Nama : Ratu Pricilia Putri Erwina
NIM : 20110203035
Politik Agraria saat ini dapat dilaksanakan dan dijelmakan dalam sebuah undang-undang yang mengatur persoalan agrarian, yang dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agrarian yang dalam garis besarnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian ada hubungan yang sangat erat antara politik dan juga hukum.
Peran Negara dalam aspek persoalan ini pertanahan dan jaminan atas terlaksananya sebuah ketentuan konstitusi menjelma menjadi hak menguasai tanah oleh Negara dan peraturan perundang-undangan dengan berbagai sector terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif sebuah hukum dan kebijakan pemerintah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mengacu pada sebuah konstitusi dan juga peraturan perundang-undangannya.
Legitimasi Negara atas tanah tertuang pada Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terlahir sebagai tonggak untuk reformasi agrarian, tapi sampai detik ini belum bisa memberikan arti. Bahkan banyak kasus konflik pertanahan akibat inkonsistensi berbagai pihak, terutama dalam pelaksanaan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pembaruan agrarian untuk mengatasi sebuah hukum seharusnya mampu untuk menjamin sebuah keadilan sosial dengan cara memberikan sebuah proteksi khusus bagi golongan yang lemah agat tidak aka nada terjadinya tereksploitasi dalam sebuah persaingan bebas untuk melawan golongan yang kuat, dan seharusnya hukum itu dibangun secara demokratis sekaligus bisa membangun sebuah demokratis yang sejalan dengan nomokrasi.
Cara berhukum progresif dalam politik hukum pertanahan harus bisa memberikan pedemoan pengingat sebuah arah dan perwujudannya ditujukan bagi kesejahteraan bukan hanya untuk mengimplementasikan penguasa tanah pada Negara dengan atas nama kekuasaan.
