Mohon tunggu...
Moeh Zainal Khairul
Moeh Zainal Khairul Mohon Tunggu... Konsultan - Penjelajah

Tenaga Ahli Pendamping UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2022 dan 2023 Coach Trainer Copywriting LPK Magau Jaya Digital

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Anggaran Besar Tak Berkualitas

2 September 2017   07:43 Diperbarui: 2 September 2017   13:33 974
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber ; http://harian.analisadaily.com

Sebetulnya ada dana APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan. Sayang tiap tahun dana itu belum terserap optimal.  Jangan sampai terjadi di sebuah institusi pendidikan, hanya karena tidak mampu menngelola dana pendidikan , seperti untuk penelitian dana tidak terserap optimal dan hanya di bagi bagi untuk seminar seadanya guna menghabiskan sisa anggaran.

Perguruan tinggi di Indonesia pun mengalami suatu ironi , mengapa? Ketika bangsa Indonesia sedang dalam keterpurukan untuk mengentaskan pendidikan agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dibutuhkan biaya pendidikan dibuat semakin mahal. Tentunya yang dapat mengakses ini hanya orang orang kaya saja.  Bagaimana orang Indonesia bisa pintar kalo begini sedangkan sekolah saja harus bayar mahal

Berdasarkan data UKT tahun 2013 dan 2014, sebanyak 50 persen mahasiswa di PTN berbadan hukum membayar uang kuliah di atas Rp 4 juta - Rp 10 juta per semester. Bahkan ada yang membayar Rp 47,5 juta per semester (koran Kompas, 4 Februari 2016). Keberpihakan kepada orang kaya semakin kentara dengan adanya kebijakan jalur mandiri di PTN di mana mengalami peningkatan kuota 10 persen dalam penerimaan mahasiswa baru yang membuka akses luas bagi orang berduit yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN untuk menikmati pendidikan perguruan tinggi negeri.

Hampir seluruh kampus kampus top di Indonesia saat ini disebut mempunyai otonomi dalam pendidikan , Namun ternyata itu hanya berlaku sebatas pembiayaan saja , sedangkan untuk kebijakan lainnya masih menggunakan kurikulum nasional.

Saat ini terjadi adalah bila PTN ditekan untuk mandiri secara ekonomis , maka konsekuensi logis adalah mengembangkan usaha bisnis (Tentunya berorientasi profit) Dengan begini , misi mencerdeskan masyarakat termsuk masyarakat menengah ke bawah sangat sulit terlaksana.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun