Tak selesai dengan itu pada tahun 2022 Proyek Jalan Kayutangan Heritage ini kembali membutuhkan dana sebesar 5,8 miliar , dana 5,8 miliar yang berasal dari APBD 2022 Kota Malang. Dana 5,8 miliar ini difokuskan pada Zona III sebagai penataan pendestrian,memasang bollard berbentuk bola dan tiang beton pembatas jalan ,perbaikan trotoar, hingga menata ulang batu andesit yang terletak di Monumen Chairil Anwar.
Dengan fantastisnya dana yang dikeluarkan pasti ada desas-desus kasus terkait penyimpangan dana dalam pembanguna Jalan Kayutangan Heritage. Pada tahun 2020 silam Kejaksaan Negeri Kota Malang memeriksaa 3 orang yang terduga menjadi pelaku penyimpangan dana proyek ini yaitu direktur CV Banggapupah,kontraktor serta kepala Dinas Pekerjaan Umum.Â
Dua bulan dilaksanakan penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menemukan kekurangan volume dalam pekerjaan dan perubahan spesifikasi. Kepala Kejari Kota Malang memberitahukan akan menghentikan penyelidikan jika kontraktor dapat mengembalikan dana kekurangan volume pekerjaan sebesar 289juta dengan kurun waktu seminggu. Akhir dari kasus ini berakhir damai karena pihak kontraktor telah mengembalikan dana kekurangan , dan kasus korupsi pada proyek pembangunan ini terbukti adanya.
Kembali ke Jalan Kayutangan Heritage , kini sudah sangat ramai dikunjungi berbagai wisatawan dari luar kota yang penasaran. Walaupun Jalan Kayutangan Heritage ini sempat disinggung tentang kurangnya lahan parkir yang tersedia sehingga menyebabkan kemacetan. Untuk menanggulangi masalah itu diberlakukannya jalan satu arah atau one way sehingga badan jalan lebih luas dan menambah lahan parkir.Â
Walaupun keputusan satu arah ini sempat membuat beberapa warga Kota Malang ini kesal karena harus muter muter,tetapi cukup memberikan dampak baik untuk mengurangi kemacetan meskipun kemacetan malah terjadi beberapa titik.
Saya sebagai penulis berharap jika ada kelanjutan pembangunan Jalan Kayutangan Heritage lagi diberikan kepada kontraktor yang bertanggung jawab sehingga pembangunan dapat dilangsungkan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang sesuai agar tidak mencuat asumsi-asumsi buruk masyarakat. Pemerintah yang diberikan tanggung jawab juga harus komitmen dan tidak memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan.
