Etika Administrasi Publik Secara Garis Besar

Dalam administrasi, etika sangat penting dan perlu diperhatikan karena mempelajarinya dapat menjadi bekal bagi para administrator untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik Hal ini utamanya sebagai jawaban pada buruknya pelayanan yang sering diakibatkan karena adanya sistem yang tidak kondusif yang biasanya disebabkan oleh korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan birokrasi yang tidak efektif (berbelit-belit). Diperlukannya etika administrasi publik tidak jauh-jauh dari cara untuk memahami pengertiannya sendiri, yang mana etika administrasi publik dapat dimaknai dengan pandangan terhadap standar/norma yang harusnya dijalankan terutama dalam konteks pelayanan publik, yang meliputi baik buruk dan benar salahnya suatu perilaku atau pengambilan keputusan tertentu untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka melaksanakan tugas/tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan terhadap publik/masyarakat.

Etika dan moral merupakan kata yang sering didengar dan merupakan salah satu pedoman para akademisi untuk bertindak dan bertingkah laku sebagai seseorang yang berintektual. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Etos" yang artinya watak yang biasanya muncul karena adanya kebiasaan. Sedangkan moral berasal dari bahasa latin,"mos" atau "mores" (jamak) yang artinya cara hidup yang juga dipengaruhi oleh kebiasaan. Dari kata ini, juga lahir sebuah kata yaitu "moril" yang artinya jauh dari arti asalnya, yaitu "dorongan batin atau semangat". Bersinggungan juga dengan beberapa istilah-istilah sebelumnya, kita sering mendengar norma yang berasal dari bahasa latin "norm-a-ae" yang artinya pedoman atau aturan, pedoman, atau kaidah dan sejatinya memiliki makna yang hampir sama dengan etika. 

Darwin (1999) menyebutkan bahwa etika merupakan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat guna menuntun perilaku/interaksi antar individu satu dengan individu lainnya dalam kesatuan bermasyarakat. Sedangkan etika dalam konteks administrasi negara, menurutnya merupakan seperangkat aturan yang menuntun berbagai tindakan manusia dalam berorganisasi. Di sisi lain, De Vos menyebutkan perbedaan diantara etika dan moral dimana etika menurutnya ialah ilmu tentang keasusilaan/moral dan cenderung dipandang sebagai cabang ilmu filsafat tentang baik dan buruknya tindakan yang dilakukan manusia. Sementara itu, moral menurut De Vos dimaknai dengan hal-hal yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan suatu hal dengan baik sebagai kewajibannya/memenuhi norma yang ada. Etika dan moral, dan moralitas sangat berkaitan, dengan moralitas sendiri dimaksudkan untuk menentukan tentang seberapa jauh seseorang memiliki niatan/termotivasi untuk melaksanakan keputusan/tindakan terbaik sesuai dengan prinsip etika dan moral. 

Secara sederhananya, etika administrasi publik merupakan bidang pengetahuan yang mengajarkan moral dan asas kelakuan baik untuk para administrator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara subtansif, etika administrasi publik membahas mengenai beberapa hal, yang meliputi: a. Tujuan ideal administrasi; b. Ciri-ciri administrasi yang baik; c. Penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada administrator; d. Perbandingan baik dan buruk suatu tindakan dalam administrasi. Sedangkan Persoalan-persoalan etis yang dibahas dalam etika Administrasi yang sekaligus menjadi ruang lingkup dari Etika Administrasi itu sendiri menurut J. Alder antara lain: 

a.       Apakah ukuran-ukuran dari administrasi yang baik?

b.      Apakah sifat dasar dari administrasi yang jelek?

c.       Apakah ada bentuk/model Administrasi yang baik atau jelek?

d.   Apakah keberhasilan administrasi ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu efisiensinya dalam melaksanakan tugas?

Perlu diketahui juga bahwa dalam etika administrasi publik ini terdapat 3 concern (perhatian) di dalamnya, yang meliputi: 

a.       Pelayanan publik yang relevan

b.      Dimensi Normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan institusi yang adil.

c.  Modalitas etika, yang menjembatani agar norma moral dapat menjadi tindakan nyata (sistem, prosedur, dan sarana yang memudahkan penerapan etika).

Di sini dapat dipahami bahwa kedudukan etika administrasi publik berada diantara etika profesi dan etika politik, sehingga dalam penerapan tugasnya diperlukan perumusan kode etik yang dapat dijadikan pedoman bertindak juga bagi apparat politik. Memiliki fungsi sebagai kontrol bagi pelaksaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh para administrator. Secara garis besar, etika administrasi publik dapat disimpulkan sebagai aturan atau standar pengelolaan atau arahan moral bagi administrator (anggota organisasi) dalam memenuhi tugas atau tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, yang mana aturan atau standar ini berkaitan dengan kepegawaian, pembekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.