sejak Kemarin tanggal 12 Juni 2015, Partai Golkar, Versi Munas Riau (yang secara Kebetulan adalah Ketua dan Sekjen nya) adalah Pengurus Golkar Versi Munas bali, yang bersebarangan dengan Pengurus Golkar hasil Munas Ancol yang Ketuanya Agung Laksono.
Pada Munas Kali ini, Hadir ketua DPP Parkati Golkar Versi Riau yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Versi Ancol. Sebelumnya Islah, yang dilakukan kedua pengurus sudah dilakukan di Rumah Dinas Wakil Presiden, yang Notabene adalah Mantan Ketua Umum Golkar dan kini menjadi sesepuh Golkar, ternyata tidak atau belum berjalan Mulus.
Belum mulus, karena Agung, Tidak ingin hanya menjadi Wakil Ketua Umum. Dan Ical pun kelihatannya Tidak rela jika Agung menjadi Ketua Umum. Islah, hanyalah sekedar basa-basi untuk ngakalin KPU agar Golkar dapat ikut terlibat dalam Pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak.
Agung, tetap pada pendiriannya bahwa Kubu Dia yang berhak, karena memiliki legitimasi dari Menkumham, Sedangkan Kubu Ical yakin juga. Karena SK Menkumham sudah Batal Demi Hukum, sebagaimana perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN.
Untuk Kubu Agung, Jika merasa Yakin bahwa Kubu Anda benar, maka tidaklah harus ada islah. Lanjtkan semua Proses penjaringan calon Gubernur dan Walikota/Bupati. Toh Anda dan Dukungan dari Pemerintah dipastikan bahwa Kubu Anda yang akan Masuk. Pengadilan adalah perpanjangan tangan Pemerintah. Tidak mungkin Pengadilan mau berseberangan dengan Pemerintah, kecuali dia sudah betah lagi kerja sebagai pegawai Negeri. Mereka harus manut, mereka harus Turut apa kata Pemerintah. Jangankan Pengadilan, KPK saja saat ini harus bertekuk lutut kepada Pemerintah. Sekali lagi, jangan berseberangan dengan penguasa, kecuali punya Nyawa Dua. Itu berlaku sejak Dulu...
Kubu Ical, Jika Anda Yakin dengan Proses Hukum yang sedang berjalan, dan hasilnya yang sudah Anda Pegang. Kenapa harus Islah. Anda tinggal jalanin saja prosesnya. Kalau saja, Anda yakin dengan apa yang akan dikelola ternyata Anda adalah Pemenangnya setelah Keputusan Hukum berkekuatan Hukum tetap, maka Tidak ada masalah dengan yang Anda rencanakan. Namun jika, ternyata ada kekuatan Lain yang melakukan perbuatan Hukum dan menyimpang dari Prediksi Anda, maka segeralah untuk membuat haluan lain. Misalnya seperti membuat Akta Baru, Partai Golkar perjuangan. Like Golkar, like PDI.
Namun jika, Anda berdua (baca kubu Ancol dan Kubu Bali), ternyata tidak bisa berkompromi dengan baik, tetep Keukeuh, dengan keyakinan Anda. Ingat, di Bawah. Anggota Partai Golkar yang berniat untuk meniti karir sebagai Pejabat Publik, pasti sudah mempersiapkan keranda buat Anda. Karena Anda lah, Golkar kini menjadi Pecah. Pasti bukan Karena pemerintahan. Apalagi Pak jokowi atau Pak JK. Mereka tida punya Kepentingan terhadap Anda. Kalaupun Jumlah Anggota Dewan dari Golkar cukup Banyak, Anda masih tidak akan menang ketika harus Vooting. Kenapa, Karena Tim Anda tidak Solid.
Golkar, baik di bawah Agung maupun di Bawah Ical, diyakini tidak akan menjadi Pioneer di Kancah perpolitikan Indonesia. Karena, Anda sudah menunjukan jati Diri Anda sejak dini, Bahwa Anda lebih penting urusan Pribadi daripada Urusan Kelompok atau golongan, apalagi Urusan Bangsa dan Negara.
Berkaca pada kepengurusan partai Lain, sebagian Pengurus Partai adalah Pemilik Sah dari Kendaraan Politik Mereka.
- PDI-Perjuangan, kendaraan Politik Megawati Soekarno Putri, Presiden republik Indonesia ke-5. Putri Mendiang Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia Ke-1. Mereka mengemban, Ideologi Politik Bung Karno. Mega, saat ini menjadi Ketua Umum.
- Partai Demokrat, Kendaraan Politik Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Pemilik sah, dan saat ini menjadi Ketua Umum.
- Gerindra, Kendaraan Politik Prabowo Soebianto, Saat ini menjadi Ketua Umum sekaligus pemilik sah partai ini.
- PAN, Kendaraan Politik Amien Rais. Siapa pun ketuanya, tetap PAN dikendalikan Amien Rais.
- PKB, Kendaraan Politik Milik Gusdur, yang kini tidak dimiliki oleh Ahli Waris Gusdur.
- PPP, Kendaraan Politik Para Ulama NU, walaupun disinyalir masih banyak Tokoh non Nu di sini.
- Bulan Bintang, Kendaraan Politik dari Yusril Ihza Mahendra.
- Partai Hanura, Kendaraan Politik dari Wiranto.
- PKPI, Kendaraan Politik Soetiyoso.
- Perindo, kendaraan Politik dari Harry Tanoe.
- Dan lain sebagainya...
Nah, jika berkaca ke hal tersebut, maka Sebaiknya Partai Golkar dikembalikan kepada Pemilik dan Pendiri sah, nya yaitu Keluarga Soeharto, Presiden Republik Indonesia Ke-2. Kelihatannya baik Tommy Suharto maupun Titiek Bersedia membawa Golkar sebagai Kendaraan Politik dan menjaga ideologi kekaryaannya.
Saya, sebagai masyarakat Indonesia, Mungkin akan lebih senang ketika melihat Flatform Partai Politik dari sisi ini. Dari sisi Ideologi Pendirinya. Hitam dan Putihnya lebih Kelihatan. Kecuali memang, jika ingin jadi Partai Modern. Dimana Partai Tersebut, tidak harus selalu membawa Nama besar Pendirinya. Tapi Membawa Nama Besar ideologi yang diembannya. Kini, atau entah Kapan hal tersebut terjadi di Indonesia.
