Maka sudah benar sekali, ketika Presiden Jokowi meminta agar kasus tersebut diselesaikan dengan Benar dan Adil. Dibentuknya Tim 9, pun sekiranya adalah untuk mendapatkan masukan kira2 apa yang harus dilakukan oleh Presiden. Jokowi, sebagai Kader PDIP. Dimana disinyalir bahwa BG adalah titipan dari PDIP dan atau Megawati, sebagaimana banyak dibahas di berbagai media. Menurut hemat saya sudah mengambil sebuah Keputusan yang Tepat, untuk mendapatkan hasil yang Baik. Jika ini pancingan, maka Ikan yang akan didapatkan pasti akan Baik. Skenario saya adalah demikian:
- Jika Jokowi, yang memang sebelumnya sudah tahu bahwa pencalonan BG akan dipermasalahkan oleh KPK karena termasuk dalam daftar merah calon menteri. Maka BG menjadi Umpan dalam pancing Jokowi. KPK Terpancing, Bahkan disinyalir dengan beberapa kasus misalnya dengan terkuaknya Rumah kaca Abraham Samad, maka kasus-kasus yang selama ini melibatkan Pimpinan KPK berhasil terungkap ke Media. Jika selama ini, terus tertutup dan tertutup oleh "kebenaran" yang lain. Maka Kini, ternyata Jokowi sudah berhasil memberikan contoh, Bahwa KPK sebagai Institusi tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah Orangnya. Orang yang bermasalah adalah wajar. dan Jika punya salah, maka harus diadili dengan benar. Publik, tentunya masih belum sependapat dengan penilaian ini. Namun saya meyakini bahwa ini menjadikan Point 1 untuk Jokowi, yang berhasil memberikan "Peringatan Kepada KPK, agar tidak gegabah dan harus dijamin bahwa Pimpinan KPK benar-benar harus Bersih dan tidak terkontaminasi oleh urusan Politik.
- KPK dan POLRI adalah Dua anak Megawati (baca: UU dibuat jaman Megawati). Sebagai seorang Ibu yang mengandung dan melahirkan, tentunya sangat tahu sifat dan watak keduanya. Sebagai Adik dan Kakak, berantem adalah hal Biasa. Pasti bentaran lagi juga akan Baikan. Lahir kemudian anak ketiga (Baca : Presiden Jokowi, adalah kader PDIP yang dikader oleh Megawati dari mulai dari walikota, Gubernur dan Presiden). Si Bungsu, bisa jadi akan menjadi penengah yang baik. Penengah yang Adil. Karena jika tidak adil, maka di Bungsu ini bisa jadi musuh kakak sulung maupun kakak kedua. Karena Adil tidak mesti berbagi sama rata, maka kemungkinan dengan memberikan statement bahwa Polri dan KPK tidak boleh ada gesekan, Kasusnya harus ditangani secara adil oleh masing-masing pihak. Maka Jokowi sudah bersikap ADIL. BG diadili oleh KPK, dan BW diadili oleh Polri. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Baik dimenangkan atau dikalahkan.
- Jika memang ada kemungkinan AS akan melakukan penyanderaan terhadap orang-orang PDIP dan harus dilakukan Pergantian Pimpinan KPK, diganti oleh Orang-orang PDIP atau orangnya Jokowi, maka Pergantian tersebut baru akan Bisa dilakukan 6 bulan ke depan. Sebagaimana Kapolri, yang masih harus menjabat 9 bulan lagi, tapi kemudian harus dipensiunkandini. Maka secara Hukum, KPK tidak bisa dipensiunkan dini oleh Presiden, jika situasinya NORMAL. Namun dalam kasus yang Anomali, misalnya BW sudah tersangka, kemudian disusul oleh AS, Adnan, Zulkarnaen. Maka Presiden sebagai Kepala Negara, memiliki Kewenangan untuk memberhentikan Pimpinan KPK, kemudian dengan waktu yang sama dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Sementara (pengganti/plt) dan dengan serta merta melakukan percepatan proses pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Baru. Dengan Status tersangka kepada semua pimpinan KPK saat ini, maka tidak akan ada lagi mereka di situ. Dan akan digantikan oleh petugas yang baru, yang akan diajukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jika Skenario ini yang akan dilakukan, sudah sangat tepat. Sehingga Penegakan Hukum, Korupsi, seperti yang dijanjikan Jokowi akan Berhasil. Berhasil, karena di dukung oleh Petugas-petugas yang memiliki Visi dan Misi yang sama. (Baca: Abraham Samad, kritik Jokowi mempengaruhi KPK dengan menunjukan bahwa Jaman Pak SBY, beliau tidak pernah memberikan Tekanan apapun kepada KPK).
- Skenario yang terakhir, mungkin ini diluar skenario yang dipersiapkan oleh Jokowi. Sehingga Jokowi sempat Kaget begitu BG diumumkan jadi tersangka. Maka Perlu segera dilakukan perubahan Skenario. Jokowi yang setiap berbicara hanya sedikit sedikit, justru mungkin memiliki penjabaran yang sangat panjang. hanya saja para pembaca dan pendengar itu belum sampai ke sana. Jokowi masih tetap tenang, bahkan masih sempat melakukan jalan2 pakai sepeda. Jika kasus ini dianggap penting, saya yakin Jokowi bisa segera mengambil tindakan, bahkan tanpa harus menggunakan tangan dan pikiran tim 9 maupun Wantimpres.
Atas dasar demikian, maka Kegigihan Polri mentersangkakan Pimpinan KPK, saya setuju. Sebagai bentuk Warning, untuk pimpinan KPK yang akan datang bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Hukum. Tidak diistimewakan, karena memang prestasinya. Namun atas kesalahannya tetap harus diadili. Pengadilan yang baik adalah Ketika BW memang sudah mendapatkan Keputusan, apakah Salah atau tidak. Demikian pula dengan BG. Semoga dengan kasus ini, terlepas dari sisi norma dan etika, akan menjadi bahan perbaikan bagi penegakan Hukum dimasa yang akan datang.
Kita butuh KPK dan POLRI, Tapi kita Lebih butuh lagi orang-orang yang Kredibel di dalamnya. Pertanyaannya berikutnya: Jika orang KPK tidak kredibel, atau Calon Kapolri tidak Kredibel, tidak bersih, kenapa bisa lolos Fit And Profer Test. Atau memang sengaja demikian, sebagai Sandera politik. Wallahu Alam bisawab.
Salam Kompasiana.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H