Lalu kemarin, kita mendengar adanya skandal Menteri berpaspor AS, Menteri berkewarganegaraan AS, Menteri Asing. Boleh orang katakan Menteri ber-Green Card AS bukan Berkewarganegaraan AS. Boleh orang solusikan, kembalikan saja Green Card, Paspor atau status asingnya itu ke negara asalnya. Memang secara ilmu komunikasi, guna cegah ricuh, redam pakai bahasa paling sederhana. Kembalikan status asing yang bikin ia berganda, ke negara asalnya. Beres, Menteri kembali berstatus Tunggal dan WNI.
Akan tetapi, skandal Arcandra menunjukkan proses penyaringan Istana berlubang dan tidak disadari sebelum kejadian. Skandal Arcandra juga menunjukkan BIN tidak mampu membaca potensi kericuhan dari sengketa status kenegaraan seorang Menteri.
Aspek yang lebih vital, skandal Arcandra tidak lain adalah bentuk serangan fisik dan ideologis pada RI. Skandal Arcandra menyibak penyaringan istana yang berlubang (fisik) dan ketidakmampuan Istana menanggapi dampak isu (Ideologis).
Jokowi harus paham serangan apa yang sedang bermain di Skandal Arcandra. Teman-teman internasional menunggu, apakah RI mampu mengambil tindakan cepat sebelum 17 Agustus 2016. Pilihan Jokowi :
- Pertahankan Arcandra, kembalikan status WN AS ke AS paling lambat 16 Agustus 2016.
- Copot Arcandra, tunjuk Menteri ESDM baru paling lambat 16 Agustus 2016.
Kenapa harus sebelum 17 Agustus 2016?
Karena Skandal Arcandra adalah suatu bencana atau serangan ideologis. Dunia internasional menanti, apakah RI mampu merayakan HUT Kemerdekaan tanpa Menteri Asing di Lapangan Upacara.
Istana Negara lambat ambil sikap dan rayakan HUT Kemerdekaan Negara masih diiringi Menteri Asing, hilang kehormatan RI.
Besok, Internasional menguji RI, apakah negara ini masih memiliki kehormatan dan menjunjung tinggi Konstitusinya.
Sebab, masih adanya Menteri berstatus Asing di Lapangan Upacara Istana pada 17 Agustus 2016, berarti RI tak lagi berdaulat.
Masih adanya menteri berstatus Asing di Lapangan Upacara Istana pada 17 Agustus 2016, berarti Istana menginjak-injak Konstitusi.
Dan jangan lupa, Jokowi dan Istana salah langkah dalam hal ini, bergeraklah secara viral isu Kedaulatan RI di pelosok target Separatis dan Kerusuhan.
