Kekerasan Jurnalis Masih Terjadi, Kemerdekaan Pers Belum Sesuai Harapan?

Salah satu kasus kekerasan yang sempat menjadi sorotan pada tahun 2021 adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Surabaya, Nurhadi. Terjadinya kasus ini telah menunjukkkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. 

Penyekaban yang diterima Nurhadi pada Maret 2021 lalu merupakan hal yang memalukan dan sangat memilukan. Karena pada saat itu kekerasan dilakukan oleh aparat saat jurnalis Nurhadi sedang bertugas melakukan investigasi terhadap adanya kasus suap Dirjen Pajak.

Kasus tersebut membuktikan bahwa kini kekerasan-kekerasan menjadi tren yang belum selesei. Kekerasan masih saja menjadi pilihan sebagai tindakan apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan media, padahal dalam Undang-Undang Pers sudah tertera dengan jelas bahwa orang yang bersangkutan memiliki hak-hak untuk memvalidasi sebuah pemberitaan. 

Divisi Advokasi AJI Surabaya, Mifta Farid Rahman meminta agar aparat dapat mempelajari dan memahami isi dari Undang-Undang Pers secara cermat. 

Hal ini disampaikan agar aparat setidaknya dapat memahami bagaimana cara kerja jurnalis yang dibutuhkan untuk memenuhi informasi publik dan dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan-kekerasan lainnya.

Karena pada dasarnya perlindungan terhadap wartawan yang sedang bertugas menjalankan kerja jurnalistik adalah kewajiban dunia internasional. Pengembangan lingkungan yang aman sangat diperlukan agar wartawan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat diterima publik dengan sangat baik.

Selain itu, penting bagi seorang wartawan dan pers benar-benar memahami Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disahkan pada akhir tahun 2012 lalu. 

Hal ini diperuntukkan agar kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh wartawan dapat ditangani sesuai dengan pedoman yang tertulis dan dapat diselesaikan secara litigasi. 

Agar tidak terjadi pengabaian pada kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan ini maka kerjasama dari penegak hukum sangat diperlukan untuk menghindari adanya impunitas pelaku kekerasan.