Jika di pelajaran IPA kita mempelajari rantai makanan, maka dalam ekonomi kita mengenal rantai pasok---dari produsen ke distributor, ke pengecer, lalu ke konsumen. Namun, seiring berkembangnya teknologi, rantai ini mulai terputus, mengubah lanskap ekonomi kita dengan cara yang luar biasa "hebat".
Masuklah e-commerce, si penyelamat sekaligus perusak struktur lama. Bayangkan, profesi pengecer yang selama ini menjadi tumpuan banyak orang, mulai terkikis. Aplikasi belanja online mulai menggantikan peran mereka, membangun jembatan langsung antara konsumen dan produsen. Pengecer yang dulu hanya bermodal kecil kini bisa langsung melangkahi distributor, membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen. Distributor yang merasa terancam, membuka divisi penjualan sendiri melalui akun "official" di platform e-commerce. Hebat, kan? Mereka berjualan di tempat yang sama dengan pengecer yang dulunya mereka suplai.
Perang harga pun terjadi. Penjual berlomba-lomba menarik konsumen dengan diskon dan gratis ongkir. Konsumen pun semakin dimanja, tanpa sadar turut andil dalam mengacaukan rantai pasok. E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasa, tapi di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar.
Ambil contoh nyata. Di Kalimantan, barang A yang biasanya dijual di toko fisik seharga 500.000 rupiah, kini bisa didapatkan online dari Jakarta hanya dengan 300.000 rupiah, sudah termasuk ongkir. Luar biasa, bukan? Tapi apa yang terjadi? Uang yang seharusnya berputar di Kalimantan, malah mengalir ke Jakarta. Ekonomi lokal pun perlahan-lahan mati suri.
Mari kita tengok nasib sebuah toko elektronik kecil di Pontianak. Toko ini sudah berdiri selama puluhan tahun, melayani warga sekitar dengan berbagai kebutuhan elektronik. Namun, sejak kehadiran e-commerce, penjualannya merosot tajam. Ibu Maria, pemilik toko, mengeluh karena barang-barang yang dijualnya kini bisa didapatkan lebih murah melalui platform online. Sebagai penjual kecil, dia tidak mampu bersaing dengan harga murah yang ditawarkan oleh penjual besar di Jakarta atau Surabaya yang mendapatkan subsidi ongkir.
Di balik layar e-commerce, terjadi konflik kepentingan yang intens. Distributor yang dulunya menguasai pasar lokal mulai kehilangan kendali. Mereka yang merasa tersisih dari rantai pasok tradisional beralih membuka divisi e-commerce sendiri, menjual langsung ke konsumen dengan harga yang sangat kompetitif. Tidak jarang, mereka juga menjadi pemasok bagi pengecer besar yang kemudian menjual barang dengan harga lebih rendah lagi, memperburuk situasi bagi pengecer kecil seperti Ibu Maria.
Situasi ini memicu perang harga yang brutal. Penjual besar dengan modal besar dapat menghabiskan uang untuk iklan dan promosi di platform e-commerce, menarik lebih banyak konsumen. Mereka juga mampu memberikan diskon besar-besaran dan subsidi ongkir, menarik konsumen dari berbagai daerah, termasuk daerah-daerah terpencil seperti Kalimantan.
Kondisi ini menciptakan konflik yang tidak hanya dirasakan oleh pengecer kecil, tetapi juga oleh konsumen dan pemerintah daerah. Di satu sisi, konsumen menikmati kenyamanan dan harga murah yang ditawarkan e-commerce. Di sisi lain, ekonomi lokal mulai terguncang. Pendapatan yang seharusnya berputar di daerah kini tersedot ke kota-kota besar.
Pemerintah daerah pun tidak tinggal diam. Mereka mulai melihat dampak negatif dari pergeseran ekonomi ini. Pajak daerah dari sektor perdagangan menurun drastis, sementara kebutuhan akan dukungan sosial bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan meningkat. Di beberapa daerah, pemerintah mulai memberlakukan regulasi baru untuk melindungi pengecer lokal. Namun, regulasi ini seringkali tidak efektif menghadapi gempuran teknologi yang terus berkembang.
Di sinilah ironi terbesar muncul. E-commerce yang diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan, justru menciptakan ketimpangan baru. Pengecer kecil dan menengah terpinggirkan, sementara raksasa teknologi terus menggurita, menguasai pasar dengan kekuatan modal yang luar biasa.
